Ukuran Kebijakan Komunikasi dan Indikatornya Berikut ini merupakan ukuran-ukuran yang dapat menentukan apakah sebuah kebijakan komunikasi itu bagus atau tidak: 1. Partisipatif Menurut Hetifah Sj. Soemarto, partisipasi berarti proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka. Kualitas kebijakan komunikasi yang diukur melalui tingkat partisipatifnya dapat dilihat melalui 2 indikator. Pertama, informasi yang diterima masyarakat dari tindakan partisipatifnya mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat serta pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut yang dipengaruhi oleh ada tidaknya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat tentunya akan lebih mempercayai sebuah kebijakan jika mereka ikut dilibatkan dalam proses pembuatannya. Jadi partisipatif yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya dalam hal setuju atau menentang sebuah kebijakan komunikasi namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu jika diperlukan dan ikut terlibat dalam proses pembuatannya. 2. Masuk akal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk akal berarti dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Sama halnya dengan kebijakan komunikasi yang masuk akal berarti bahwa sebuah kebijakan harus memiliki permasalahan yang jelas, tidak mengada-ada, dan dapat diterima dengan akal sehat demikian pula dengan penyelesaiannya. Indikator masuk akal dalam hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan yang dihadapkan pada suatu masalah, tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai, serta alternatif kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan. 3. Berdaya Kebijakan komunikasi bagus atau tidak diukur dari kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kekuatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sistem komunikasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan kebijakan komunikasi adalah dampak implementasi kebijakan komunikasi terhadap penyelesaian masalah sistem komunikasi. Sejauh mana kebijakan dapat mengurangi atau mengatasi masalah. Seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memaksa dan mempengaruhi masyarakat supaya sistem komunikasi dapat berjalan lancar. 4. Responsif Responsif dapat diartikan sebagai cepat (suka) merespon, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). Kebijakan komunikasi diukur dari tingkat responsivitasnya dapat dilihat dari indikator seberapa cepat kebijakan komunikasi dapat merespon permasalahan sistem komunikasi yang muncul di tengah masyarakat dan seberapa jauh kebijakan komunikasi tersebut dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di masa yang akan datang beserta permasalahan-permasalahan yang mengikutinya. Kebijakan komunikasi yang bagus tentunya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat merespon dengan cepat permasalahan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.
Sumber:
Diunduh dari http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html pada 20 November 2012 pukul 20.12 WIB.
Diunduh dari http://elisa1.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/sfIoeHbj/Kebijakan%20Partisipatif.doc pada 20 November 2012 pukul 20.33 WIB.
Diunduh dari http://www.kamusbesar.com/54612/masuk-akal pada 20 November 2012 pukul 21.02 WIB.
Diunduh dari http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=284 pada 20 November 2012 pukul 21.22 WIB.
Diunduh dari http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php pada 20 November 2012 pukul 21.47 WIB.