MAKALAH PERPAJAKAN KASUS: MANAJEMEN PAJAK
PT ANDALAS PRATAMA

Disusun oleh: Hengki Setiawan Fahmi Gunawan Muhamad Iqbal Rulo Ulih Toto Surbakti Nira Nurwulan Astririni (1206335092) (1206335016) (1206335281) (1206335376) (1206335306)

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI SALEMBA 2013

Statement of Authorship

”Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menyatakan dengan jelas menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Mata Ajaran : Perpajakan Kasus Manajemen Pajak – PT ANDALAS PRATAMA 1 Agustus 2013 Dr. Waluyo

Judul Makalah/Tugas : Tanggal Dosen : :

Nama NPM

: Hengki Setiawan : 1206335092

Nama NPM

: Rulo Ulih Toto Surbakti : 1206335376

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Nama NPM

: Fahmi Gunawan : 1206335016

Nama NPM

: Nira Nurwulan Astririni : 1206335306

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Nama NPM

: Muhamad Iqbal : 1206335281

Tanda Tangan :

2|Page

PENDAHULUAN Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup pajak tersebut pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat. Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efiseinsi dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.

3|Page

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Mohammad Zain (2005 : 43) mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.” Dalam penerapan manajemen pajak harus dibedakan antara penghematan dan penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak. Garis batas yang paling jelas dan mudah dipakai untuk membedakan adalah dengan berbasis undang-undang. Aplikasi manajemen pajak yang diterapkan harus patuh pada syarat dan ketentuan undang-undang. Jika melanggar, maka disebut penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak adalah manipulasi secara ilegal yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kewajiban wajib pajak untuk menghindarkan pengenaan pajak atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah penghindaran pajak dan penghematan pajak. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Penghematan pajak dapat dilakukan dengan sengaja mengurangi jam kerja atau lembur, sehingga penghasilan menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Tulisan ini mengangkat kasus yang terjadi di PT Andalas Pratama (PTAP), sebuah perusahaan manufaktur mesin cetak. PTAP sedang berusaha untuk memperbaiki kebijakan perpajakan yang akan diterapkan dalam operasi perusahaan. Hal yang ingin dicapai adalah beban pajak yang lebih kecil sehingga laba setelah pajak lebih besar.
4|Page

CASES

PT Andalas Pratama ( PTAP ) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mesin cetak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tiga sejak tahun 2002. Berikut adalah nilai (kerugian) / keuntungan fiskal yang dialami oleh PTAP selama 5 tahun pertama. Tahun Nilai Kerugian Fiskal (Dalam Rp 2004 2005 2006 2007 2008 (2.000.000.000) 450.000.000 550.000.000 300.000.000 500.000.000

Tugas diskusi kelompok ini bertujuan untuk membahas semua yang berhubungan dengan manajemen pajak yang berada di PTAP. Kita diasumsikan sebagai konsultan pajak yang bisa membantu memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi PTAP dalam hal perbaikan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan selama operasi perusahaan. Karena PTAP sangat ingin memperbaiki segala hal yang terkait dengan posisin keuangan di perusahaannya dan PTAP ingin membuat tax planning yang sesuai dengana kondisi dan kebutuhan perusahaan. PTAP sendiri telah memprediksi bahwa keuntungan yang akan diperoleh perusahaannya akan meningkat selama 5 tahun mendatang. Sebagai tambahan pada tahun 2009 keuntungan yang diperoleh PTAP adalah sekitar Rp 800.000.000. Terdapat beberapa hal yang cukup penting yang sangat diperhatikan oleh PTAP, sebagai berikut: 1. Terkait dengan kompensasi karyawan, PTAP masih bingung dalam menetapkan kebijakan pembayaran gaji serta pemotongan pajak atas penghasilan tersebut. Sebagian besar karyawan berada di level menengah dengan total gaji antara 30 juta – 50 juta per tahun.
5|Page

2.

Selain biaya gaji di atas, PTAP juga memiliki karyawan asing yang diberikan fasilitas apartemen, PTAP selama ini menanggung sewa apartemen dari karyawan asing tersebut (PTAP langsung membayarkan sewa apartemen tersebut ke pemilik apartemen)

3.

PTAP mempunyai kebijakan bahwa bonus kinerja yang diberikan kepada karyawan di awal tahun, sudah dicatat sebagai biaya di tahun yang berhubungan dengan kinerja tersebut, bukan di tahun pada saat bonus tersebut dibayarkan. Misalkan bonus kinerja untuk tahun 2009, sudah dicatat sebagai biaya diakhir tahun 2009 meskipun dibayarkan pada tahun 2010. Selama ini PTAP melaporkan pajak atas bonus tersebut di masa bonus tersebut dibayarkan.

4.

PTAP juga bermaksud untuk menambah jumlah mesin produksi dalam waktu dekat karena membludaknya permintaan dari pasar. PTAP masih belum memutuskan apakah akan membeli mesin tersebut atau leasing dengan hak opsi.

5.

Pada tahun 2009 ini, terdapat saldo piutang yang tidak dapat ditagih oleh PTAP dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 500 juta, sehingga kemungkinan besar PTAP akan menghapus piutang tersebut karena kemungkinan tertagih yang cukup kecil.

6.

Terkait dengan kebijakan pembuatan faktur pajak, saat ini PTAP membuat faktur pajak bersamaan dengan pembuatan invoice yang biasanya sama dengan saat penyerahan barang.

Demikianlah gambaran cases yang akan kita diskusikan pembahasannya pada makalah ini.

SOLUTION 1. Terkait dengan kompensasi karyawan, PTAP masih bingung dalam menetapkan kebijakan pembayaran gaji serta pemotongan pajak atas penghasilan tersebut. Sebagian besar karyawan berada di level menengah dengan total gaji antara 30 juta – 50 juta per tahun.

6|Page

Solution: Dalam hal ini, harus dipahami dulu karakteristik PPh Pasal 21, yaitu jenis pajak yang berkaitan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran lainnya. Pajak tersebut dipotong dari sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja. Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Mekanisme dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 ini dapat dilakukan dalam 4 cara, yaitu: a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai Merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam menggunakan perencanaan pajak pada tiap perusahaan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawannya. b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja Untuk cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan cara perhitunganya tidak sama atau tidak jauh berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pegawai hasilnya. Hanya saja hasil dari total pajak yang harus dibayarkan oleh pegawai ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak Pemberian tunjangan pajak ini dapat memperingan karawan dalam pembayaran pajak, namun biasanya perusahaan hanya menggunakan metode ini untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan pasal 21 saja. Akan tetapi karyawan tetap membayar pajak hanya saja jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor kecil. d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode gross up

7|Page

Perhitungan besarnya tunjangan pajak dalam rangka gross-up merupakan langkah perhitungan yang banyak digunakan oleh para wajib pajak terutama wajib pajak badan, dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Karena metode ini selain sangat bermanfaat juga legal atau diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Maka dalam langkah awal efisiensi PPh Pasal 21 dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, yaitu memaksimalkan pengurangan. Memaksimalkan pengurangan-pengurangan ialah

pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya yang dapat dipajaki (taxable) dan dapat dikurangkan (deductible) menurut ketentuan peraturan peundangan-undangan perpajakan. b. Mematuhi segala ketentuan administratif yaitu, melakukan pelaporan SPT PPh masa dan tahunan tepat waktu dan melakukan penyetoran pembayaran pajak tepat waktu. Pelaporan SPT tepat waktunya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berkahir. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari pengenaan sanksi-sanksi baik saknsi administrasi maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara. c. Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan seperti memaksimalkan pengurangan-pengurangan yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

Jadi kesimpulannya mengenai kebijakan pembayaran gaji serta pemotongan pajak atas penghasilan tersebut, yang sebaiknya digunakan adalah metode gross-up. Dengan metode gross up maka penghasilan karyawan bertambah karena tunjangan pajak menjadi bagian dari biaya gaji perusahaan. Meningkatnya beban gaji karyawan akan mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan, berpengaruh terhadap pembayaran PPh badan yang menjadi lebih kecil.
8|Page

2. Selain biaya gaji di atas, PTAP juga memiliki karyawan asing yang diberikan fasilitas apartemen, PTAP selama ini menanggung sewa apartemen dari karyawan asing tersebut (PTAP langsung membayarkan sewa apartemen tersebut ke pemilik apartemen)

Solution: Fasilitas sewa apartemen untuk karyawan asing tersebut yang langsung dibayarkan ke pemilik apartement merupakan natura atau kenikmatan sehingga berdasarkan UndangUndang PPh No.36 tahun 2008 pasal 9 huruf e, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Oleh sebab itu, sebaiknya PTAP memberikan uang sewa apartemen secara tunai (benefit in cash) kepada karyawan asing tersebut untuk bisa dianggap sebagai biaya secara pajak dan boleh dikurangkan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan, yang akan berpengaruh terhadap pembayaran PPh badan yang menjadi lebih kecil.

3. PTAP mempunyai kebijakan bahwa bonus kinerja yang diberikan kepada karyawan di awal tahun, sudah dicatat sebagai biaya di tahun yang berhubungan dengan kinerja tersebut, bukan di tahun pada saat bonus tersebut dibayarkan. Misalkan bonus kinerja untuk tahun 2009, sudah dicatat sebagai biaya diakhir tahun 2009 meskipun dibayarkan pada tahun 2010. Selama ini PTAP melaporkan pajak atas bonus tersebut di masa bonus tersebut dibayarkan.

Solution: Sesuai dengan Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008 antara lain diatur bahwa: a. Pasal 6 ayat 1 beserta penjelasannya, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
9|Page

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. b. Pasal 21, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dan penjelasannya, antara lain diatur bahwa pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.

Karena selama ini PTAP melaporkan pajak atas bonus tersebut di masa bonus tersebut dibayarkan yaitu pada tahun 2010, bukan pada saat dicatat sebagai biaya diakhir tahun 2009, maka biaya bonus tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak tahun 2009. Hal ini akan menyebabkan pembayaran PPh badan yang menjadi lebih besar.

Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut diatas, supaya biaya bonus tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya maka sesuai prinsipnya PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Dengan
10 | P a g e

demikian, apabila biaya bonus tersebut telah dicatat pada bulan akhir 2009 maka PTAP wajib memotong PPh Pasal 21 pada bulan tersebut dan bukan pada bulan pembayaran. Apabila hal ini dilakukan, maka biaya bonus tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak tahun 2009, sehingga pembayaran PPh badan dapat menjadi lebih kecil.

4. PTAP juga bermaksud untuk menambah jumlah mesin produksi dalam waktu dekat karena membludaknya permintaan dari pasar. PTAP masih belum memutuskan apakah akan membeli mesin tersebut atau leasing dengan hak opsi.

Solution: Pembelian Mesin Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian mesin yaitu sesuai dengan Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008 antara lain diatur dalam Pasal 6 ayat 1 beserta penjelasannya, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya penyusutan.

Leasing Mesin dengan hak opsi Hal yang perlu diperhatikan dalam leasing mesin dengan hak opsi yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (Leasing) pasal 16 antara lain diatur bahwa: 1. Selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. 2. Pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha.

11 | P a g e

Berdasarkan informasi diatas untuk pembayaran PPh badan dapat menjadi lebih kecil sebaiknya PTAP melakukan leasing mesin dengan hak opsi dikarenakan alasan sebagai berikut: 1. Masa sewa guna usaha biasanya lebih pendek dari pada umur aset Hal ini menyebabkan pembayaran leasing berdasarkan masa sewa guna usaha lebih besar dari pada biaya penyusutan atas aset tersebut yang dihitung berdasarkan umur aset tersebut, sehingga biaya yang dapat dikurangkan menjadi lebih besar. 2. Pembayaran leasing tersebut dapat dibiayakan seluruhnya menurut pajak. Dengan demikian, aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dengan melalui pembayaran leasing dibandingkan melalui penyusutan jika dilakukan pembelian.

5. Pada tahun 2009 ini, terdapat saldo piutang yang tidak dapat ditagih oleh PTAP dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 500 juta, sehingga kemungkinan besar PTAP akan menghapus piutang tersebut karena kemungkinan tertagih yang cukup kecil. Solution: Terdapat dua metode pembebanan biaya piutang tak tertagih ini. Pertama pembebanan atau penghapusan secara langsung (direct write off) ketika piutang sudah tidak tertagih lagi sesuai dengan prinsip realisasi.

Metode yang kedua adalah metode penyisihan atau pencadangan. Metode ini merupakan perwujudan aplikasi prinsip konservatisme dalam akuntansi di mana pembebanan biaya dilakukan kalau memang sudah dapat diprediksikan akan timbul biaya tersebut.

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan, kedua metode tersebut diakui juga walaupun secara umum Pajak Penghasilan menganut prinsip realisasi. Namun demikian, untuk membebankan biaya piutang tak tertagih ini, Wajib Pajak tetap harus mengikuti rambu-rambu seperti yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dan ketentuan pelaksanaannya.

UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf h tentang piutang yang tak tertagih dijelaskan bahwa sebaiknya dapat dicatat sebagai biaya agar bisa diakui yaitu dengan syarat:
12 | P a g e

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 6 Ayat (1) huruf h ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010. Apabila perusahaan dalam mengelola piutang telah sesuai dengan 4 syarat yang ditetapkan dalam UU PPh diatas, maka perusahaan dapat membebankan dan menghapus piutang tak tertagih tersebut sebagai salah satu strategi dalam melakukan efisiensi pada PPh Badan.

6. Terkait dengan kebijakan pembuatan faktur pajak, saat ini PTAP membuat faktur pajak bersamaan dengan pembuatan invoice yang biasanya sama dengan saat penyerahan barang.

Solution: Sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 pasal 1a, Faktur Pajak harus dibuat pada: a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
13 | P a g e

Berdasarkan penjelasan diatas PTAP sebaiknya tidak hanya membuat faktur pajak saat bersamaan dengan pembuatan invoice yang biasanya sama dengan saat penyerahan barang, tetapi juga berdasarkan saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang. Hal ini untuk menghindari sanksi administrasi yang berkaitan dengan faktur pajak.

14 | P a g e

KESIMPULAN

Perencanaan pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 2. Secara bisnis masuk akal 3. Bukti pendukung memadai.

Perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak, dengan melakukan perencanaan pajak, maka akan memperkecil besaran penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pembayaran pajak.

15 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Mohammad Zain. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pmk.03/2010 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

http://www.dudiwahyudi.blogspot.com

16 | P a g e