Free Essay

Pedoman Tata Kelola

In:

Submitted By dimaswiji1
Words 813
Pages 4
Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian Tata Kelola Tata Kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keberhasilan usaha serta

akuntabilitas RSUD Kabupaten Konawe Selatan guna mewujudkan nilai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder value) dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pedoman Tata Kelola (Code of Corporate Governance) merupakan kumpulan aturan bagi proses pengurusan dan pengawasan rumah sakit yang baik dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan, khususnya bagi Pemilik, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar stakeholders. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: 1. Struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. 2. Prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. 3. Pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. 4. Pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan kebijakan berorientasi yang jelas mengenai sumber daya manusia yang

pada pemenuhan secara

kuantitatif

dan kualitatif/

kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan efisien, efektif, dan produktif.

organisasi secara

1

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Prinsip-prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) dan pasal 33 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 terdiri dari : 1. Transparansi; merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas asar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan 3. Responsibilitas; pada BLUD agar pengelolaannya atau kepatuhan dapat dalam dipertanggungjawab-kan. merupakan kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. 4. Independensi; merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat. C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Pola Tata Kelola yang diterapkan pada BLUD Rumah Sakit bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai rumah sakit dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 2. Mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit. 3. Mendorong agar organ rumah sakit dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap stakeholder. 4. Meningkatkan kontribusi rumah sakit dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan BLUD oleh RSUD Kabupaten Konawe Selatan dalam menerapkan tata kelola yang baik bukan tergantung pada tersedianya piranti-piranti dari tata kelola, melainkan terletak pada komitmen dari seluruh unsur Rumah Sakit untuk melaksanakan tata kelola. 2

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

D. Sumber Referensi Sumber referensi untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit ini antara lain adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Daerah. 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Penilaian Penerapan PPKBLUD 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) ada Badan Usaha Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 7. Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan Nomor Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1045/MENKES/PER/XI/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010,

tentang Perizinan RUmah Sakit. 10. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. 3

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

E. Perubahan Tata Kelola Pola Tata Kelola rumah sakit ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola rumah sakit sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ RSUD

Kabupaten Konawe Selatan serta perubahan lingkungan.

4

Similar Documents

Free Essay

Agency Theory

...ALASAN DIPERLUKAN TATA KELOLA YANG BAIK DAN ETIKA BISNIS MAKALAH ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT * Oleh Bimo Satryo Nugrohudi ( NIM 2015250959 ) * Dimas Indra Respati ( NIM 2015250962 ) KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI 2015 Teori Keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai: “Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.” Maksud dari kutipan dalam teori keagenan Jensen dan Meckling diatas bahwa pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen disini adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, maka pihak manejemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Dalam teori agensi, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal...

Words: 20426 - Pages: 82

Free Essay

Lala

...BAB II LANDASAN TEORI II.1 Good Corporate Governance (GCG) II.1.1 Sejarah GCG Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Budiati, 2012). Dimana pada saat itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan–perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi...

Words: 6012 - Pages: 25

Free Essay

Accounting

...IAI sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) telah meluncurkan Chartered Accountant (CA). CA diluncurkan untuk menaati Statement Membership Obligations & Guidelines IFAC dan untuk memberi nilai tambah bagi akuntan beregister negara. Sejalan dengan tujuan tersebut Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Februari 2014. PMK tersebut merupakan terjemahan dari UU 34/1954 yang mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan untuk pemakaian gelar akuntan. Dengan terbentuknya ASEAN Economic Community 2015, kawasan ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan terintegrasi ke dalam ekonomi global, sekaligus tumbuh sebagai pasar bebas dan basis produksi yang terintegrasi. Pasal 19 PMK tentang Akuntan Beregister Negara menyebutkan bahwa sertifikat akuntan profesional diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan asosiasi profesi akuntan, dalam hal ini IAI. Dengan begitu, pemegang CA sebagai akuntan profesional teregister akan menjadi motor profesionalisme akuntan dan memiliki daya saing tinggi di kancah regional maupun global, serta bisa membawa Indonesia memimpin di era pasar tunggal ASEAN tersebut. Tak bisa dipungkiri, Indonesia kini termasuk salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Bahkan dalam sepuluh tahun, Indonesia diproyeksikan menjadi...

Words: 2212 - Pages: 9

Free Essay

Business and Organization Seminars

...INTERNATIONAL MANAGEMENT IN GARUDA INDONESIA Membahas Manajemen internasional akan mendiskusikan interaksi sosial diantara orang multi etnik dan organisasi dalam era globalisasi dan teknologi informasi untuk lebih memenuhi kebutuhan individu, grup, organisasi dalam pemahaman yang lebih luas. Lecture on international will discuss social interaction among multi ethnic people and organization within globalization era and information technology to further meet individual need, group, organization in broader understanding. Managemen dalam semua kegiatan bisnis dan aktivitas organisasi kegiatan mendapatkan orang bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan dan obyek yang diinginkan menggunakan segala sumber daya secara efisien dan efektif. Managemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, pengarahan, dan pengawasan suatu organisasi (sebuah grup yang terdiri dari satu atau lebih orang atau perusahaan) Sejak organisasi dapat dipandang sebagai system, managemen dapat didefinisikan sebagai kegiatan manusia, termasuk mendesain, untuk memfasilitasi produksi hasil yang berguna dari sistem Since organization can be viewed as system, management can be defined as human action, including design, to facilitate Three of rule management is managing business, managing managers, managing workers and work. Tiga Peran manajemen ada 3 yaitu mengelola bisnis, mengelola manajer, mengelola pekerja dan pekerjaan Unsur-unsur umum/aspek-aspek pokok proses MBO yang efektif:...

Words: 1212 - Pages: 5

Free Essay

Enron

...Universitas Indonesia Analisis Kasus: Skandal Enron Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Kelompok Mata Kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Oleh: Jonathan Tjahjadi (1406513893) Justinus Okky M. P. (1406513911) Pandu Dewanto (1406514132) Revana Aryani (1406514246) Dosen: Dr. Lily Sudhartio FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS INDONESIA APRIL 2015 “Saya sangat meragukan bahwa manajemen Enron mendatangi tempat kerja mereka di pagi hari dan dan berkata, ‘Marilah hari ini kita lihat tindakan ilegal apakah yang dapat kita lakukan untuk menghancurkan pemegang saham.’ Sesungguhnya, mereka menetapkan sasaran strategis yang terlalu tinggi bagi perusahaan mereka...yang selama beberapa waktu memang dapat dicapai. Dalam melakukan hal tersebut mereka membangun reputasi dan mendapatkan pengakuan dari para investor. Akan tetapi pada akhirnya, hal tersebut tak lagi mampu dilakukan. Secara perlahan-lahan mereka makin dekat dengan praktek interpretasi yang ekstrem terhadap pelaporan keuangan. Hal selanjutnya yang terjadi adalah mereka mengalami kejatuhan luar biasa.” - Norman R. Augustine, mantan pimpinan Lockhead Martin Corporation, dalam penerimaan Ethics Resource Center’s Stanley C. Pace Leadership di Ethics Award tahun 2004 - Daftar Isi 1. Ulasan Kebangkitan dan Kejatuhan Enron 1 2. Penyebab Kebangkrutan Enron 2 3. Prisonner’s Dilemma yang ditunjukkan dalam kasus Enron 4 4. Siapa yang secara moral bertanggung jawab atas...

Words: 2870 - Pages: 12

Free Essay

Terserah

...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha perasuransian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN...

Words: 3888 - Pages: 16

Free Essay

Samsung - Strategic Management

...TUGAS MAKALAH ANALISA MANAJEMEN STRATEGIS Grup 2      Emy Diana Ekaputri Evalina Ekawati Yuda Adipraya I. Sri Nurparyani Imam Mufti I. About Samsung Samsung adalah salah satu penyedia terbesar di dunia teknologi. Sejarah Samsung berawal pada tanggal 1 Maret 1938 dimana pendiri perusahaan Byung-Chull Lee memulai sebuah usaha di Daegu, Korea, yang terutama berfokus pada perdagangan ekspor yang menjual ikan kering Korea, sayur, dan buah ke Manchuria dan Beijing. Selama lebih dari satu dekade, Samsung – yang berarti "tiga bintang" dalam bahasa Korea – ingin memiliki pabrik tepung terigu dan mesin confectionery sendiri, produksi dan operasi penjualan sendiri. Dari awal yang bersahaja, Samsung akhirnya berkembang menjadi korporasi global modern yang tetap menggunakan nama yang sama hingga sekarang. Samsung melakukan diversifikasi dan perluasan secara global atas bisnis teknologi intinya selama akhir 1970-an dan awal 1980-an. Selama periode ini, Samsung merestrukturisasi bisnis lama dan memasuki bisnis baru dengan tujuan menjadi salah satu dari lima perusahaan elektronik terbesar di dunia. Walaupun krisis keuangan 1997 memengaruhi hampir semua bisnis di Korea, Samsung menjadi salah satu dari segelintir perusahaan yang terus berkembang, berkat keunggulannya dalam teknologi digital dan teknologi jaringan serta konsentrasinya yang mantap pada bidang elektronik, keuangan, dan jasa terkait. Dengan keberhasilan bisnis elektroniknya, Samsung diakui...

Words: 3350 - Pages: 14

Free Essay

Penilaian Praktik Oecd Pt. Multistrada Arah Sarana Tbk.

...PENILAIAN PRAKTIK OECD PT. MULTISTRADA ARAH SARANA TBK. Disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester Sistem Informasi dan Pengendalian Internal [pic] Oleh: DINAR ARY KARTIKASARI NIM : 146020310011024 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN AGUSTUS 2015 COMPANY PROFILE PT. MULTISTRADA ARAH SARANA TBK dengan kode saham MASA merupakan perusahan yang bergerak di bidnag usaha industri pembuatanban untuk semua jenis kendaraan bermotor dan pengushaan dan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang didirikan pada tahun 1988. MASA beralamat di Jl. Raya Lemahbang Km 58,6 Ds. Karangsari Cikarang Timur, Bekasi Jawa Barat. MASA memproduksi ban lua rkendaraan bermotor baik mobil maupun motor dengan merk Achilles dan Corsa. MASA juga memproduksi ban untuk perusahaan lain dengan merk perusahaan tersebut atau disebut off take. MASA mencatatkan saham pada tahun 2005. Dalam rangka mengembangkan bisnis dan memperbaiki kondisi internal perushaan, MASA terus berusaha menjada kualitas dab keselamtan selam proses roduksi dengan sertifikasi yang telah diikuti antara lain : ISP/TS 16949:2009 dan ISO/IEC 17025: 2008 untuk Quality Management System dan beberapa sertifikat produk antara lain SNI, CCC, Inmetro, BIS, ECE-30, ECE-54, GSO, DOT, FMVSS 139. Pada awal berdirinya, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari produsen ban terkemuka di dunia yaitu...

Words: 6831 - Pages: 28

Free Essay

Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Pegadaian

...MANFAAT PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN Yulinar Triyana ( niar_triyana@yahoo.com ) Universitas Gunadarma ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat atau hasil dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. penilaian GCG dinilai dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat dan dengan menggunakan rasio ROE, ROA, Curren Ratio dan Solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Setelah dilakukan penelitian terhadap Perum Pegadaian dan didukung dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Pegadaian sangat bermanfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan hal ini dapat dilihat dengan dijalankannya prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan sehingga membantu dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para nasabah dan pemilik modal (dalam hal ini pemerintah) yang secara otomatis juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja...

Words: 5572 - Pages: 23

Free Essay

Etika Dalam Praktik Investasi Dan Pasar Modal

...FAKTA UTAMA • Phar - Mor telah berkembang dari 1 toko di 1982-310 toko pada tahun 1992, dengan penjualan melebihi $ 3 miliar. • Diskon besarbesaranpadausahatoko obat ritel yang sangat kompetitif . • Mickey Monus dinyatakan bersalah pada bulan Desember 1995 menggelapkan lebih dari $ 10 juta dan dihukum hampir 20 tahun penjara . • Hampir $ 1.140.000.000 diinvestasikan dalam perusahaan swasta yang dikuasai oleh Westinghouse Credit Corp , Sears Roebuck & Co , Edward J. de Bartolo , dan Lazard Freres & Co Perusahaan Mitra Reksa Dana. • Monus adalah investor saham asli di Colorado Rockies waralaba bisbol. Meskipun tidak dibahas dalam kasus dia juga pendiri Basketball League World, sebuah liga untuk pemain siswa 6 ’ 5 '' dan di bawah , dan terus secarafinansial (kadang-kadang dengan dana Phar - Mor) waralaba dukungan yang kehilangan uang sampai kematian WBL itu. Telah dicatat kemudian bahwa hanya seorang pria yang sangat percaya diri ( atau sombong ) berani mengambil NBA . • Monus dan CFO-nya, Patrick Finn, memanipulasi akun laporan laba rugi, persediaan overstated, dan aturan akuntansi dimanipulasi untuk melakukan penipuan selama hampir enam tahun. • Total kerugian kepada investor dan kreditur mencapai lebih dari $ 1,1 miliar, membuatnya menjadi salah satu penipuan perusahaan terbesar dalam sejarah AS . • penipuan ini difasilitasi oleh banyak faktor, termasuk kurangnya sistem informasi manajemen yang memadai kontrol internal yang buruk, lepastangan gaya CFO, internal audit...

Words: 2442 - Pages: 10

Free Essay

Corporate Governance - Board Committee

...WALLACE & ZINKIN Chapter 7 Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan anggota Non-Executive yang independen. Dewan Komite memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Mereka memiliki peran mengawasi kinerja manajemen, tapi mereka tidak boleh menilai kinerja manajemen berdasarkan kriteria mereka sendiri. Terbentuknya Dewan Komisaris tergantung kebutuhan dari perusahaan. Hal ini dikarenakan, Komite bertindak hanya jika Dewan memerintah untuk bertindak. Dan otoritas yang diberikan kepada komite sebaiknya tidak berdampak pada otoritas yang diutus dewan kepada CEO. Terdapat lima sub-komite dari Dewan Komisaris, yaitu: a. Komite Audit Komite audit merupakan komite wajib yang diperlukan hukum dalam perushaan yang terdaftar. Komite ini berperan penting dalam meningkatkan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan. Komite audit memiliki peran yang diantaranya: * Membantu Dewan melaksanakan kewajibannya kepada pemegang saham. * Membantu meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan bersama dengan menejemen, auditor baik internal maupun eksternal. * Terlibat dalam memilih auditor eksternal dan memastikan mereka tidak punya conflict of interest. * Mengawasi internal control framework perusahaan dan memperhatikan informasi keuangan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Peranan Audit Committee Chair itu sangat penting. Mereka harus dapat bekerja sama dengan baik dengan Chief Executive perusahaan untuk memastikan komite dapat mempertahankan...

Words: 4692 - Pages: 19

Free Essay

Laporan Liberisasi

...1|ASC FISIP UI Laporan Penelitian ASEAN Study Center Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Makmur Keliat, Ph.D Asra Virgianita, MA Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D Agus Catur Aryanto Putro, S.Sos 2013 2|ASC FISIP UI KATA PENGANTAR Laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian tentang Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN Study Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tema penelitian ini menjadi tema penting mengingat urgensinya untuk menata kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Penelitian ini mengkaji kondisi delapan sektor yang telah disepakati di dalam Mutual Recognition Arrangement atau Mutual Recognition Agreement Framework. Analisis dirancang untuk: (1) mendapatkan gambaran mengenai nilai strategis berbagai sektor jasa yang disepakati di dalam ASEAN MRA dan MRA Framework; (2) memetakan daya saing pekerja terampil Indonesia di berbagai sektor tersebut; (3) mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan muncul berkaitan dengan liberalisasi sektor jasa ASEAN di masing-masing sektor jasa. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pembuatan kebijakan berkaitan dengan liberalisasi sektor jasa ASEAN dengan tentu saja menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai pertimbangan...

Words: 37778 - Pages: 152

Free Essay

Management Report Pln Upjb 2012 Q1

...Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 RANGKUMAN EKSEKUTIF PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, atau selanjutnya di sebut PLN UPJB, terbentuk atas dasar SK Direksi nomor 1067.K/DIR/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan SK Direksi nomor 1270.K/DIR/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali. Sebagai salah satu unit bisnis PT PLN (Persero), PLN UPJB meliputi Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Labuan, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Indramayu dan sebagai asset manager atas PLTGU Blok II Muara Karang. Berikut ini merupakan rangkuman eksekutif untuk periode Triwulan I Tahun 2012. ii Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i RANGKUMAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK vi DAFTAR LAMPIRAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Kondisi Umum 1 1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan 3 BAB II AKTIVITAS PERUSAHAAN 5 2.1. 5 Produksi Energi 2.1.1. Produksi Tenaga Listrik 2.1.2. Pemakaian Energi Primer 5 10 2.2. Teknologi Informasi 13 2.3. Sistem Organisasi dan Sumber Daya Manusia 16 2.3.1. Organisasi PLN UPJB 16 2.3.2. Sumber Daya Manusia 16 2.4. Program Unggulan 17 2.5. Pusat Keunggulan 21 BAB III KEY PERFORMANCE...

Words: 11661 - Pages: 47

Free Essay

Kode Etik Profesi Akuntansi

...kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaaan yang signifikan antara kode etik SAP dan IFAC. Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia untuk tidak  jago kandang.  Apalagi misi Federasi Akuntan Internasional seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik. Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan. STRUKTUR DAN KERANGKA DASAR KODE ETIK IFAC Misi IFAC adalah melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC. Indonesia sendiri melalui organisasi profesi IAI telah mencanangkan tekadnya untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik yang ditetapkan IFAC selambat-lambatnya tahun 2012. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks (2007) memberikan pendekatan cara memahami filosofi Kode Etik IFAC sebagai berikut: 1. Memahami Struktur Kode Etik 2. Memahami Kerangka Dasar Kode Etik untuk melakukan penilaian yang bijak 3. Proses Menjamin Independensi Pikiran (independece in mind) dan Independensi...

Words: 5138 - Pages: 21

Free Essay

Pkn Makalah

...Makalah Otonomi Daerah Anggota : 1. Steven 2. Raden Roro Melissa Asri 3. Nadira Harahap 4. Cindi Evelin wijayanti 5. Felicia Dosen : Pak Rolib Sitorus,S.H,M.H Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan Medan KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berharap makalah kami tentang otonomi daerah, suatu topik yang sering menimbulkan kebingungan dalam kalangan masyarakat, Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah yang sangat perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.    Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Medan, Februari 2016 Penyusun DAFTAR ISI Bab I : PENDAHULUAN 1.1 latar belakang………………………………………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………...1 Bab II : ISI 2.1 Pengertian Otonomi Daerah…………………………………………………..2 2.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia………………………………………3 2.3 Pembagian Daerah…………………………………………………………….4 2.4 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah……………………………………4 ...

Words: 4329 - Pages: 18