Free Essay

Laporan Kinerja

In:

Submitted By yudhatama
Words 3918
Pages 16
Slide 1
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Slide 2
Prinsip-Prinsip LAKIP
Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan: * Prinsip lingkup pertanggung jawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. * Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. * Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercayai, diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.
Slide 3
Pedoman penyusunan LAKIP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut.
Slide 4
Format dan Isi LAKIP
Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.
Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas: a. Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. b. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi). c. Rencana Stratejik
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara .singkat sasaran yang ingin diraih instansi peda tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. 1) Rencana Stratejik
Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 2) Rencana Kinerja
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program peda tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

d. Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistemafis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-fugas lainnya, termasuk analisis fentang capaian indikator kinerja efisiensi. e. Penutup
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. f. Lampiran-Lampiran
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusanatau peraturan-peraturan dan perundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup .banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, dattar gambar, dan dattar tabel secukupnya.

Dasar Hukum E-LAKIP (GA USH DIBACAIN PAS PRESENTASI)

* Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara * Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara * Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara * Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan * Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah * Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah * Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. * Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah * Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi * Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja. * KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. * Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. * Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, * Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi * Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
Slide 6
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan Tahun 2013, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Kementerian merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013
Slide 7
BAB 1 PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 mempunyai (Langsung Ke Slide)
Slide 8
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara; (b) pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan (f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Slide 9
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
Kementerian Keuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO), sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Slide 10
Langsung Liat Slide

Slide 11
Rencana Strategis
Dalam kurun waktu 2010-2014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Keuangan dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Kementerian Keuangan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi global dan nasional yang cepat dan dinamis, Menteri Keuangan telah menetapkan Visi Kementerian Keuangan yaitu:
Visi :
“Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”

Dalam rangka pencapaian visi, Kementerian Keuangan menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: * Misi Fiskal, adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggung jawab. * Misi Kekayaan Negara, adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab. * Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. * Misi Penguatan Kelembagaan, adalah * Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat; * Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab; * Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasaranastrategis lainnya.
Sasaran Strategis 1. Sasaran Strategis untuk tema Pendapatan Negara 2. Sasaran strategis untuk tema Belanja Negara 3. Sasaran Strategis untuk Pembiayaan apbn 4. Sasaran strategis untuk Perbendaharaan Negara 5. Sasaran strategis untuk Kekayaan negara 6. Sasaran sPasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 7. Pembelajaran dan Pertumbuhan
Program
Sasaran Strategis Kementerian Keuangan di atas akan dicapai melalui 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Adapun kesebelas program tersebut adalah: * Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan; * Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. * Program pengelolaan anggaran Negara; * Program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; * Program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; * Program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; * Program pengelolaan dan pembiayaan utang; * Program pengelolaan perbendaharaan Negara; * Program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang; * Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan dan * Program perumusan kebijakan fiskal.

Slide 12 Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran K/L, dan Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan sebagai pioneer reformasi birokrasi di Indonesia telah menerapkan Balance Scorecard (BSC) sebagai metode mengukur pencapaian target kinerja. BSC Kementerian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/ KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap sasaran strategis menjadi basis dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dalam setiap sasaran strategis dilengkapi dengan target, unit penanggung jawab, dan inisiatif strategis yang akan di-monitoring dan dievaluasi secara berkala. Penerapan BSC di lingkungan Kementerian Keuangan berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja pada suatu tahun anggaran.

Slide 13
Penetapan Kinerja
Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, maka Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian pada beberapa IKU. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya penyesuaian target IKU dan integrasi IKU. IKU yang mengalami penyesuaian target yaitu: * IKU Jumlah pendapatan Negara (KK-5.1) dengan target sebesar Rp1.497,53 triliun. Target tersebut disesuaikan dengan target pendapatan Negara yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Adapun penyesuaian target pada masing-masing sub-IKU adalah sebagai berikut: * Jumlah penerimaan pajak (KK-5.1.1) sebesar Rp995.214 triliun. * Jumlah penerimaan bea dan cukai (KK-5.1.2) sebesar Rp153,15 triliun. * Jumlah PNBP Nasional (KK-5.1.3) sebesar Rp349,17 triliun. * Sub IKU persentase pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai (KK-10.1.6) dengan target sebesar 10%. Penyesuaian ini ditetapkan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 4A/KK/2013. Sedangkan untuk IKU yang mengalami integrasi yaitu IKU persentase penyelesaian blueprint manajemen SDM (KK-11.4). IKU tersebut telah dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU persentase penyelesaian blueprint Transformasi Kelembagaan (KK-12.3).
Slide 14
Pengukuran Kinerja

Slide 15
Perkembangan Implementasi Balance Scorecard Tahun 2013
Kementerian Keuangan telah menerapkan Balance Scorecard (BSC) sebagai implementasi pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2013 melalui beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya yaitu monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dalam Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) antara Menteri Keuangan dan Pimpinan Unit Eselon I.

Slide 16 (Langsung ke Slide dan Baca lagi LAKIP KEMENKEU)

Slide 17 (Langsung ke slide)

Slide 18 (Langsung ke Slide)

Slide 19 (Langsung ke slide)

Slide 20
PENUTUP
LAKIP Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KementerianKeuangan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2010-2014.Penyusunan LAKIP Kementerian Keuangan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP ini merupakan LAKIP tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2010-2014. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat "uktuatif, tugas pengelolaan keuangan Negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Kementerian Keuangan telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2013 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditentukan. Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan infor masi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organ isasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehinggaa Kementerian Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Slide 21 (Langsung baca slide)

Slide 22
VISI AWAL KEMENKEU
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan
Visi yang baik : * Succinct :Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. * Appealing :Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder dan pegawai. * Feasible : Visi yang baik harus bias dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objective yang stretch bagi pegawai. * Meaningful :Pernyataan visi harus bias menggugah emosi positif pegawai namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. * Measurable :Pernyataan visi harus bias diukur sehingga dimungkin kan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bias dicapai atau belum. Analisis:
Visi : Menjadi Pengelola Keuangan NegaraTerbaik di Tingkat Regional
Terbaik : itu udah mencakup semuanya dan mewujudkan blabla itu udah jadi tujuan bagi semuanya

Slide 23
MISI : * Misi Fiskal mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggung jawab. * Misi Kekayaan Negara mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab. * Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mewujudkan industry pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. * Misi Penguatan Kelembagaan : * Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi public sesuai dengan tuntutan masyarakat; * Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab; * Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

Misi merupakan turunan dari visi. Misi harus mencakup apa yang ingin diwujudkan oleh misi. misi fiscal, misi kekayaan Negara, dan misi pasar modal dan lembaga keuangan menunjukkan misi yang harus dilakukan sebagai pengelola keuangan dan kekayaan Negara yang terbaik. Sedangkan misi penguatan lembaga misi yang menunjukkan bahwa di dalam kemenkeu diperlukan organisasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, SDM yang baik, dan dalam bidang tekonologi.

Slide 24
Dari visi misi tersebut diturunkan kesasaran strategis yang terbagi atas :

Peta strategi Kementerian Keuangan menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Slide 25-27 | Program | Sasaranstrategis | 1 | dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan | Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas (KK-4)Perwujudan TIK yang terintegrasi (KK-13) | 2 | pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi (KK-3)Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (KK-2)Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10) | 3 | pengelolaan anggaran Negara | Pelaksanaananggaran yang optimal (kk-14) | 4 | peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak | Pendapatan yang optimal (KK-5)Kondisi Fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yanginklusif dan berkualitas (kk-1)Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10) | 5 | pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai | Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10)Pendapatan yang optimal (KK-5) | 6 | peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang profesional dan transparan (KK-9) | 7 | pengelolaan dan pembiayaan utang | Pembiayaan yang cukup, efisien, dan risiko yang terukur (KK-8) | 8 | pengelolaan perbendaharaan Negara | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (KK-7) | 9 | pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang | Belanja yang optimal (KK-6) | 10 | pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan | SDM yang berkompetensi tinggi (kk-11) | 11 | perumusan kebijakan fiskal | Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas (KK-4)Kondisi Fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yanginklusif dan berkualitas (kk-1) |

Slide 28
Terdapat 36 indikator kinerja yang digunakan dalam menganalisis sasaran strategis di dalam lingkungan kementrian keuangan. Adapun hasil yang digunakan untuk melihat seluruh keberhasilan sasaran strategis, antara lain : * Warna Hijau yang berarti 25 indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis telah tercapai dengan baik dengan presentase keberhasilan lebih dari 100 % * Warna Kuning yang berarti 10 indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis hampir mendekati target dengan presentase keberhasilan 90-100% * Warna merah : 1 Kinerja tidak tercapai yaitu :
Indeks opini BPK atas LKPP (KK-1.4) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP merupakan tolak ukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP Tahun 2012. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut: * Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja; * Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu: * Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk selain Belanja Pegawai. * Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar. * Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik. * Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara. * Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran. * Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya. * Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
Mengingat LKPP merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), LHP LKPP juga merupakan gabungan dari LHP LKKL dan LK BUN.

Slide 29
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 94,34% (Rp8.066,10 miliar dari pagu sebesar Rp8.500,21 miliar), untuk realisasi Belanja Barang sebesar 88,74% (Rp6.936,22 miliar dari pagu sebesar Rp7.816,15 miliar), dan untuk realisasi Belanja Modal sebesar 80,69% (Rp1.647,99 miliar dari pagu sebesar Rp2.042,31 miliar).
Kendala-kendala yang mempengaruhi capaian realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan antara lain: * Keterbatasan SDM yang memiliki serti!kat pengadaan barang dan jasa dan pola mutasi pegawai berserti!kat, sehingga menghambat proses pengadaan barang dan jasa. * Adanya gagal lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang antara lain disebabkan rendahnya jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi kuali!kasi dan rendahnya minat dari penyedia untuk mengikuti pelelangan. * Terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung karena kendala persetujuan teknis dari pihak eksternal. * Kurangnya kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran yang antara lain terkait dokumen serti!kasi dan IMB yang belum siap, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi.
Adapun, hal-hal yang telah diupayakan dalam rangka meningkatkan realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan, antara lain: * Menyelenggarakan diklat perencanaan dan penganggaran bekerja sama dengan BPPK agar satker dapat menyusun dokumen pendukung penganggaran dengan baik, khusunya TOR dan RAB. * Percepatan pemaketan pengadaan barang dan jasa serta pengumuman RUP pengadaan barang dan jasa pada pertengahan bulan Januari 2013. * Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses perijinan antara lain dengan Biro Perlengkapan untuk proses penghapusan BMN, dengan Dinas PU untuk proses penilaian teknis PU, dengan Pemda setempat untuk IMB. * Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dengan melibatkan 66 satuan kerja vertikal lingkup Kementerian Keuangan dengan kriteria memiliki belanja modal TA 2013 di atas Rp1 miliar pada Bulan Agustus 2013. * 5) Percepatan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran pada bulan Desember 2012 dan percepatan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi PPK dan diklat bagi Bendahara di awal tahun anggaran. * Penelaahan kembali DIPA untuk percepatan pelaksanaan revisi anggaran yang diperlukan. * Penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala, serta penyelenggaraan help desk untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa.
Slide 30
Jika kita lihat anggaran yang direncankan penggunaannya tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang digunakan. Tetapi hal tersebut bukan berarti instansi pemerintah ini gagal dalam melaksanakan program yang direncanakan Karena dalam laporan kinerja penggunaan sumber daya ekonomi bukanlah hal utama, tetapi keberhasilan yang di nilai berdasarkan indikator kinerjalah yang mencerminkan tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas. Dalam suatu program.
Dapat disimpulkan indikator kinerja utama dalam kemenkeu sudah tercapai. Yang menurut kelompok kami sudah cukup baik, sehingga kemaksimalkan dana yang digunakan tidak mencerminkan keberhasilan program. Buktinya di kemenkeu sendiri tahun 2013 dimana dana yang digunakan tidak digunakan hingga habis, namun pencapaian indikator kinerja dapat mencapai hingga70% keberhasilannya. Dan terlebih Lakip Kemenkeu merupakan lakip terbaik peringkat 4 sesuai penilaian MENPAN di tahun 2014 dengan nilai A.

Similar Documents

Free Essay

Management Report Pln Upjb 2012 Q1

...Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 RANGKUMAN EKSEKUTIF PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, atau selanjutnya di sebut PLN UPJB, terbentuk atas dasar SK Direksi nomor 1067.K/DIR/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan SK Direksi nomor 1270.K/DIR/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali. Sebagai salah satu unit bisnis PT PLN (Persero), PLN UPJB meliputi Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Labuan, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Indramayu dan sebagai asset manager atas PLTGU Blok II Muara Karang. Berikut ini merupakan rangkuman eksekutif untuk periode Triwulan I Tahun 2012. ii Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i RANGKUMAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK vi DAFTAR LAMPIRAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Kondisi Umum 1 1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan 3 BAB II AKTIVITAS PERUSAHAAN 5 2.1. 5 Produksi Energi 2.1.1. Produksi Tenaga Listrik 2.1.2. Pemakaian Energi Primer 5 10 2.2. Teknologi Informasi 13 2.3. Sistem Organisasi dan Sumber Daya Manusia 16 2.3.1. Organisasi PLN UPJB 16 2.3.2. Sumber Daya Manusia 16 2.4. Program Unggulan 17 2.5. Pusat Keunggulan 21 BAB III KEY PERFORMANCE...

Words: 11661 - Pages: 47

Free Essay

Kuliah

...PENERAPAN MODEL DU PONT DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN (Studi kasus PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2005-2010) SITI NURUL FEBRIANI 0301508067 UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH 2012 BAB 1 PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perusahaan didirikan memiliki sasaran untuk mendapatkan keuntungan. Tidak hanya keuntungan yang menjadi sasaran utama bagi perusahaan, tetapi juga harus memperhitungkan bagaimana perusahaan mampu bersaing dan tetap bisa bertahan dan berkembang. Media yang dapat dipakai untuk melihat kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal,laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Melalui laporan keuangan akan dapat diketahui kondisi keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekedar cukup dibaca saja, tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya adalah dengan melakukan analisis keuangan. Ada beberapa teknik dalam menganalisis laporan keuangan, diantaranya adalah rasio keuangan dan sistem Du Pont. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu...

Words: 992 - Pages: 4

Free Essay

Firm Performance

...kompetensi yang baik yaitu dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik atas efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian - bagiannya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan (Tampubolon, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penilaian kinerja lebih ditekankan pada bagaimana bagian bagian dalam perusahaan dalam hal ini akuntan sebagai bagian dari organisasi dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Karena kinerja suatu perusahaan merupakan efisiensi yang berupa modal, material, peralatan, dan keahlian yang dapat dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa pada perusahaan. Dengan demikian, kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui kinerja keuangan suatu perusahaan, yang dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Informasi kinerja keuangan perusahaan dapat berupa laporan keuangan perusahaan itu maka dalam hal ini, peranan akuntan diperlukan. Melalui laporan yang dihasilkan, dapat diketahui bagaimana perkembangan suatu perusahaan. Sehingga kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana laporan keuangan dari perusahaan itu. Akhir-akhir...

Words: 2100 - Pages: 9

Free Essay

Lampiran

...Akuntabilitas keuangan dan kinerja pengertian sejarah dan aplikasi pada instansi pemerintah: studi kasus Direktorat Pembinaan SMK Winner Jihad Akbar Deskripsi Dokumen: http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=119581&lokasi=lokal -----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundangundangan.Walaupun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan akuntabilitas, namun akuntabilitas pemerintah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja, menganalisis keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan memformulasikan model akuntabilitas berdasarkan metode balanced scorecard pada Direktorat Pembinaan SMK. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan berdasarkan dokumendokumen yang ada dan kemudian melakuan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan...

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Corporate Sosial Responsibility

...CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, perusahaan harus taat pada peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perseroan melaksanakan...

Words: 3315 - Pages: 14

Free Essay

Csr Dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan

...A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, perusahaan harus taat pada peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perseroan melaksanakan aktivitas CSR (Zarkasyi, 2008)....

Words: 3307 - Pages: 14

Premium Essay

A Dramaturgical Model of the Production of Performance Data

...penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin menggunakan system informasi untuk mengetahui keadaan pasar dan menentukan strategi pasar yang sebaiknya digunakan. Artikel juga menyebutkan bahwa manajer menggunakan system informasi untuk menyediakan laporan secara rinci mengenai kinerja karyawan kepada para pemimpin, selain itu para pemimpin juga menggunakannya untuk mengetahui keadaan perusahaan melalui laporan akuntansi dan juga untuk melihat kinerja para manajer yang berpotensi kelak. Jadi dengan kata lain, para manajer berkeinginan untuk memperlihatkan yang terbaik yang mereka mampu kepada para pemimpin tetapi para manajer harus membuktikan kembali bahwa mereka berpotensi namun keadaan ini membuat kekhawatiran di antara para manajer. Inilah yang kemudian disebut sebagai model dramaturgi dari produksi data kinerja yang nantinya para manajer gunakan untuk mengesankan para pemimpin terhadap kinerja manajer. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa system informasi digunakan oleh para pemimpin untuk mengetahui keadaan perusahaan dan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja karyawannya, termasuk pada manajer. Sedangkan di lain sisi, para manajer menggunakan system informasi untuk memanipulasi data dengan tujuan memperlihatkan kinerja yang baik dan keadaan perusahaan yang baik sehingga para manajer dapat memperoleh penilaian yang baik pula untuk menunjang posisi mereka di hadapan para pemimpin. Contohnya saja seperti yang ada dalam artikel, yaitu Desk Sales. Desk...

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Adssadas

...Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007 Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559 KINERJA BANK DEVISA DAN BANK NON DEVISA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA Maharani Ika Lestari Toto Sugiharto Fakultas Ekonimo, Universitas Gunadarma tsharto@staff.gunadarma.ac.id ABSTRAK Ada tiga tujuan utama dalam penelitian ini yaitu (i) menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Devisa dan Bank Non Devisa setelah krisis ekonomi dilihat dari rasio ROA dan ROE; (ii) menganalisis seberapa besar Bank Devisa dan Bank Non Devisa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dilihat dari LDR nya; (iii) menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan Suku Bunga SBI terhadap rasio keuangan bank (ROA, ROE, LDR). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan triwulanan keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa yang diperoleh dari BI selama periode 2002-2006. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis keuangan (ROA, ROE, LDR) dan analisis statistik (Uji Beda Dua Rata-Rata dan Uji Regresi Linier Berganda). Uji Beda Dua Rata-Rata digunakan untuk menganalisis perbedaan kinerja dan Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh ekonomi makro terhadap ROA, ROE dan LDR. Proses pengolahan data untuk kedua analisis tersebut menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2006 perbedaan kinerja antara ROA, ROE Bank Devisa dan ROA, ROE Bank Non Devisa setelah krisis ekonomi...

Words: 3445 - Pages: 14

Free Essay

Sipi

...Framework dalam laporan keuangan Dalam SAK (2012), laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi, neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai lapoan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industry dan geografis serrta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keungan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Deemikian pula dengan unsure-unsur laporan keuangan yaitu:...

Words: 3349 - Pages: 14

Free Essay

Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Pegadaian

...GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN Yulinar Triyana ( niar_triyana@yahoo.com ) Universitas Gunadarma ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat atau hasil dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. penilaian GCG dinilai dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat dan dengan menggunakan rasio ROE, ROA, Curren Ratio dan Solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Setelah dilakukan penelitian terhadap Perum Pegadaian dan didukung dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Pegadaian sangat bermanfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan hal ini dapat dilihat dengan dijalankannya prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan sehingga membantu dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para nasabah dan pemilik modal (dalam hal ini pemerintah) yang secara otomatis juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja keuangan yang dihitung menggunakan...

Words: 5572 - Pages: 23

Free Essay

Good Corporate Governance of Indonesia's Company

...TUGAS PROPOSAL GOOD CORPORATE GOVERNANCE Nama : Heru Saleh / 1460030010 Maria Evy / 1460030011 Anastasia S / 1460030012 Tahun : April 2016 Mata Kuliah : Good Corporate Governance MAGISTER AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER DENGAN KINERJA PERUSAHAAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Informasi akuntansi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada proses pengambilan keputusan bagi investor di pasar modal. Salah satu sumber informasi tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk menunjukkan kinerja manajemen yang diperlukan investor dalam menilai maupun memprediksi kapasitas perusahaan menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan kepadanya (Lako, 2007). Penunjukkan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya...

Words: 10403 - Pages: 42

Free Essay

System

...Studi Kasus Puente Hills Toyota Dalam studi kasus Puente Hills Toyota, Howard Hakes, Wakil Presiden Hitchcock Automotive Services menggambarkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh timnya dalam mengelola stabilitas perusahaan diler automobile. Terdapat survey kepuasaan pelanggan, struktur organisasi, dengan lampiran contoh halaman laporan keuangan, kutipan dari laporan konsultasi yang menunjukkan data diler dan departemen mobil, dan kutipan dari laporan konsultasi yang menunjukkan data kompensansi manajer departemen. Untuk mengetahui kepusaan pelanggan terhadap produk dan service Puente Hills Toyota dengan menanyakan pelayanan kepada konsumen dalam bentuk kuesioner melalui serangkaian yang di fokuskan pada kepuasan terhadap : * pembuatan janji pelayanan service * penulisan pesanan pelayanan * kualitas pekerjaan * ketepatan waktu pekerjaan * harga * fasilitas Kemudian hasil dari respons pertanyaan survey dikirim secara langsung pada perusahaan dan dijumlahkan dalam indeks kepuasan konsumen (customer satisfaction indeks-CSI) yang memberi perhatian mengenai apa yang dibayar oleh pabrik dan manager diler. Pabrik sering kali merubah alokasi kendaraan pada diler jika penilaian CSI lebih rendah dari tingkatan yang bisa diterima dalam tiga tahun berturut-turut.    Contoh formulir survei kepuasan pelanggan sebagai berikut : * presentasi produk * negosiasi * dokumen final * menerima kendaraan anda * komunikasi diler ...

Words: 836 - Pages: 4

Free Essay

Penilaian Kinerja Keuangan Pt Wijaya Karya (Persero), Tbk

...PENGGUNAAN ANALISA RASIO KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk Periode 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 I. PENDAHULUAN Gambaran Umum Perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk atau singkatnya disebut WIKA merupakan perusahaan hasil nasionalisasi perusahaan belanda Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vin en Co. Atau NV Vis en CO. WIKA didirikan pada tahun 1960 sebagai Badan Usaha Milik Negara. WIKA adalah salah satu perusahaan konstruksi besar yang sudah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek besarnya adalah pembangunan Jembatan Suramadu yang kini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. WIKA juga dikenal sebagai perusahaan kontrusi yang banyak memenangkan tender proyek infrastruktur tanah air. Pada sejarah awal kinerja perusahaan ini adalah saat tahun 1972, dimana pada saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur. Satu dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang ditangani saat itu diantaranya...

Words: 1980 - Pages: 8

Free Essay

Aasfdfdgg

...Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggugjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu...

Words: 2599 - Pages: 11

Free Essay

Balance Score Card

...(Harvard Business School) and David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Mula-mula BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaannya kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan. Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif, yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. Empat perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan dan salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Dewasa...

Words: 2767 - Pages: 12