WALLACE & ZINKIN
Chapter 7

Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan anggota Non-Executive yang independen. Dewan Komite memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Mereka memiliki peran mengawasi kinerja manajemen, tapi mereka tidak boleh menilai kinerja manajemen berdasarkan kriteria mereka sendiri. Terbentuknya Dewan Komisaris tergantung kebutuhan dari perusahaan. Hal ini dikarenakan, Komite bertindak hanya jika Dewan memerintah untuk bertindak. Dan otoritas yang diberikan kepada komite sebaiknya tidak berdampak pada otoritas yang diutus dewan kepada CEO. Terdapat lima sub-komite dari Dewan Komisaris, yaitu: a. Komite Audit
Komite audit merupakan komite wajib yang diperlukan hukum dalam perushaan yang terdaftar. Komite ini berperan penting dalam meningkatkan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan.
Komite audit memiliki peran yang diantaranya: * Membantu Dewan melaksanakan kewajibannya kepada pemegang saham. * Membantu meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan bersama dengan menejemen, auditor baik internal maupun eksternal. * Terlibat dalam memilih auditor eksternal dan memastikan mereka tidak punya conflict of interest. * Mengawasi internal control framework perusahaan dan memperhatikan informasi keuangan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Peranan Audit Committee Chair itu sangat penting. Mereka harus dapat bekerja sama dengan baik dengan Chief Executive perusahaan untuk memastikan komite dapat mempertahankan dukungan menejemen. Agar dapat bekerja dengan efektif, para anggota komite bekerja sesuai dengan anggaran dasar. Komite audit dibentuk untuk mendukung independensi Direktur yang mungkin akan didominasi oleh menejemen.

b. Komite Nominasi
Di dalam suatu perusahaan diperlukannya pembangunan shareholder value. Membangun shareholder value tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tapi juga meliputi masalah non finansial seperti contohnya pengangkatan dan pemilihan kembali Dewan baru yang akan menjalankan perusahaan. Untuk itu diperlukanlah Komite Nasional. Fungsi utama dari Komite Nominasi adalah membuat rekomendasi yang informatif dan objektif dalam pengangkatan dan pemilihan ulang anggota Dewan. Para anggota komite meninjau kontribusi tiap individu dari Direktur dan Dewan. Komite Nominasi terdiri dari paling tidak tiga direktur, yang diantaranya termasuk Chair yang independen atau paling tidak Non-eksekutif. Kewajiban Komite Nominasi adalah komite bertanggung jawab dalm mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan dalam pengangkatan Dewan. c. Komite Remunerasi Komite Remunerasi memeriksa kelayakan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Secara lebih spesifik dijelaskan bahwa komite remunerasi menentukan terms perjanjian, membayar gaji CEO dan eksekutif direktur, dan melaporkannya ke pemegang saham. Peran Komite Remunerasi adalah sebagai berikut: 1. Menentukan besarnya gaji CEO 2. Menentukan pembayaran manajemen 3. Memahami berbagai pilihan dan efeknya terhadap Direktur dan kompensasi manajerial. 4. Menetapkan prinsip dan batasan remunerasi dari senior eksekutif. 5. Beroperasi atas kinerja jangka panjang yang memiliki pengaruh terhadap Direktur Eksekutif dan para manajer. 6. Menetapkan kebijakan pendirian, operasi, dan skema pensiun. 7. Mencalonkan setiap wakil (atau Direksi wakil perusahaan.

d. Komite Eksekutif Bnyak perusahaan besar cenderung memiliki Komite Eksekutif. Peran dari Komite Eksekutif antara lain: 1. Mengevaluasi efektivitas kinerja CEO 2. Meninjau struktur dan efektivitas kinerja perusahaan dan sisteem pengembangan Eksekutif Senior 3. Menetapkan rencana suksesi bagi CEO 4. Mengkaji rencana suksesi Direktur Eksekutif dan para Manajer Senior perusahaan 5. Menentukan masalah yang memerlukan tinjauan oleh seluruh Direksi Non-Eksekutif. e. Komite Penasihat Perusahaan membentuk Komite Penasehat untuk memberikan masukan bagi manajemen mengenai beberapa sektor bisnis tertentu. Namun, menurut pandangan Wallace & Zinkin, hal tersebut bukanlah hal yang sah dan sebaiknya dihindari. Ada dua alasannya; pertama, manajer mampu mencari sendiri masukan-masukan yang terbaik baginya; kedua, Direksi yang member masukan ke para manajer akan menjadi bingung mengenai perannya sebagai penasehat atau direksi.
Komite Audit
Komite Audit yang efektif di perusahaan dapat mempertinggi praktik corporate governance perusahaan.
Peran dari Komite Audit yaitu: 1. Membantu melaksanakan tugas Dewan dan individual direktur yang berhubungan dengan kontrol internal perusahaan. 2. Melaporkan informasi keuangan dan corporate standard of behavior. 3. Komite Audit harus memahami benar masalah fundamental akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan, dan mampu memberikan masukan kepada Dewan mengenai pengaruh masalh tersebut.
Tujuan dari pembentukan Komite Audit antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 2. Memastikan Dewan membuat keputusan yang benar mengenai kebijakan akuntansi, praktik, dan penyingkapan. 3. Memeriksa hasil audit internal dan eksternal. 4. Mengawasi proses pelaporan keuangan.

Kewajiban Komite Audit antara lain: 1. Bertanggung jawab terhadap penunjukan, kompensasi, dan hak dari auditor eksternal. Serta mengawasi kinerjanya. 2. Memahami independensi auditor eksternal. 3. Mengevaluasi kualifikasi, kinerja dan independensi auditor eksternal. 4. Mempertimbangkan pergantian kepemimpinan partner audit. 5. Mengecek hasil audit dari auditor eksternal. 6. Mengecek manajemen perusahaan dan kebijakan yang diambil. 7. Menentukan dana yang diambil. 8. Berkomunikasi dengan para pemegang saham. 9. Mengevaluasi anggaran dasar.
Ada beberapa manfaat yang didapat perusahaan dengan adanya Komite Audit. Dewan dapat bekerja lebih baik dan berkualitas karena mereka dibantu oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai internal control perusahaan. Serta dapat bertindak sebagai filter data audit sehingga hasilnya lebih maksimal. Selain itu Komite Audit juga merupakan saran komunikasi yang menghubungkan auditor internal dengan auditor eksternal dalam memenuhi tanggung jawab Dewan.
Ada beberapa cara untuk mempertahankan keefektifan kinerka Komite Audit: 1. Meninjau tujuan perusahaaan
Komite Audit harus selalu memastikan bahwa aktivitasnya harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh para Dewan. Tugas yang diemban oleh Komite Audit itu tidak sedikit dan range-nya luas, sehingga Dewan secara periodik selalu bertanya mengenai fungsinya, apakah semua fungsinya itu esensial atau tidak. 2. Pergiliran keanggotaan komite
Merubah komposisi Komite Audit merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan antusiasme dalam menjalankan tugasnya. 3. Berkomunikasi dengan para pemegang saham
Harus selalu dijaga komunikasi antara Komite Audit dengan para pemegang saham. Hal ini bisa dilkukan dengan mencantumkan surat di laporan tahunan perusahaaan yang ditujukan kepada para pemegang saham.

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-05/MBU/2006
Pasal 3 1. Komite Audit bertugas untuk : a. Mambantu komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor; b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal; c. Mamberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN; e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya; dan 2. Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa namun tidak terbatas pada: a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN; c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. d. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penegasan yang telah dilaksanakan. e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.
Pasal 6 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal. 2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya yang berasal dari luar BUMN. 3. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan : a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan; b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negative dan konflik kepentingan tehadap BUMN yang bersangkutan; dan c. Mampu berkomunikasi secara efektif. 4. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atas keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis BUMN yang bersangkutan. 5. Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. 6. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal berdasarkan usul Komisaris/Dewan Pengawas, dengan pertimbangan tidak mempunyai kemampuan financial untuk membiayai Komite Audit, anggota Komite Audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas. 7. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan/atay anggota Direksi; 8. Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
Pasal 7 1. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua 2. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas, merupakan Komisaris Independen bagi Persero terbuka atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bagi Persero tertutup dan Perusahaan Umum (PERUM). 3. Dalam hal anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.
Pasal 8 1. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN diberikan honorarium atas beban BUMN yang jumlahnya ditetapkan oleh Komisaris/Dewan Pengawas. 2. Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas. 3. Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN silarang memberikan penghasilan atau fasilitas lain kepada anggota Komite Audit. 4. Honoriarium anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
Pasal 9 1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahu dengan tidak mengurangi hak Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 2. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatnnya, dapat diangkata kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 10 1. Komisaris/Dewan Pengawas wajib menetapkan pedoman kerja bagi Komite Audit. 2. Salinan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
Pasal 11 1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan, Komite Audit terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi terhadap hasil kerjanya kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

Pasal 12 1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris/Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas, atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. 2. Komite Audit membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas. 3. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.
Pasal 13 1. Komisaris/Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti rekomendasi Komite Audit. 2. Dalam rangka menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Komite Audit, Komisaris/Dewan Pengawas dapat meminta penejelasan dari Direksi, termasuk mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 14 1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. 3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Komisaris/Dewan Pengawas. 4. Selain rapat sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dalam pedoman kerja Komite Audit diatur kehadiran rutin anggota Komite Audit.

PEDOMAN KNKG

1. Pembukaan
Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negera merupakan ciri dari Corporate Governance yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan Komite Audit merupakan suatu persyaratan untuk listed di NYSE (New York Stock Exchange) sejak akhir 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan Komite Audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah juga ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Mei 2002.
Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit telah dibuat diantaranya: a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit; b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit; c. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit; d. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit; dan e. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;.

2. Tujuan dan Manfaat dibentuknya Komite Audit * Tujuan dibentuknya Komite Audit : a. Pelaporan Keuangan
Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. b. Manajemen risiko dan kontrol
Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. c. Corporate Governance
Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. * Fungsi Komite Audit :
Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk: a. memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris, b. menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan, c. memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif, d. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan, e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif, f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen, g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. 3. Peranan dan Tanggung Jawab Komite Audit
Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Peran dan tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen. Dalam peran dan tanggunjawab komite audit harus termasuk: a. Pelaporan Keuangan 1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, 2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan 3. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. b. Manajemen Risiko dan Kontrol 1. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut, 2. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan, 3. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal. c. Corporate Governance 1. Mengawasi proses Corporate Governance, 2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, 3. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct, 4. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial atau non-finansial perusahaan 5. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, 6. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

4. Syarat-syarat keanggotaan a. Anggota Komite Audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. b. Anggota Komite Audit harus:
I. Independen
II. Objektif
III. Profesional c. Anggota Komite Audit harus pula mempuyai:
I. Integritas
II. Dedikasi
III. Pemahaman organisasinya
IV. Pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya
V. Pemahaman mengenai risiko dan kontrol d. Paling sedikit 1 anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. e. Selain syarat-syarat keanggotaan tersebut diatas, Ketua Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan ketrampilan berkomunikasi dengan baik sekali.

5. Pelaporan a. Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris yang diwakili oleh Presiden Komisaris. b. Komite Audit harus lapor paling sedikit setiap tahun dan menjelaskan apakah telah memenuhi dan melaksanakan peran dan tanggungjawab mereka sebagimana diuraikan dalam Audit Committee Charter.
Presiden Komisaris harus menerima salinan-salinan dari semua notulen dan laporan.

ALIJOYO & ZAINI:
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT
Dasar pembentukan komite audit: 1. Surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003 2. SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2002 4. Undang-undang BUMN Nomor 19/2003
Peran komite audit sangat penting karena menjadi titik temu antara direksi/manajemen, auditor internal, auditor eksternal dan komisaris.
Tugas dan tanggung jawab komite audit: 1. Melakukan pengawasan di bidang laporan keuangan :
Memastikan laporan keuangan memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, rencana dan komitmen jangka panjang.
Aspek yang perlu mendapat perhatian Komite Audit: a. Rekomendasi Auditor eksternal b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal c. Menilai kebijakan akuntansi d. Meneliti laporan keuangan

2. Melakukan pengawasan di bidang corporate governance :
Memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya secara beretika, dan melaksanakan pengawasan efektif terhadap potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.
Tugas komite audit: a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penelitian terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan; b. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya. c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan; d. Mengharuskan dan memeriksa laporan audit internal mengenai hasil pengkajian atas penerapan GCG di perusahaan dan temuan-temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan pengawasan perusahaan:
Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko, pemberdayaan system pengendalian intern, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor atau Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Ruang lingkup tugas internal audit harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas system pengawasan intern.

Anggota Komite Audit : * Minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota * Minimal 1 (satu) merupakan Komisaris Independen sekaligus menjadi menjadi ketua Komite * Penunjukkan Komite Audit ditetapkan oleh RUPS.
Menurut pedoman GCG, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajiannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan, yakni selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian yang dilakukan Komite Audit. Komite Audit wajib secara teratur menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Komite Audit juga wajib membuat laporan kegiatan untuk dimuat di laporan tahunan Perusahaan: * Pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (jika ada); * Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi auditor (jika ada); * Kajian pelaksanaan GCG dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris.
Komisaris Independen diharapkan dapat berperan efektif secara independen melalui komite audit, melihat pada tahap dini adanya potensi penyimpangan atau fraud. Dan jika berdasarkan hasil kerja komite audit, komisaris independen segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau perbaikan, tentu saja dalam kerangka komisaris. Maka komisaris independen telah berfungi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi komisaris dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.
Komisaris indepen oleh karena itu, perlu memiliki kompetensi tertentu yang memungkinkannya menjalankan fungsinya secara efektif. Berikut beberapa kompetensi yang diharapkan dari seorang komisaris independen: * Pemahaman yang memadai mengenai industry perusahaan * Pemahaman akan aspek-aspek legal perusahaan * pemahaman akan aspek-aspek keuangan di samping itu seorang komisaris independen diharapkan memiliki pengalaman dalam aspek berikut: * formulasi strategik * kepemimpinan * pembuatan keputusan yang efektif * penilaian kinerja perusahaan * hubungan dan komunikasi antar pribadi * teamwork dalam konteks dewan komisaris

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006

Pasal 12 (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya bentuk berikut: a. Komite Audit; b. Komite Kebijakan Risiko; c. Komite Nominasi dan Remunerasi. (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah. (3) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan oleh Dewan Komisaris pertemuan. (4) Dewan Komisaris harus memastikan apakah komite dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas mereka efektif.
Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyiapkan dan bekerja prosedur pedoman untuk panitia.

* KOMITE AUDIT
BAB IV
KOMITE
Bagian Satu
Struktur dan Keanggotaan Komite
Pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang komisaris independen; b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komisaris independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi Audit Komite. anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen dan pihak independen sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari semua anggota Komite Audit. (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baik integritas, karakter, dan moral.

* KOMITE PEMANTAU RESIKO
Pasal 39 (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari:
a. seorang Komisaris Independen;
b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. (5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

* KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Pasal 40 (1) Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Komisaris Independen; b. Komisaris, dan c. Pejabat Eksekutif. (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan anggota Komite Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
Pasal 41
Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Komite secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka keanggotaan masing-masing komite harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Dua
Ketua Komite Holding Multiple Positions
Pasal 42
Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Bagian Ketiga
Komite Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 43 (1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Audit Komite harus setidaknya melakukan pemantauan dan evaluasi: a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. konsistensi antara pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik Kantor dengan standar audit yang berlaku; c. konsistensi antara laporan keuangan dengan akuntansi yang berlaku standar; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. (3) Komite Audit harus memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 44
Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya melakukan hal berikut: a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kebijakan Risiko Komite Kebijakan Risiko dan Unit Kerja tugas, dalam rangka untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Pasal 45
Nominasi dan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c harus melakukan setidaknya tugas dan tanggung jawab: d. terkait dengan kebijakan remunerasi: i. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan ii. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Direksi; e. terkait dengan kebijakan nominasi: iii. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; iv. menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; v. memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.
Pasal 46
Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan : a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. prestasi kerja individual; c. kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Bagian Kelima
Rapat Komite
Pasal 47 (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pihak independen. (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat eksekutif.
Pasal 48 (1) Keputusan dalam rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam sebuah risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat.

BAB V
FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kedua
Fungsi Audit Intern
Pasal 51 (1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Bagian Ketiga
Fungsi Audit Ekstern
Pasal 52 (1) Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. (2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Anggota Komite Audit
Bertanggung jawab untuk:
Lakukan fungsi Komite Audit Anggota sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya tanggal 5 Oktober 2006, serta Surat Edaran Bank Indonesia No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Persyaratan:
1. Minimal pendidikan Sarjana jurusan Keuangan, Akuntansi atau Hukum (Master Degree akan lebih diutamakan), 2. Min. 5-6 tahun pengalaman sebagai Auditor, 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Keuangan, Akuntansi dan bidang Legal, 4. Pengalaman atau akrab dengan Perbankan Operasi & Prosedur, Metodologi Audit, Tools & Analisa.Peraturan Pemerintah, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kredit & Pemasaran, Akuntansi Bank dan Penulisan Laporan, 5. Memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota Komite Audit di Kantor Bank, 6. Fasih berbahasa Inggris, baik lisan dan tertulis serta melek komputer.
Anggota Komite Pemantau Risiko
Bertanggung jawab untuk:
Lakukan fungsi Anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Persyaratan:
1. Minimal pendidikan Sarjana jurusan Keuangan, Akuntansi, atau Hukum (Master Degree akan lebih diutamakan), 2. Min. 5-6 tahun pengalaman dalam Manajemen Risiko, 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Keuangan, Akuntansi dan Hukum Daerah, 4. Pengalaman atau akrab dengan Perbankan Operasi & Prosedur, Metodologi Audit, Tools & Analisa.Peraturan Pemerintah, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kredit & Pemasaran, Akuntansi Bank dan Penulisan Laporan, 5. Memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Kantor, 6. Fasih berbahasa Inggris, baik lisan dan tertulis serta melek komputer.