...Making Phar-Mor, Phar-Less Phar-Mor was a private company that was in the super-giant drug chain business. It had achieved exponential growth and was already being compared to Wal-Mart as one of the great American success stories. The company had grown in just seven years (1985-1992) from just a few stores to hundreds. Sales went from literally nothing to over $3 billion. The founders had become pillars of their communities owning sports teams and contributing substantially to local charities. Ultimately it turned out that the company was engaged in a massive fraud with literally all senior management involved in funneling misinformation to investors. Those personnel including the president and Chief Operating Officer, Mickey Monus, the CFO and all of the internal audit staff, misinformation was also given to the accountants, the creditors and debt holders as well as everyone else in the outside world that had anything to do with the financial side of Phar-Mor. Class action lawsuits were filed against the company by investors and ([127]) creditors while the accountants, Coopers and Lybrand were named under the Federal anti-fraud provisions of section 10b of the Securities Exchange Act and additional actions were commenced by the State of Pennsylvania under their statutes. The company went under in one of the biggest bankruptcies in U.S. history of a private company. Five hundred million was lost by debt-holders and creditors, management was assessed a total of $1 million...
Words: 7146 - Pages: 29
...Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang damanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara serta guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan, professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang keuangan negara ini merupakan tonggak reformasi pegelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah...
Words: 2599 - Pages: 11
...PENYELESAIAN AUDIT Sebagai bagian dari tahap IV proses audit, auditor mengevaluasi bukti yang mereka peroleh selama tiga tahap pertama dalam audit untuk menentukan apakah mereka mesti melaksanakan prosedur prosedur tambahan untuk tujuan-tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. · Melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. · Melakukan uji pengendalian yang berhubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas resiko pengendalian berada di bawah maksimum. · Melaksanakan prosedur substantive untuk memperoleh assurance bahwa semua tujuan audit dicapai untuk informasi dan jumlah yang disajikan dan diungapkan dalam laporan keuangan. TABEL 24-1 Tujuan Audit Penyajian dan Pengungkapan| Tujuan Audit|Contoh Prosedur Substantif| Keterjadian serta hak dan kewajiban|Mereview kontrak | Kelengkapan|Menggunakan daftar pengungkapan| Klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami|Mereview laporan keuangan| Ketepatan dan penilaian |Merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang auditor.| II. REVIEW KEWAJIBAN KONTIJEN DAN KOMITMEN Kewajiban kontijen (contingent liability) adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui...
Words: 3034 - Pages: 13
...BPK - RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 Nomor : 23.A/AUDITAMA V/GA/3/2005 Tanggal : 30 Maret 2005 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210 Telp. (021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727, 5704395 s.d 9 pesawat 511 Fax. (021) 5700380, 5723995 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23.A/AUDITAMA V/GA/3/2005 Laporan Auditor Independen/Independent Auditor’s Report Kami telah mengaudit neraca konsolidasian We have audited the accompanying consolidated balance sheet of PT Krakatau Steel (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2004, 2003 and 2002, and the related consolidated statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. We also test company’s compliance with government PT Krakatau Steel (Persero) dan anak-anak perusahaan tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan regulations...
Words: 60901 - Pages: 244
...walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. 3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. 4. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran. 5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuatan anggaran. 6. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 7. Secara berkala kinerja keuangan actual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. Proses persiapan anggaran harus dibedakan dari Strategi Perencanaan dan Prediksi. Kaitannya dengan Perencanaan Stratejik Perencanaan Stratejik adalah proses menentukan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan dalam mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan stratejik dan anggaran melibatkan perencanaan, namun kedua jenis kegiatan perencanaan tersebut berbeda dalam prosesnya. Proses pembuatan anggaran difokuskan pada satu tahun, sedangkan perencanaan strategi difokuskan pada kegiatan yang diperluas pada periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara rencana stratejik dan anggaran adalah bahwa rencana stratejik terstruktur melalui pusat tanggung jawab. Perbedaan Prediksi Bertentangan dengan anggaran, prediksi mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Prediksi dapat atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. 2. Dapat dilakukan setiap waktu. 3....
Words: 2628 - Pages: 11
...i ANALISIS PREDIKSI POTENSI RISIKO FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT MELALUI FRAUD SCORE MODEL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur y ang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Disusun oleh : VIVA YUSTITIA RINI NIM. C2C008146 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012 i ii PERSETUJUAN SKRIPSI Nama Penyusun Nomor Induk Mahasiswa Fakultas/Jurusan : Viva Yustitia Rini : C2C008078 : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi Judul Skripsi : ANALISIS PREDIKSI POTENSI RISIKO FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT MELALUI FRAUD SCORE MODEL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20082010) Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt. Semarang, 5 Juni 2012 Dosen pembimbing, (Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt.) NIP . 19550418 198603 1001 ii iii PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN Nama Penyusun Nomor Induk Mahasiswa Fakultas/Jurusan : Viva Yustitia Rini : C2C008146 : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi Judul Usulan Skripsi : ANALISIS PREDIKSI POTENSI RISIKO FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT MELALUI FRAUD SCORE MODEL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010) Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2012 Tim Penguji : 1. Drs...
Words: 10403 - Pages: 42
...EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH YOGYAKARTA yang dipersiapkan dan disusun oleh Fransisca Irmawati 2527/PS/MM/98 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Juli 2000 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat susunan Tim Penguji Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji Lain Drs. Agastya, MBA, MPM. Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com Yogyakarta, ______________ Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana _____________________ ii KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Evaluasi Implementasi Strategi Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta”. Penulis menyampaikan terimakasih kepada: 1. Bapak Drs. Agastya, MBA, MPM., selaku dosen pembimbing atas bimbingan, masukan, arahan dan bantuan yang diberikan 2. Pihak manajemen Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta 3. Segenap dosen, karyawan dan karyawati Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 4. Segenap rekan Angkatan XVIII MM UGM dan semua pihak yang telah memberi kesempatan, bimbingan, kritik, saran dan bantuan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dan dipertahankan dalam ujian akhir. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan setitik sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan peneliti lain. Yogyakarta, Juli 2000 Penulis iii Karya ini kupersembahkan untuk: Mama di surga, yang aku yakin selalu, senantiasa dan tetap mendoakan, mencintai, mengasihi, menyertai...
Words: 20346 - Pages: 82
...Penyunting Teks Laporan Profesor Madya Noriah Mohamed, USM Pegawai Penyelidik Pn. Shida Irwana Omar, USM Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Akronim Pengenalan Dan Skop Kajian iv iv iv vi Bab 1 1.1 1.2 Malaysia Ke Arah Hab Kecemerlangan Pengajian Tinggi Antarabangsa, 2020 Pengambilan akademik pelajar antarabangsa di Malaysia Unjuran pelajar antarabangsa di Malaysia untuk tempoh 2009 hingga 2012 1 3 7 Bab 2 Faktor-Faktor Pemilihan Malaysia Sebagai Destinasi Pengajian Pelajar Antarabangsa 9 Bab 3 Garis Panduan Yang Sedia Ada Berhubung Dengan Pengurusan Dan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Di Malaysia Rekod dan prestasi IPTS Kursus yang ditawarkan Unit/Pejabat pelajar antarabangsa Kemudahan tempat tinggal Pemeriksaan keselamatan Insuran pelajar antarabangsa Dasar pemulangan yuran pengajian Makluman kepada kedutaan negara asal pelajar antarabangsa Rekod dan laporan tahunan pelajar antarabangsa Pas pelajar antarabangsa Permohonan bekerja sambilan 15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 Bab 4 4.1 Australia Sebagai Negara Yang Menjadi...
Words: 15290 - Pages: 62
...LPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan...
Words: 8105 - Pages: 33
...OPERATIONS AND PROCESS MANAGEMENT CASE: SAMYEONG CABLE COMPANY SEJARAH DAN LATAR BELAKANG Bulan Tahun Kejadian 1969 berdiri di Songdong Ku, Seoul May 1973 merubah nama menjadi Samyeong Cable Co., Ltd. May 1974 Dipilih oleh Consumer Proactive Association sebagai perusahaan yang perlu memperluas bisnisnya July 1978 Ditunjuk pemerintah sebagai perusahaan manufaktur untuk kabel otomotif Oct 1979 Pindah Pabrik ke kawasan industri Banwol, Ansan City Dec 1982 Ditunjuk pemerintah sebagai perusahaan industri menengah dengan modernisasi dan rasionalisasi March 1987 Disetujui oleh Chrysler Corporation US sebagai supplier hood lacth kabel untuk OEM Jan 1988 Dianugerahi medali dari Hyundai Motor Service Co., Ltd., kategori Excellent Quality Supplier Dec 1989 Mendapat medali dari The Industrial Bank of Korea kategori Excellent Firm 50% sahamnya dijual oleh President Hahm, Jae Sun kepada Presidnet Choi, Oh Gil April 1990 Disetujui oleh Rockwell International BCS Australia sebagai supplier door regulator cables untuk OEM 1991 Diambil alih oleh Presiden Choi, Oh Gil Sept 1991 Mendapat kontrak bantuan teknologi dengan Yazaki Corporation Japan untuk kabel pengapian otomotif Dec 1991 Mendirikan Technology Research Institute bersama dengan perusahaan kecil menengah lainnya di Chonan Dec 1992 Mendirikan joint corporation bernama Shenyan Samyeong Leather Products Co., Ltd. Feb 1993 Mendirikan perusahaan trading...
Words: 2447 - Pages: 10
...BAB 6 : TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN AUDIT TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan keefektifan pengendalian internal, setelah itu baru menerbitkan laporan audit yang tepat. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit : 1. Memahami tujuan dan tanggung jawab audit 2. Membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus 3. Mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan 4. Mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan 5. Mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva, kewajiban, dan ekuitas terkait ketimbang auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini serta pengendalian internal hanya terbatas pada pengetahuan...
Words: 3546 - Pages: 15
...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; c. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan; : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank ... -2- Bank Indonesia Menjadi...
Words: 16066 - Pages: 65
...yang besar, daripada jutawan di kawasan-kawasan bandar kepada orang-orang di kawasan luar bandar yang menghadapi kesukaran mendapatkan wang yang cukup untuk keperluan harian. Berikutan itu, terdapat variasi yang luas dalam corak gaya hidup, morbiditi dan mortaliti. Kaji selidik kerajaan pada tahun 1999 menunjukkan bahawa bilangan orang yang berusia lebih 60 tahun telah mencapai 127 juta, atau 10.1% daripada population.1 jumlah Dengan penduduk penuaan, meningkatkan beban penyakit degeneratif dan implikasi sosial telah meletakkan isu-isu warga tua dalam agenda kerajaan semuasektor. Artikel ini menerangkan demografi, persediaan kehidupan, morbiditi dan mortaliti penduduk penuaan, dan kesihatan dan kebajikan hadir sistem. Bagaimana kerajaan bertindak balas terhadap kesan-kesan kesihatan dan sosial penuaan, dan prospek masa depan akan dibincangkan. Demografi dan persediaan kehidupan Penduduk di China secara keseluruhannya adalah penuaan, peratusan orang yang berumur 65 tahun dan ke atas meningkat daripada 5.5% pada tahun 1990 kepada ramalan 13.3% pada 2025,2 dan 23%, atau 114 juta, pada tahun 2050. Jangkaan hayat ketika lahir bagi China adalah 68 tahun bagi lelaki dan 73 tahun bagi wanita, manakala tokoh-tokoh yang sepadan bagi rantau Hong Kong pentadbiran khas (SAR) adalah 76 tahun bagi lelaki dan 83 tahun bagi wanita. Peratusan orang yang berumur 65 tahun dan lebih yang tinggal di bandar-bandar utama menunjukkan perubahan yang pesat. Sebagai contoh di...
Words: 4641 - Pages: 19
...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuk a dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Words: 7567 - Pages: 31
...kesihatan (Green, 1980) Ciri-ciri Kesihatan Secara Menyeluruh merangkumi : • Kesihatan Fizikal • Kesihatan Sosial • Kesihatan Mental • Kesihatan Emosi • Kesihatan Persekitaran • Kesihatan Rohani Faktor yg mempengaruhi Tahap Kesihatan Individu • Pengaruh individu • Pengaruh interpersonal, sosial dan kerjaya • Pengaruh Persekitaran • Pengaruh Penjagaan Kesihatan • Pengaruh Komuniti Falsafah Pendidikan Kesihatan • Pendidikan Kesihatan adalah pendidikan untuk kesihatan, bukan hanya pengetahuan tentang kesihatan, ia merupakan perkara yg akan dijadikan panduan utk laksanakan pengajaran & program PK. • PK bukan semata-mata utk menyembuh, mengurang atau mencegah penyakit, malah utk mencapai keadaan fizikal, mental dan sosial yang optimum untuk individu, keluarga dan komuniti. • Program PK seharusnya menggalakkan dan memudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan utk meningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjang hayat. • Indvidu perlu faham dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman PK agar dapat amalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat. • Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dgn cabaran perubahan persekitaran dan sosial. Konsep Sihat dan Pendidikan Kesihatan 5 Faktor • Faktor biologikal • Faktor sosial • Faktor budaya •...
Words: 5284 - Pages: 22
