Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1. Definisi Pengendalian merupakan suatu tindakan/aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak)[1] tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2.Tujuan. Pengendalian dibuat untuk :

a. Mengamankan harta kekayaan;

b. Meneliti keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi;

c. Meningkatkan efisiensi operasi;

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dibuat untuk :

a. mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien;

b. memberikan informasi keuangan secara akurat;

c. menjaga aset yang dimiliki oleh negara;

d. menjaga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur Pengendalian

a. Lingkungan Pengendalian (control environment);

b. Penilaian Risiko (risk assessment);

c. Aktivitas Pengendalian (control activities);

d. Komunikasi dan informasi (communication and information);

e. Pemantauan (pemantauan).

a. Lingkungan Pengendalian Agar tercipta lingkungan pengendalian yang memadai pimpinan instansi harus menciptakan:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan

b. penilaian resiko Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risko dimulai dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten. Selanjutnya Instansi pemerintahan mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Terhadap resiko yang telah teridentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. c. aktivitas pengendalian Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Aktifitas pengendalian meliputi:
a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah ;
b. pembinaan SDM;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instasni Pemerintah yang memerlukan dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

e. Monitoring Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerinrah dengan mengunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
-----------------------