PEREKONOMIAN INDONESIA
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI III

[pic]

Dosen Pengampu:
Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, Msc., Ph.D.

Kelompok 6: Chintya Stephania H (12030113120042) Juwita Puspitandari (12030113120107) Carolina Reni Damayanti (12030113120119) Fauziah Afni Rahmawati (12030113140258)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3 2.1. LATAR BELAKANG 3 2.2. RUMUSAN MASALAH 3 2.3. TUJUAN PENULISAN 4 2.4. MANFAAT PENULISAN 5 2.5. Paket Kebijakan Pemerintah III 6 2.6. Daya Beli Masyarakat 8 2.7. Pengentasan Kemiskinan 10 2.8. Kesempatan Kerja dan Pengangguran 12 2.9. Pengembangan Dunia Usaha 13 2.10. Pengembangan UMKM 14 2.11. Tingkat Inflasi 15 2.12. Tingkat Suku Bunga 15 2.13. Tingkat Kurs Rupiah 16
BAB III 17
KESIMPULAN 17
BAB IV 19
LAMPIRAN 19

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang juga mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain tersebut. Peranan badan usaha milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda positif untuk awal periode perkembangan ekonomi yang penting. Namun, juga perlu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi serta mengalami kesulitan dalam rangka dinamika yang unik.

Sehingga dalam menghadapi perekonomian Indonesia dalam menyikapi ekonomi dunia, maka Presiden Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menstabilisasi perekonomian domestik ditengah tekanan ekonomi global pada tahun 2015. Pemerintah bersama otoritas moneter, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, telah melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Tujuan dari kebijkan ini tidak saja berupa stimulus bagi dunia usaha, tetapi juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat terutama yang berpenghasilan rendah. Selama ini pemerintah telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya pengendalian inflasi.Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat, seperti pemberdayaan usaha mikro dan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.Namun langkah-langkah itu belum cukup, oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada September 2015.

RUMUSAN MASALAH

Dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan pemerintah untuk menghadapi masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Apa saja isi dari paket kebijakan pemerintah III?

b. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III terhadap daya beli masyarakat?

c. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia?

d. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap kesempatan kerja dan pengangguran yang ada di Indonesia?

e. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap Pengembangan dunia usaha yang ada di Indonesia?

f. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap pengembangan UMKM yang ada di Indonesia?

g. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap tingkat inflasi yang ada di Indonesia?

h. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap tingkat suku bunga yang ada di Indonesia?

i. Apakah pengaruh dari penetapan paket kebijakan pemerintah III teradap tingkat kur rupiah yang ada di Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini yaitu: a. Untuk mengetahui isi dari Paket Kebijakan Pemerintah III. b. Untuk mengetahui pengaruh penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap daya beli masyarakat. c. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap pengntasan kemiskinan di Indonesia saat ini. d. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap penanggulangan kesempatan kerja dan pengangguran. e. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap perkembangan dunia usaha. f. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap pengembangan UMKM. g. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap tinkat inflasi. h. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap tingkat suku bunga. i. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Paket Kebijakan Pemerintah III terhadap kurs rupiah.

MANFAAT PENULISAN

Penulisan makalah ini Penulis lakukan berharap dapat memberikan manfaat yaitu: a. Memberikan informasi mengenai Paket Kebijakan Pemerintah III yang ada dan sedang berlangsung di Indonesia; b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan makalah selanjutnya.

BAB II
PEMBAHASAN

Paket Kebijakan Pemerintah III

Penurunan harga BBM, listrik dan gas 1) Harga BBM • Harga avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. • Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi ataupun non-subsidi. Dengan penurunan ini, harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini. • Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jamali). 2) Harga gas • Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar 7dollar AS million metric british thermal unit (MMBTU). • Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia dan keramik) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas yang berkontrak kerja sama. • Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. 3) Tarif listrik • Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment). • Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23.00 hingga pagi hari pukul 08.00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. • Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60 persen dari tagihan selama setahun dan melunasi 40 persen sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya. Perluasan penerima KUR/ Kredit Usaha Rakyat 1) Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen pada paket kebijakan ekonomi tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. 1) Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. 2) Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal, seperti: • Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam). • Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam. • Kelengkapan perizinan prinsip: Proposal, pendirian perusahaan, hak atas tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya keputusan tentang hak penggunaan lahan. 3) Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap): • Hak guna usaha (HGU) dari semula 30–90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektar, dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar. • Perpanjangan/pembaruan HGU dari semula 20–50 hari menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektar atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar. • Permohonan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektar). • Perpanjangan/pembaruan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektar). • Hak atas tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja. • Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja. • Perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan suatu mata uang untuk membeli barang atau jasa. Maka daya beli masyarakat dapat disimpulkan menjadi kemampuan atas kepemilikan mata uang yang dimiliki masyarakat dalam membeli barang atau jasa. Daya beli masyarakat itu sendiri dapat berubah karena beberapa pengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat anatar lain: a. Tingkat Pendapatan Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya. b. Tingkat Pendidikan Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar. c. Tingkat Kebutuhan Kebutuhan setiap orang berbbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa. d. Kebiasaan Masyarakat Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli b arang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup. e. Harga Barang Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hokum permintaan. f. Mode Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi. Sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah III ini menimbul dampak pada daya beli masyarakat Indonesia. Terutama dengan point pertama paket kebijakan pemerintah III mengenai penurunan harga BBM, listrik, dan gas. Penurunan harga yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini sengaja dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingkat inflasi yang diinginkan di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah menurunkan harga solar dengan harapan akan mendorong penurunan harga kebutuhan pokok sehingga akan meningkatnya daya beli masyarakat. Pemicu dibuatnya aturan ini karena pada awal tahun 2015, ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan yang sangat tajam yang diakibatkan oleh menguatnya ekonomi Amerika Serikat dan Cina, yang mengakibatkan harga komoditas dunia turun secara keseluruhan. Fenomena seperti itu mengakibatkan penurunan ekonomi sepanjang tahun di Indonesia. Terlebih lagi indonesia mengalami penururan nilai mata uang, yang diakibatkan ketidakpastian atas kenaikan suku bunga acuan Bank Sentrak serta aksi devaluasi Yuan dari Cina pada Agustus 2015. Hingga berimbas pada Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHS-GBEI) yang berfluktuasi dan cenderung melemah. Sehingga pemerintah dibantu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi dengan harapan dapat secara bertahap mengembalikan gairah perekonomian nasional. Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi ini yaitu untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. Pada awal tahun 2016 sudah dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya penurunan harga terhadap BBM, listrik, dan gas telah mampu menaikkan daya beli masyarakat sedikit demi sedikit. Pengusaha yang terbiasa bergantung dengan BBM seperti nelayan contohnya, dapat mengurangi biaya nelayan dan menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain. Kemudian masyarakat atau kelompok kerja yang bergantung pada listrik, dapat memanfaatkan layanan pemerintah atas penerunan harga listrik. Selain itu pemerintah juga memberikan keringanan bagi usaha-usaha kecil yang menjalankan usahanya dengan memberikan kemudahaan pembayaran listri dengan sistem angsuran, sehingga mendorong pengusaha kecil untuk terus berkembang dan terus berproduksi. Serta penurunan harga gas mampu meningkatkan kinerja perusahan bahan bakar, sehingga perusahaan tersebut dapat memangkas biaya-biayanya dan menghasilkan harga barang yang lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Keputusan seperti itulah yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin meningkat. Sehingga sedikit demi sedikit akan memperbaiki inflasi di Indonesia agar sesuai dengan tingkat inflasi yang telah diharapkan direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh Bank Indonesia.

Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adala keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya upaya Pembangunan suatu negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali tugas dalam mengatasi kemiskinan yang ada saat ini. Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya. Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya. Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: a. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM b. peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi), c. pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, d. perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi III ini khususnya point perluasan penerima KUR/ Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat membantu permasalahan negara dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan bagi para warga negara Indonesia untuk meminjam uang kepada pemerintah dalam memenuhi modal kerjanya. Masyrakat dapat menggunakan kebijakan ini untuk melancarkan usaha-usaha kecilnya sehingga dapat berkembang lebih besar lagi. Harapan pemerintah atas point ini bahwa, ketika masyarakat telah diberi kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Maka diharapkan pula bahwa dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan usahanya sehingga akan secara tidak langsung dapat menaikan pendapatan Indonesia. Selain itu usaha-usaha kecil ini juga dapat digunakan sebagai jalan bagi masyarakat lain yang tidak bisa menjalankan usahanya sendiri untuk ikut berpartisipasi menjadi karyawan pada pusat-pusat usaha padat karya. Sehingga dengan kemudahan pemberian pinjaman modal ini dapat memberikan kemakmuran bagi para masyarakat Indonesia. Baik masyarakat yang meminjam modal dari pemerintah dan dapat memperoleh keuntungan besar. maupun masyarakat yang mendapatkan lapangan kerja atas pendirian usaha baru tadi. Jadi kebijakan ini secara langsung akan mampu meningkatkan pendapatan masing-masing individu Indonesia. Serta diharapkan dapat mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Paket kebijakan pemerintah jilid III memberi kemudahan bagi pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. Hal ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pengangguran untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Para pengangguran ini juga dapat memulai usahanya sendiri. Dalam paket kebijakan pemerintah jilid III ini, pemerintah memberikan perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang bertujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Kebijakan pemerintah jilid III bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja sehingga fokusnya pada kelangsungan dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jateng, Liliek Setiawan, mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid III memiliki dampak jangka pendek yang langsung bisa dirasakan pengusaha dan mendorong geliat usaha. “Paket kebijakan ini yang ditunggu pengusaha karena berdampak langsung terhadap industri yang sudah ada. Oleh karena itu, paket kebijakan ini bisa membantu untuk menekan angka PHK,” ungkap Liliek, Kamis (8/10/2015).
Dia mengungkapkan saat ini ada sekitar 36.000 orang yang bekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang di-PHK atau sekitar 1,3% dari total karyawan yang mencapai 2,7 juta orang secara nasional. Dia mengakui jumlah tersebut cukup besar. Menurut dia, pengusaha selama ini berusaha untuk menekan jumlah PHK tapi karena kondisi ekonomi yang sulit membuat PHK bertambah. “Melalui paket kebijakan jilid III ini, Presiden Joko Widodo memang berharap asosiasi bisa membantu untuk menekan jumlah pekerja yang di PHK. Perusahaan yang tutup diharapkan bisa kembali beroperasi sehingga karyawan yang di PHK bisa kembali dipekerjakan,” kata Liliek yang mengaku berdialog dengan Presiden sebelum pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III. Dia menyampaikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti potongan tarif tenaga listrik (TTL) hingga 30% untuk penggunaan pada pukul 23.00-08.00. Industri padat karya juga diberi kemudahan berupa pembayaran kekurangan tagihan TTL sebanyak 40% yang bisa diangsur.
Bagi pengusaha tekstil, paket kebijakan ini bisa mendorong lagi produktivitas dan memulihkan 30.000 lapangan kerja bagi buruh yang sempat dipecat. Para pengusaha tekstil yang sebagian besar menjalankan industri 24 jam per hari, bisa memaksimalkan tarif listrik yang baru ini dengan mempertinggi produktivitas pada malam hari. Sehingga buruh yang dipecat karena kelesuan ekonomi, bisa bekerja kembali.

Pengembangan Dunia Usaha

Kebijakan ekonomi jilid III Presiden Joko Widodo dinilai berpihak pada korporasi besar dan menengah sehingga menciptakan kerentanan ekonomi. Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi yang telah terbit dalam tiga jilid tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Persero (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan efek positif dari paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah kepastian penyederhanaan birokasi untuk investasi, dan insentif bagi dunia usaha.
Dengan penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif, investor semakin percaya diri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Efek kebijakan lainnya, pengusaha juga tidak ragu untuk membawa dolarnya ke Tanah Air dan menukarkannya dengan rupiah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Karnadi Kuistono mengakui iklim produksi di dunia industri terus mengalami respon yang baik, pasca Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan perekonomian tahap III. Karnadi Kuistono menilai isi paket kebijakan perekonomian mulai dari tahap I hingga tahap III makin fokus untuk menguatkan pelaku usaha. Karnadi Kuistono menjelaskan, isi paket kebijakan perekonomian tahap III yang memudah proses perizinan juga membantu pelaku usaha dalam kepastian usaha mereka.
Pengamat pasar keuangan William Surya Wijaya meyakini paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor sehingga membuka peluang arus dana asing kembali masuk ke Indonesia yang akhirnya mengangkat rupiah. Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra mengatakan pihaknya menilai paket ketiga tersebut masih fokus pada sisi investasi. Pasalnya, ia menilai dalam kebijakan pemangkasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), efek utamanya lebih ke beban logistik. “Penurunan harga gas, diskon tarif listrik, dan pelonggaran aturan transaksi tanah merupakan usaha untuk memberikan insentif investasi dan juga memberikan beberapa pelonggaran pada sektor swasta di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan” ujarnya dalam riset, Kamis (8/10) Secara keseluruhan, menurutnya kebijakan ketiga saat ini memiliki dampak stimulus yang lebih cepat pada ekonomi. Meskipun demikian, ia menilai implementasi prosesnya akan lebih mudah dan lebih cepat pada hak mengakuisisi lahan dan sisanya akan dilihat nanti

Pengembangan UMKM

Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.” Berbeda dengan Darmin Nasution, menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, di sisi pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum masuk agenda konkret. Padahal, pelaku UMKM sejatinya terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional dari badai krisis. Menurutnya, ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan. Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial LKM (terutama BMT/BTM) karena mereka berhadapan langsung dengan nasabah akar rumput. Kedua, penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha perlu difokukan pada nasabah perempuan. Ketiga, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir), dan kelompok usaha rentan (mikro). Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.”

Tingkat Inflasi

Dampak paket kebijakan ekonomi jilid 3 terhadap tingkat inflasi Paket kebijakan ekonomi jilid 3 ini berisikan berisikan diantaranya tarif listrik turun, harga BBM dan BBG juga turun. Hal tersebut tentu akan menurunkan biaya yang dikeluarkan produsen sehingga harga-harga produk-produk masyarakat pun juga turun. Ketika harga komoditas turun ini lah tingkat inflasi juga turun.

Tingkat Suku Bunga

Dampak paket kebijakan ekonomi jilid 3 terhadap tingkat suku bunga. Tergambar jelas dampak dari paket kebijakan ini terhadap suku bunga di Indonesia. Dalam rangka untuk memberdayakan umkm pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari 22% menjadi 12%. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal untuk usaha mikronya itu sendiri. Yang kemudian diharapkan akan mengingatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli masyarakat pun meningkat.

Tingkat Kurs Rupiah

Dampak paket kebijakan ekonomi jilid 3 terhadap tingkat kurs rupiah. Dampak paket kebijakan ekonomi 3 juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kurs rupiah. Dimana nilai kurs rupiah kita telah meningkat semenjak kebijakan ini diputuskan. Karena apa? Karena dengan penurunan tarif listrik dan bahan bakar juga diturunkannya tingkat bunga KUR jelasakan mengutkan sector riil bangsa ini sendiri yaitu masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat meingkat pula pemasukan negara jadi negara sudah tidak terlalu bergantung pada dana luarnegeri sendiri dan kurs pun menguat dengan sendirinya

BAB III

KESIMPULAN

Paket Kebijakan Pemerintah Jilid III yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2015 yang berisi penurunan tarif BBM, listrik, dan gas; serta perluasan penerimaan KUR/Kredit Usaha Rakya, memberikan dampak pada berbagai aspek. Pada aspek daya beli masyarakat itu sendiri dapat berubah karena beberapa pengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat anatar lain: Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kebutuhan, Kebiasaan Masyarakat, Harga Barang, dan Mode Sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah III ini menimbul dampak pada daya beli masyarakat Indonesia. Terutama dengan point pertama paket kebijakan pemerintah III mengenai penurunan harga BBM, listrik, dan gas. Penurunan harga yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini sengaja dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingkat inflasi yang diinginkan di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah menurunkan harga solar dengan harapan akan mendorong penurunan harga kebutuhan pokok sehingga akan meningkatnya daya beli masyarakat. Sehingga sedikit demi sedikit akan memperbaiki inflasi di Indonesia agar sesuai dengan tingkat inflasi yang telah diharapkan direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh Bank Indonesia. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi III ini khususnya point perluasan penerima KUR/ Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat membantu permasalahan negara dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan bagi para warga negara Indonesia untuk meminjam uang kepada pemerintah dalam memenuhi modal kerjanya. Masyrakat dapat menggunakan kebijakan ini untuk melancarkan usaha-usaha kecilnya sehingga dapat berkembang lebih besar lagi. Sehingga dengan kemudahan pemberian pinjaman modal ini dapat memberikan kemakmuran bagi para masyarakat Indonesia. Baik masyarakat yang meminjam modal dari pemerintah dan dapat memperoleh keuntungan besar. maupun masyarakat yang mendapatkan lapangan kerja atas pendirian usaha baru tadi. Jadi kebijakan ini secara langsung akan mampu meningkatkan pendapatan masing-masing individu Indonesia. Serta diharapkan dapat mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Paket kebijakan pemerintah jilid III memberi kemudahan bagi pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. Hal ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pengangguran untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Para pengangguran ini juga dapat memulai usahanya sendiri. Dalam paket kebijakan pemerintah jilid III ini, pemerintah memberikan perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang bertujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Kebijakan pemerintah jilid III bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja sehingga fokusnya pada kelangsungan dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.” Pemerintah diharapkan dapat mengelola Paket Kebijakan ini dalam prakteknya secara efektif supaya masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat segera teratasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat.

BAB IV

LAMPIRAN

Paket Kebijakan Jilid III Bakal Genjot Daya Beli Masyarakat

By Septian Deny on 08 Okt 2015 at 12:15 WIB

Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers terkait kebijakan ekonomi tahap II, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Paket kebijakan tahap dua difokuskan pada industri, keuangan dan ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyambut baik langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan jilid III pada Rabu (7/10/2015) kemarin. Paket ini diharapkan mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang tengah menurun dalam sejak awal tahun ini.
Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia Gantiah Wuryandari mengatakan, salah satu isi paket kebijakan yaitu menurunkan harga solar dinilai akan berdampak pada penurunan harga barang-barang konsumsi. Hal ini diharapkan juga membawa dampak positif bagi inflasi.
"Saya kira inti dari paket kebijakan III ini untuk meningkatkan daya beli dengan diturunkannya harga BBM (solar). Ini akan mempengaruhi kebutuhan konsumen. Dengan penurunan BBM, akan berpengaruh pada harga barang-barang dan inflasi diharapkan juga menurun," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Selain itu, penurunan harga solar ini, lanjut Gantiah, juga lebih dirasakan masyarakat bawah seperti nelayan. Harga solar yang lebih murah akan menekan biaya melaut bagi nelayan.
"Solar ini penting untuk nelayan. Jadi kalau harganya turun, maka biaya mereka akan lebih murah. Jadi bagi mereka, yang tadinya uang itu untuk beli BBM (solar), ini bisa digunakan untuk yang lain," kata dia.
Meski demikian, pemerintah juga diminta tetap hati-hati dengan potensi peningkatan harga bahan pangan kebutuhan masyarakat akibat musim kemarau yang masih berlangsung di Indonesia. Hal ini dinilai masih memberikan potensi mendorong inflasi.
"Tapi kita tidak bisa memungkiri karena ada kemarau panjang, sawah jadi mengalami kerusakan, tidak bisa dipanen. Sedangkan populasi penduduk tetap," tandasnya. (Dny/Zul) http://bisnis.liputan6.com/read/2335648/paket-kebijakan-jilid-iii-bakal-genjot-daya-beli-masyarakat Paket Kebijakan Diharapkan Gairahkan Kembali Ekonomi Indonesia

Selasa, 13/10/2015
Oleh: Satyagraha

Perekonomian nasional sejak awal 2015 mengalami kelesuan akibat gejolak yang melanda perekonomian global, terutama karena perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang sulit diprediksi serta turunnya harga komoditas dunia.

Dampak eksternal itu menyebabkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,71 persen pada triwulan I-2015 dan 4,67 persen pada triwulan II. Pada akhir tahun, pertumbuhan ekonomi hanya diproyeksikan mencapai kisaran 4,7-5,1 persen

Tekanan tersebut makin menghebat ketika kurs rupiah terhadap dolar AS terus mengalami pelemahan karena ketidakpastian atas kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (the Fed) serta aksi devaluasi Yuan dari Tiongkok pada Agustus 2015.

Para pelaku pasar terlihat khawatir dalam menyikapi perkembangan tersebut sehingga imbasnya Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) ikut-ikutan berfluktuasi dan cenderung melemah, padahal arus modal keluar dari Indonesia sudah terlampau besar.

Bank Indonesia mencatat kepemilikan asing di bursa saham maupun pasar obligasi Indonesia hingga awal Oktober 2015 hanya mencapai Rp37 triliun, dibanding dengan kondisi per Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp170 triliun.

Pada September 2015, pemerintah beserta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling bersinergi menerbitkan paket kebijakan secara bertahap,dengan harapan kinerja perekonomian nasional kembali bergairah.

Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi yang telah terbit dalam tiga jilid tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.

Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.
Pangkas Perizinan
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Persero (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan efek positif dari paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah kepastian penyederhanaan birokasi untuk investasi, dan insentif bagi dunia usaha.
Dengan penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif, investor semakin percaya diri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Efek kebijakan lainnya, pengusaha juga tidak ragu untuk membawa dolarnya ke Tanah Air dan menukarkannya dengan rupiah.
"Pada paket deregulasi (jilid I), kedua perizinan usaha dipangkas menjadi hanya tiga jam sehingga investor dapat dengan cepat menerima kepastian dalam merealisasikan investasinya," ujar Ryan terkait adanya kemudahan birokrasi tersebut.
Pengamat pasar keuangan William Surya Wijaya meyakini paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor sehingga membuka peluang arus dana asing kembali masuk ke Indonesia yang akhirnya mengangkat rupiah.
"Pemilik modal biasanya mengantisipasi terlebih dahulu dengan kembali melakukan investasi. Nilai tukar rupiah yang terapresiasi menandakan kebijakan pemerintah direspons positif," ujar William Surya Wijaya yang juga analis dari Analis Asjaya Indosurya Securities.
Ia mengemukakan bahwa salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik.
Namun William Surya Wijaya mengharapkan kebijakan pemerintah itu direspon dengan penurunan harga jual produknya agar daya beli masyarakat kembali meningkat sehingga dampaknya ke ekonomi dalam negeri dapat dirasakan.
Penguatan sektor riil Sementara itu ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi III yang dikeluarkan pemerintah lebih realistis untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dibandingkan paket sebelumnya.
"Ini kesempatan konsolidasi ekonomi nasional beberapa bulan ke depan menjelang 2016 dimana perkiraan kenaikan 'the Fed rate' akan diberlakukan," katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok.
Menurut dia, penguatan kurs rupiah terhadap dolar AS perlu terus dijaga khususnya di tengah perlambatan dan ketidakpastian global. Penguatan sektor riil, lanjut dia, menjadi satu-satunya cara untuk menahan spekulasi di sektor pasar uang dan pasar modal.
"Itu yang dibutuhkan saat ini. Kalkulasi risiko-risiko lainnya tetap perlu dilakukan. Begitu juga respon cepat untuk kebijakan-kebijakan jangka pendek seperti dalam paket ketiga ini," jelas pakar marketing ini.
Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar menambahkan paket kebijakan tersebut seharusnya bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan dari sektor riil yang rentan terhadap gejolak apabila perekonomian nasional melemah seperti sekarang.
Untuk itu, ia mengharapkan paket kebijakan ekonomi, terutama jilid III, bisa meningkatkan daya beli serta mengurangi beban masyarakat dan sektor industri bisa kembali berproduksi tanpa khawatir harus melakukan pemutusan hubungan kerja.
"Kita harapkan paket kebijakan yang ketiga dapat menjawab kebutuhan sektor rill. Karena melambatnya perekonomian, berdampak pada sektor riil. Industri banyak yang mati, dan gelombang PHK terus terjadi," kata politikus fraksi Partai Gerindra ini.
Secara keseluruhan, besar harapan paket kebijakan dalam jangka menengah panjang mampu menjaga perekonomian nasional agar tetap bergerak dari berbagai sektor seperti investasi, industri, finansial, perbankan dan usaha kecil.
Bila pemerintah bersama pihak-pihak terkait konsisten dalam melaksanakan paket kebijakan ekonomi ini maka fundamental perekonomian Indonesia dipastikan akan membaik dan tidak lagi rentan terhadap tekanan eksternal.
Bahkan perekonomian bisa tumbuh lebih positif di 2016, karena sejumlah deregulasi peraturan untuk kemudahan investasi bisa mulai terlihat hasilnya. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait kenaikan suku bunga the Fed, prospek perekonomian Tiongkok dan turunnya harga komoditas global, masih melanda.
Untuk itu apabila implementasi paket kebijakan ekonomi hanya setengah hati maka bisa dipastikan kepercayaan investor kembali luntur dan perekonomian nasional kembali goyah dalam menghadapi tantangan global di 2016 yang semakin beragam. (Ant.) http://www.neraca.co.id/article/60045/paket-kebijakan-diharapkan-gairahkan-kembali-ekonomi-indonesia Paket kebijakan diharapkan gairahkan kembali ekonomi Indonesia

Senin, 12 Oktober 2015 03:36 WIB | 14.534 Views

Oleh Satyagraha

[pic]

Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi. Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seputar implementasi paket kebijakan ekonomi tahap I di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Perekonomian nasional sejak awal 2015 mengalami kelesuan akibat gejolak yang melanda perekonomian global, terutama karena perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang sulit diprediksi serta turunnya harga komoditas dunia.

Dampak eksternal itu menyebabkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,71 persen pada triwulan I-2015 dan 4,67 persen pada triwulan II. Pada akhir tahun, pertumbuhan ekonomi hanya diproyeksikan mencapai kisaran 4,7-5,1 persen.

Tekanan tersebut makin menghebat ketika kurs rupiah terhadap dolar AS terus mengalami pelemahan karena ketidakpastian atas kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (the Fed) serta aksi devaluasi Yuan dari Tiongkok pada Agustus 2015.

Para pelaku pasar terlihat khawatir dalam menyikapi perkembangan tersebut sehingga imbasnya Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) ikut-ikutan berfluktuasi dan cenderung melemah, padahal arus modal keluar dari Indonesia sudah terlampau besar.

Bank Indonesia mencatat kepemilikan asing di bursa saham maupun pasar obligasi Indonesia hingga awal Oktober 2015 hanya mencapai Rp37 triliun, dibanding dengan kondisi per Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp170 triliun.

Pada September 2015, pemerintah beserta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling bersinergi menerbitkan paket kebijakan secara bertahap, dengan harapan kinerja perekonomian nasional kembali bergairah.

Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi yang telah terbit dalam tiga jilid tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.

Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Persero (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan efek positif dari paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah kepastian penyederhanaan birokasi untuk investasi, dan insentif bagi dunia usaha.

Dengan penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif, investor semakin percaya diri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Efek kebijakan lainnya, pengusaha juga tidak ragu untuk membawa dolarnya ke Tanah Air dan menukarkannya dengan rupiah.

"Pada paket deregulasi (jilid I), kedua perizinan usaha dipangkas menjadi hanya tiga jam sehingga investor dapat dengan cepat menerima kepastian dalam merealisasikan investasinya," ujar Ryan terkait adanya kemudahan birokrasi tersebut.

Pengamat pasar keuangan William Surya Wijaya meyakini paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor sehingga membuka peluang arus dana asing kembali masuk ke Indonesia yang akhirnya mengangkat rupiah.

"Pemilik modal biasanya mengantisipasi terlebih dahulu dengan kembali melakukan investasi. Nilai tukar rupiah yang terapresiasi menandakan kebijakan pemerintah direspons positif," ujar William Surya Wijaya yang juga analis dari Analis Asjaya Indosurya Securities.

Ia mengemukakan bahwa salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik.

Namun William Surya Wijaya mengharapkan kebijakan pemerintah itu direspon dengan penurunan harga jual produknya agar daya beli masyarakat kembali meningkat sehingga dampaknya ke ekonomi dalam negeri dapat dirasakan.

Penguatan Sektor Riil

Sementara itu ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi III yang dikeluarkan pemerintah lebih realistis untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dibandingkan paket sebelumnya.

"Ini kesempatan konsolidasi ekonomi nasional beberapa bulan ke depan menjelang 2016 dimana perkiraan kenaikan the Fed rate akan diberlakukan," katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

Menurut dia, penguatan kurs rupiah terhadap dolar AS perlu terus dijaga khususnya di tengah perlambatan dan ketidakpastian global. Penguatan sektor riil, lanjut dia, menjadi satu-satunya cara untuk menahan spekulasi di sektor pasar uang dan pasar modal.

"Itu yang dibutuhkan saat ini. Kalkulasi risiko-risiko lainnya tetap perlu dilakukan. Begitu juga respon cepat untuk kebijakan-kebijakan jangka pendek seperti dalam paket ketiga ini," jelas pakar marketing ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar menambahkan paket kebijakan tersebut seharusnya bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan dari sektor riil yang rentan terhadap gejolak apabila perekonomian nasional melemah seperti sekarang.

Untuk itu, ia mengharapkan paket kebijakan ekonomi, terutama jilid III, bisa meningkatkan daya beli serta mengurangi beban masyarakat dan sektor industri bisa kembali berproduksi tanpa khawatir harus melakukan pemutusan hubungan kerja.

"Kita harapkan paket kebijakan yang ketiga dapat menjawab kebutuhan sektor rill. Karena melambatnya perekonomian, berdampak pada sektor riil. Industri banyak yang mati, dan gelombang PHK terus terjadi," kata politikus fraksi Partai Gerindra ini.

Secara keseluruhan, besar harapan paket kebijakan dalam jangka menengah panjang mampu menjaga perekonomian nasional agar tetap bergerak dari berbagai sektor seperti investasi, industri, finansial, perbankan dan usaha kecil.

Bila pemerintah bersama pihak-pihak terkait konsisten dalam melaksanakan paket kebijakan ekonomi ini maka fundamental perekonomian Indonesia dipastikan akan membaik dan tidak lagi rentan terhadap tekanan eksternal.

Bahkan perekonomian bisa tumbuh lebih positif di 2016, karena sejumlah deregulasi peraturan untuk kemudahan investasi bisa mulai terlihat hasilnya. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait kenaikan suku bunga the Fed, prospek perekonomian Tiongkok dan turunnya harga komoditas global, masih melanda.

Untuk itu apabila implementasi paket kebijakan ekonomi hanya setengah hati maka bisa dipastikan kepercayaan investor kembali luntur dan perekonomian nasional kembali goyah dalam menghadapi tantangan global di 2016 yang semakin beragam. Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015