Free Essay

Auditing

In: Business and Management

Submitted By rezazakaria
Words 3405
Pages 14
Audit Laporan Keuangan
Menurut Boynton dan Kell (2003:6), terdapat tiga tipe audit, yaitu:
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
2. Audit kepatuhan (compliance audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu.
3. Audit operasional (operational audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.
Yusuf (2001:6) menyatakan audit atas laporan keuangan adalah salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.
Dalam PSA No. 02 (IAI,2001:110.1) dinyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pandapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, audit atas laporan keuangan melalui beberapa tahapan (Mulyadi dan Puradiredja,1997:117), yaitu:
1. Penerimaan Penugasan Audit.
Di dalam memutuskan apakah suatu penugasan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap, yaitu:
a. Mengevaluasi integritas manajemen.
b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa.
c. Menentukan kompensasi untuk melaksanakan audit.
d. Menilai independensi.
e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan.
f. Membuat surat penugasan audit. 2. Perencanaan Audit.
Keberhasilan penyusunan penugasan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tujuh tahapan yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya, yaitu:
a. Memahami bisnis dan industri klien
b. Melaksanakan prosedur analitik.
c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.
d. Mempertimbangkan risiko bawaan.
e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika penugasan klien berupa audit tahun pertama.
f. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajjiban legal klien.
g. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan.
h. Memahami struktur pengendalian intern klien.
3. Pelaksanaan PengujianAudit
Tahap ini disebut juga tahap ”pekerjaan lapangan”. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti auditing tentang efektivitas struktur pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap ini harus mengacu pada standar pekerjaan lapangan.
4. Pelaporan Audit.
Tahap ini harus mengacu pada standar pelaporan. Dua langkah penting yang dilakukan adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan serta menerbitkan laporan audit yang melampiri laporan keuangan yang diterbitkan klien.

Dalam setiap tahap audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen harus ditetapkan standar auditing. Standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Secara lengkap, seperti yang tercantum di dalam Standar Profesional Akuntan Publik, PSA No. 01 (IAI,2001:150.1) menyatakan bahwa standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Standar Umum
a. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusuna laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat ataas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterpkan dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam semua hal yang mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.
Tahap akhir dari audit laporan keuangan adalah tahap pelaporan audit. Pada tahap ini seorang auditor akan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diauditnya. Menurut Halim (2001:63) dalam Sovie (2005), ada enam jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Pendapat ini dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan dengan standar auditing, panyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan
Pendapat ini dapat diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan dengan standar auditing, panyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2001: 508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:
a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secar wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion)
Pernyataan ini layak diberikan, apabila ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu dan auditor tidak independen terhadap klien.
6. Pendapat tidak penuh (piecemeal opinion)
Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan suatu jeni pendapat tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidakmemberikan pendapat atau ia menyatakan pendapat tida wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Bentuk Kepemilikan Akuntan Publik
Arens dan Loebbecke (1996: 11) membagi bentuk kepemilikan kantor akuntan publik ke dalam empat kategori, terdiri dari:
1. Kantor Akuntan Publik Internasional
Sebelum tahun 1989 terdapat delapan KAP yang lazim disebut ”The Big Eight”. Di tahun 1989, terjadi dua merger antara dua perusahaan, sehingga menjadi ”The Big six”. Tidak ada alasan untuk merger ini, tetapi faktor utama adalah kebutuhan bagi kantor akuntan publik untuk melayani bisnis internasional seiring dengan adanya globalisasi. Pada tahun 2001, terdapat KAP yang bertaraf internasional yang menduduki lima besar dunia, yang lazim disebut The Big Five. The Big Five ini adalah KAP Arthur Andersen (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Prasetio Utomo & Co.), KAP Delloit Thouch Tohmatsu (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa), KAP Ernst and Young (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Hanadi, Sarwoko Dan Sandjaja), Kap Pricewaterhouse Coopers (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan), dan KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler/KPMG (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Sidharta, Sidharta dan Harsono). Namun sekitar tahun 2002, KAP Arthur Andersen mengalami kasus dan membubarkan diri (tanpa nama, 2003). Di Indonesia, partner KAP yang berafiliasi dengan KAP Arthur Andersen kemudian bergabung dengan KAP Ernst and Young, sehingga berganti nama menjadi KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja (Tanpa Nama, 2002).
2. Kantor Akuntan Publik Nasional
Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat yang dianggap sebagai kantor akuntan publik berukuran nasional karena memiliki cabang-cabang di seluruh kota besar di Amerika Serikat. Mereka memiliki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga memiliki juga potensi internasional. Pada masa belakangan ini emakin banyak kantor akuntan publik jenis ini yang juga diwakili di Indonesia.
3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal atau regional, dan terutama sekali di Pulau Jawa. Banyak diantaranya yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknik informasi dan pendidikan lanjutan.
4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga profesional pada suatu KAP. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan badan-badan usaha kecil dan organisasi nirlaba, meskipun ada diantaranya yang melayani satu dua perusahaan yang go public.

Pelaporan Keuangan Bagi Perusahaan Publik
Sebelum tahun 2003, berdasrkan lampiran keputusan ketua BAPEPAM Nomor Keputusan 80/PM/1996 dalam Widiyanti (2003) tentang penyampaian laporan keuangan berkala, maka setiap emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan auditor independen kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM merevisi peraturan tersebut, dengan dikeluarkannya lampiran surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Keputusan 36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Sovie, 2005).
Setiap emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada BAPEPAM sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. Laporan keuangan yang harus disampaikan ke BAPEPAM terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya.
Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenangsesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan emiten atau perusahaan publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
b. Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industri yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan kepada BAPEPAM.
c. Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan.
d. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
Jika emiten atau perusahaan publik yang laporan keuangannya mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka ketika mengumumkan laporan keuangan auditannya, perusahaan publik wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan adanya kerugian. Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan
b. Tanggapan manajemen terhadap opini akuntan tersebut
Dengan semakin diperketatnya peraturan BAPEPAM terbaru yang menjadikan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan dari 120 hari menjadi 90 hari akan menjadikan tugas dari akuntan publik semakin berat. Hal ini disebabkan karena pekerjaan audit merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu dikarenakan audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Disamping itu, dalam standar pekerjaan lapangan disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan melalui pemahaman yang memadai dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup melalui pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi.

Audit Delay
Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahan-perusahan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Beaver (1968) dalam Givoly dan Palmon (1982) memberikan bukti empiris berkaitan dengan isi informasi keuangan yang berupa pengumuman laba, dimana investor akan menunda pembelian atau penjualan sekuritasnya sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan auditan perusahaan. Manajer perusahaan akan sangat menghargai jika auditor mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat megumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opininya. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai audit delay.
Audit delay atau dalam beberapa penelitian sebagai audit reporting lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Definisi ini digunakan oleh Casrlaw dan Kaplan (1991); Ansah (2000); Hossain dan Taylor (1998); Halim (2000); serta Ahmad dan Kamarudin (2001). Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau lag menjadi:
1. preliminary lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. auditor’s signature lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
3. total lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.
Di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus teraudit dalam waktu 90 hari serta harus diserahkan ke BAPEPAM dan BEJ untuk dipublikasikan. Hal ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dan pihak manajemen perusahaan publik bahwa batas waktu minimal audit delay adalah 90 hari (3 bulan). Apabila ketetapan ini dilanggar, maka BAPEPAM akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.

Laporan Audit Independen

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Kami telah mengaudit neraca PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akkuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan
Kami telah mengaudit neraca PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akkuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Perusahaan menolak menyajikan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001. Penyajian laporan yang meringkas kegiatan operasi, investasi, dan pembelanjaan perusahaan tersebut diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK). Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya laporan arus kas yang mengakibatkan tidak lengkapnya penyajian seperti yang diuraikan dalam paragraph di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001, dan hasil usaha, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Kami telah mengaudit neraca PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akkuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Perusahaan tidak memasukkan kewajiban sewa guna usaha dari aktiva tetap dan kewajiban dalam neraca terlampir, dan menurut pendapat kami, harus dikapitalisasi agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika kewajiban sewa guna usaha ini dikapitalisasi, aktiva tetap akan bertambah sebesar Rp. 120.000.000,-, kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 120.000.000,-. Tambahan laba bersih akan berkurang sebesar Rp. 12.000.000 dan laba per lembar saham akan berkurang sebesar Rp. 1.200,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak tidak dikapitalisasinya kewajiban sewa guna usaha seperti yang kami uraikan dalam paragraph di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Kami telah mengaudit neraca PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akkuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan X atas laporan keuangan, perusahaan mencantumkan perkiraan pabrik dan ekuipmen pada nilai appraisal, dan menghitung depresiasinya berdasarkan nilai tersebut. Karena penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang diuraikan diatas, pada tanggal 31 Desember 2001, saldo persediaan lebih tinggi sebesar Rp. 525.000.000,-. Dengan diperhitungkannya biaya depresiasi ke dalam biaya overhead pabrik berdasarkan nilai revaluasi yang lebih besar dari harga pokok aktiva tetap dan aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasinya disajikan lebih tinggi sebesar Rp. 75.500.000 dibandingkan jika disajikan atas dasar harga pokoknya. Menurut pendapat kami, karena dampak dari hal yang kami uraikan dalam paragraph diatas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan PT. GUNADARMA per 31 Desember 2001, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion) Kami telah ditugasi untuk mengaudit neraca PT. GUNADARMA tanggal 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Perusahaan tidak melakukan penghitungan fisik persediaan dalam tahun 2001 yang dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar Rp. 850.000.000 pada tanggal 31 Desember 2001. Lebih lanjut, bukti-bukti yang mendukung harga perolehan aktiva tetap yang dibeli sebelum tanggal 31 Desember 2001 tidak lagi tersedia dalam arsip perusahaan. Catatan perusahaan tidak memungkinkan dilaksanakannya penerapan prosedur audit lain terhadap persediaan dan aktiva tetap. Karena perusahaan tidak melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan kami tidak dapat menerapkan prosedur audit untuk meyakinkan kami atas kuantitas persediaan dan harga pokok persediaan dan harga perolehan aktiva tetap, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan pendapat, dan kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Similar Documents

Premium Essay

Auditing

...AUDITING A RISK-BASED APPROACH TO CONDUCTING A QUALITY AUDIT 9th Edition Karla M. Johnstone | Audrey A. Gramling | Larry E. Rittenberg CHAPTER 5 PROFESSIONAL AUDITING STANDARDS AND THE AUDIT OPINION FORMULATION PROCESS Copyright © 2014 South-Western/Cengage Learning LEARNING OBJECTIVES 1. 2. 3. 4. Identify and compare the various auditing standards that provide guidance on the audit opinion formulation process List and discuss the foundational principles underlying the auditing standards List the phases and related activities in the audit opinion formulation process Explain the concept of accounting cycles and discuss their importance to the audit opinion formulation process Copyright © 2014 South-Western/Cengage Learning 5-2 LEARNING OBJECTIVES 5. 6. 7. 8. Describe the assertions that are inherent to financial statements and explain their importance to the audit opinion formulation process Define audit evidence and describe the purpose and types of audit procedures used to obtain audit evidence Discuss the importance of audit documentation and provide examples Discuss audit activities in Phase I of the audit opinion formulation process Copyright © 2014 South-Western/Cengage Learning 5-3 LEARNING OBJECTIVES 9. 10. 11. 12....

Words: 4700 - Pages: 19

Premium Essay

Auditing

...INTRODUCTION he period since December 2001 has been tumultuous for the auditing profession in the U.S. After a series of congressional hearings beginning in December 2001, the Sarbanes-Oxley Act (SOX 2002) was enacted in July 2002. In light of the hearings and the attendant media focus on the auditing profession, as well as the other high-profile corporate failures in 2001 and in 2002...

Words: 8724 - Pages: 35

Premium Essay

Auditing

...AUDITING THEORY TESTBANKS / REVIEWERS 1. When an auditor believes that an understanding with the client has not been established, he or she should ordinarily a. Perform the audit with increase professional skepticism. b. Decline to accept or perform the audit. c. Assess control risk at the maximum level and perform a primarily substantive audit. d. Modify the scope of the audit to reflect an increased risk of material misstatement due to fraud. 2. An auditor should design the written audit program so that a. All material transactions will be selected for substantive testing. b. Substantive tests prior to the balance sheet date will be minimized. c. The audit procedures selected will achieve specific audit objectives. d. Each account balance will be tested under either tests of controls or tests of transactions. 3. Which of the following fraudulent activities most likely could be perpetrated due to the lack of effective internal controls in the revenue cycle? a. Fictitious transactions may be recorded that cause an understatement of revenues and overstatement of receivables. b. Claim received from customers for goods returned may be intentionally recorded in other customer’s accounts. c. Authorization of credit memos by personnel who receive cash may permit the misappropriation of cash. d. The failure to prepare shipping documents may cause an overstatement of inventory balances. 4....

Words: 24671 - Pages: 99

Premium Essay

Auditing

...EVENT 1: On 19 November 2012, reliance on ‘securing financing’ and the success and timeliness of ‘planned asset sales’ resulted in ‘material uncertainty’ acknowledged by auditors and directors as to whether Elders ‘will continue as a going concern and meet its obligations as and when they fall due’ (Sprague 2013b, White 2012). Discussion: The auditor is required to evaluate the ability of Elders to continue as a going concern (Arens et al. p. 690, ASA 570). Significant uncertainty affects audit planning and requires the auditor to assess disclosure of relevant facts. Inadequate disclosure ‘constitutes a material misstatement of the financial report’ (Arens et al. 2013, p. 728; ASA 315, Appendix 2). Evidence: * Re-calculate to ensure accuracy of assets and expenses, e.g,. inventory, asset classification, book values, depreciation and prepaid expenses (ASA500, A19; Arens et al. 2013, p. 154). * Discuss with Elders management plans to secure financing and expected timing and outcome of planned asset sales to determine the ability of Elders to avoid insolvency (ASA500, A22; Arens et al. 2013, p. 690). Request ‘written representations’ of these plans (ASA500, A25; ASA 570, para 16(e)). * Review results of preliminary assessments performed by management on the ability of Elders to continue as a going concern (ASA 570, para 10). * Examine Elders financial position (assets, liabilities) to evaluate level of uncertainty (PCAOB, AU Section 341(02)). *...

Words: 1566 - Pages: 7

Free Essay

Auditing

...Auditor’s Responsibility for Assessing Going Concern In auditing, going concern is identified as an entity’s capability to continue operating as a business entity. It is the auditor’s responsibility to evaluate the company’s financial statements to assess whether or not the going concern assumption is appropriate. An entity is obligated to include a disclosure in the footnotes of the financial statement stating if there is substantial doubt of the company to continue as a going concern. According to the Public Company Accounting Oversight Board, AU 341 describes the requirements for the auditor’s evaluation of an entity’s going concern. This standard states that an auditor’s responsibility is to evaluate if there is substantial doubt about an entity’s capability to carry on as a going concern for the next year. The period of substantial doubt is not to exceed twelve months. This evaluation is based upon any evidence that he or she has accumulated during the normal course of the audit. If there is substantial doubt about an entity’s ability to continue as a going concern for a reasonable period of time not to exceed one year, the auditor should review management’s plan to remedy the problems. If the substantial doubt goes unresolved, the auditor should add an explanatory paragraph to the audit report....

Words: 5831 - Pages: 24

Premium Essay

Auditing

...here are 10 generally accepted auditing standards and are separated into three categories. 1. General Standards a. Auditor must have adequate training, experience, education and proficiency to perform the audit. b. Auditor must have the attitude of independence c. Auditor must exercise due professional care – with care and skill 2. Standards of Fieldwork d. Auditor must plan properly and supervise employees e. Auditor must understand entity and its environment…including internal controls to assess the risk of material misstatement f. Auditor must obtain sufficient evidence 3. Standards of Reporting g. Auditor must report whether the financial statements are presented in accordance with GAAP h. Auditor must identify any inconsistency of GAAP i. Auditor must report any findings that are not reasonable to GAAP j. Auditor must express an opinion Sally Jones did not follow GAAS while conducting the audit for Dale Boucher owner of a small electronics firm. 1. Jones did not place auditors that had adequate experience to perform the audit. 2. Jones did not supervise the auditors she put in place. 3. Jones did not take the time to understand the entity and its environment. 4. Jones did not take any time to understand the company’s internal controls. 5. The report Jones prepared did not state that the audit was in accordance with GAAP. 2-25 A....

Words: 304 - Pages: 2

Premium Essay

Auditing

...What is auditing?  Distinguish between auditing and accounting.  Importance of auditing in reducing information risk. 2. Distinguish audit services from other assurance and non-assurance services provided by CPAs. 3. Three main types of audits. 4. How to become a CPA?  Identify the primary types of auditors. 2  What is auditing? Evaluating 3 Nature of Auditing Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person. 4 Audit Reporting -- (Expressing Opinions) The final stage in the auditing process is preparing the Audit Report, which is the communication of the auditor’s findings to users. 5 Information and Established Criteria To do an audit, there must be information in a verifiable form and some standards (criteria) by which the auditor can evaluate the information. 6 Accumulating Evidence and Evaluating Evidence Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria....

Words: 2208 - Pages: 9

Premium Essay

It on Auditing

...REFLECTION PAPER ON “THE IMPACT OF EMERGING INFORMATION TECHNOLOGY ON AUDITING” In our modern world today, everything is possible... Everything is faster. But based on this fact, do we really know the influence of evolving “Information Technology” on our society specifically in the dynamics of businesses nowadays? To respond with this, IT has affected many sectors or aspects especially auditing. Audit is an evaluation of a person, organization, system, process, enterprise, project or product to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared, in all material respects, is in accordance with the applicable financial reporting framework. The use of computers in the process of auditing is what we called “Accounting Information System” which is wildly by the auditors today. In a business context, information technology (IT) is defined as "the study, design, development, application, implementation, support or management of computer-based information systems". The prompt growth in information technology (IT) competencies and the longing of businesses of all sizes to obtain competitive advantage have led to a dramatic increase in the use of IT systems to make, process, store and communicate information. Today, employees at all levels use IT systems in their daily activities. Electronic records have replaced traditional paper documents....

Words: 614 - Pages: 3

Premium Essay

Auditing

...AUDIT CRUNCH: REFORMING AUDITING 3 Fundamental Flaws in Current Audit Practice 1st point From this journal, it mainly focuses on the debating of three issues which are deeply embedded in the current auditing practices. Firstly, auditing model is one of the fundamental issues that exist in the auditing practices. It makes auditors’ financially dependent upon companies and persuades them to prioritize their own economic interest at the expense of other parties which may have an interest in audits. This is because auditors are remunerated by the client company rather than by an independent body and resulting the auditors are not able to retain sufficient distance in delivering independent audit. Auditing firms used their control of the auditing markets to colonies adjacent a market to sell consultancy services to audit clients where it causes the auditing model in practice is further complicated. With this, it will increase the auditor fee dependency upon companies and hence cause impairment in the independence of an auditor. The current auditing model is flawed and cannot be repair as auditors are generally banned from selling consultancy services to audit clients. Potential Solution The legislators should be allowed to appoint auditors of major companies. Auditors will not fear of losing the job as they don’t have to socialize their client. Although the fees could come from client but legislator or government are the one selecting auditors for work....

Words: 743 - Pages: 3

Premium Essay

Auditing

...Stewart (1994) in Porter and Simon et al., (1996), likened independence to the “corner stone of auditing”. This means if the auditors are not independent of parties and other factors; it may affect their view on the audit report making the audit function have no value (Porter and Simon et al., 1996). An independent auditor adds value to the financial statement as the auditor is...

Words: 2487 - Pages: 10

Premium Essay

Auditing

...However, the Public Company Accoutning Oversight Board has the full obligation of creating and maintain the standards of auditing required for auditors of a public company. Whereas the Auditing Standards Board, a...

Words: 307 - Pages: 2

Free Essay

Auditing

...The stock market for long-term investment no longer, rather, in 1928, the stock market had become a place where everyday people truly believed that they could become rich. Stocks had become the talk of every town. Discussions could be heard at every corner about stocks. Newspapers reported average people making millions off of the stock market. With so many people buying, the prices increased. Over a series of several days in October 1929 the market dropped a few times, but banks and companies were still loaning money and investing in the market leading people to believe everything was okay. Investors were now unable to invest confidently and banks had no regulations on their financial statements. The accounting profession was pressured to establish more uniform accounting standards after this stock market crash of 1929. Some people felt that misleading or, incomplete if you will, financial statement information made the stock prices inflate contributing to the stock market crash and the depression that followed. The Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934 were designed to restore that confidence in the investor. The 1933 act sets accounting and disclosure requirements for initial stocks and bonds, while the 1934 act applies to secondary transactions and mandates reporting requirements for companies whose securities are publicly traded. The 1934 act also created the Securities and Exchange Commission (SEC). The 1934 act gave the SEC both the......

Words: 1869 - Pages: 8

Premium Essay

It Auditing

...Information Technology Auditing XX Jul 13 Information Technology Auditing In this paper we will be discussing the process of auditing in the information technology environment. Auditing within information technology can go several different was and focus on different aspect of information technology. The auditing process can be as simple as the review of software and extend all the way up to intricate aspects of a Government established information systems security features. The process of auditing will need to be completed by trained and experienced professional in order to be successful and make the end project survive the current changes in the information technology field. Most of the information technology communities fall within the parameters of two types of auditing, which are information technology auditing and information security auditing. We first discuss the concept of information technology auditing. Information technology management is the process of examining the controls within an information technology infrastructure. The information technology auditing process conduct an extensive evaluation and can determine if the established information system are doing their jobs. The process ensures the current information systems safeguarding stored assets, maintaining its system integrity and last but not least meeting the objectives and goals of the company deploying the system....

Words: 886 - Pages: 4

Premium Essay

Auditing

...In January 2009, staff of the Auditing and Assurance Standards Board (AASB) issued a Risk Alert, “Auditing Considerations in the Current Economic Environment,” to highlight matters for auditors to consider when responding to higher risks of material misstatements of financial statements of entities significantly affected by the 2007/2008 downturn in the Canadian economy. This Bulletin updates the January 2009 Risk Alert to make reference to the Canadian Auditing Standards...

Words: 7297 - Pages: 30

Premium Essay

Auditing

...We can understand better the nature of internal auditing today if we know something about the changing conditions in the past and the different needs these changes created. What is the earliest form of internal auditing and how did it come into existence? How has internal auditing responded to changing needs? As the operations of an organisation become more voluminous and complex, it is no longer practicable for the owner or top manager to have enough contact with all operations to satisfactorily review the effectiveness of performance. These responsibilities need to be delegated. The Development of the Profession of Internal Auditing Internal auditing has evolved from accounting-oriented to a management-oriented profession. At one time, internal auditing functioned as a junior to the independent accounting profession, and attesting to the accuracy of financial matters was the profession's main concern. Now internal auditing has established itself with a far broader focus. Modern internal auditing provides services that include the examination and appraisal of controls, performance, risk and governance throughout public and private entities. Financial matters represent only one aspect of the purview of internal auditing. Requirement to have Internal Audit Activity In January 2004, the US Securities and Exchange Commission (SEC) had approved new rules proposed by the New York Stock Exchange (NYSE) and NASDAQ Stock Market Inc....

Words: 6115 - Pages: 25