Nama: Khairina Nur Izzaty
NIM: 12030113410008
AUDITING LANJUTAN
KEWAJIBAN HUKUM AUDITOR DAN RESPON SERTA PROTEKSI PROFESI TERHADAP AKUNTAN PUBLIK

A. Latar Belakang
Para professional selalu diminta untuk cermat ketika menjalankan tugas melayani klien. Menurut common law, para professional audit bertanggungjawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggungjawab kepada klien atas kelalaian dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu, kepada pihak selain klien mereka. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, namun jumlah tuntutan dan besaran ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga.

B. Permasalahan
Tuntutan hukum terhadap akuntan publik merupakan suatu hal yang menarik di tengah kewajiban auditor untuk memenuhi segenap peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk kewajiban legal auditor terhadap klien? 2. Bagaimana bentuk kewajiban legal auditor terhadap pihak ketiga? 3. Bagaimana bentuk respon dan proteksi profesi terhadap akuntan publik?

C. Pembahasan 1. Kewajiban Kepada Klien
Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan public berasal dari klien. Bentuk tuntutannya variatif, meliputi klaim atas kegagalan menyelesaikan penugasan nonaudit pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan, dan melanggar ketentuan kerahasiaan bagi para akuntan publik. Kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan tindak kecurangan oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Tuntutan hukum atas kelalaian ini dapat berupa pelanggaran kontrak, tindakan yang merugikan karena kelalaian. Tuntutan berupa tindakan yang merugikan lebih umum digunakan karena jumlah ganti rugi yang diperoleh biasanya lebih besar dibanding pelanggaran kontrak.
Masalah utama dalam kasus yang melibatkan dugaan kelalaian biasanya adalah tingkat kemahiran yang diperlukan. Dalam audit, kegagalan untuk memenuhi standar auditing sering dianggap sebagai bukti yang jelas tentang kelalaian. Kantor akuntan public biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari empat pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu: * Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Berarti bahwa kantor akuntan public mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat ataupun dinyatakan dengan jelas. * Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Hal ini disebut juga dengan istilah nonnegligent performance dimana dalam suatu audit, KAP mengklaim bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Meskipun ada salah saji yang tidak terungkap, auditor tidak bertanggung jawab jika audit telah dilakukan secara tepat. * Kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda ataupun campur tangan dalam pelaksanaan audit dengan cara sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. * Ketiadaan hubungan sebab-akibat. Agar berhasil dalam menggugat auditor, klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. 2. Kewajiban terhadap Pihak Ketiga Menurut Common Law
Selain dituntut oleh klien, akuntan public juga dapat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham actual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Sebuah kantor akuntan public dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan suatu tuntutan biasanya terjadi apabila bank tidak dapat menagih utang yang besar dari nasabah yang tidak melunasi dan bank tersebut kemudian mengklaim bahwa pinjaman tesebut diberikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit yang menyesatkan, dan KAP harus bertanggung jawab karena gagal melaksanakan audit dengan mahir.
Adapun konsep kewajiban hukum tersebut antara lain: * Doktrin Ultramares: Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit. pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan. * Foreseen users, merupakan perluasan dari doktrin ultramares dimana mereka merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan. Menurut konsep ini, foreseen user diperlakukan sama dengan pihak ketiga yang dikenal. 3. Respon dan Proteksi yang Diberikan Profesi terhadap Akuntan Publik
AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum, yaitu: * Mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji * Meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik * Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pemakai mengenai batas-batas auditing
Adapun aktivitas-aktivitas khusus yang dapat dilakukan profesi untuk melindungi akuntan publik adalah: * Riset yang berkesinambungan dalam auditing * Penetapan standar dan peraturan * Menetapan persyaratan untuk melindungi auditor * Menetapkan persyaratan peer review * Melawan tuntutan hukum * Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan * Memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas * Melobi perubahan UU
Seorang auditor yang berpraktik juga dapat mengambil suatu tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya, antara lain dengan cara: * Mengadakan perikatan hanya dengan klien yang memiliki integritas * Mempekerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak * Mentaati standar profesi * Mempertahankan independensi * Memahami bisnis klien * Melaksanakan audit yang bemutu * Mendokumentasikan pekerjaan dengan layak * Mendapatkan surat perikatan dan surat representasi * Mencari bantuan hukum * Mengungkapkan skeptisme profesional
Di Indonesia, seperti diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pasal 24 menyatakan bahwa akuntan public berhak untuk memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP, dan memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan
Kepentingan utama dari suatu profesi adalah mempertahankan kepercayaan public atas kinerja yang kompeten dari profesi auditing, dan menghindari kewajiban terhadap kasus-kasus yang melibatkan kegagalan bisnis. Untuk menghindari kewajiban hukum secara lebih efektif, akuntan public harus memahami bagaimana mereka dapat dianggap bertanggung jawab terhadap klien atau pihak ketiga. Para akuntan publik dapat melindungi dirinya dari kewajiban hukum dengan beberapa cara. Selain itu, profesi juga telah mengidentifikasi cara-cara untuk membantu parra akuntan public mengurangi risiko potensial bagi profesi ini. E. Daftar Pustaka 1. Alvin A. Arens, R.J Elder, M.S Beasley. 2008. Auditing and Assurance Service. Jakarta: Erlangga 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 3. Rahma, Shabrina N. 2013. Kewajiban Hukum Auditor di Indonesia. (available at www.google.com)