Restrukturisasi & Kebangkrutan

Definisi yang pasti mengenai istilah-istilah tersebut sulit dirumuskan. Pengertian kebangkrutan sendiri bisa dilihat dari pendekatan aliran dan pendekatan stock. Dengan pendekatan stock, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Jika perusahaan mempunyai hutang Rp. 1 milyar, sedangkan total asetnya hanya Rp. 500 juta, maka perusahaan tersebut sudah bisa dinyatakan bangkrut.
Dengan pendekatan aliran, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari sudut pandang stock, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut meskipun mungkin masih menghasilkan aliran kas yang cukup, atau mempunyai prospek yang baik di masa mendatang.
1. Penyebab Kesulitan Keuangan. Penyebab kesulitan keuangan dan kebangkrutan cukup bervariasi. Jenis industri sendiri mempengaruhi penyebab kegagalan usaha. Ada sektor usaha yang relatif mudah dikerjakan, ada yang sulit. Kegagalam bisnis juga bervariasi tergantung umur usaha.
2. Alternatif Perbaikan Kesulitan Keuangan. Jika perusahaan mencapai tahap tidak solvabel, pada dasarnya ada dua pilihan, yaitu likuidasi (kebangrkutan) atau reorganisasi. Likuidasi jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi kalau perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik, sehingga nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau dilikuidasi.
Pemecahan Secara Formal. Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan.
Cara :
a. Apabila nilai perusahaan > Nilai perusahaan dilikuidasi, dilakukan Reorganisasi, dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Perubahan bisa dilakukan melalui perpanjangan, perubahan komposisi, atau keduanya.
b. Apabila nilai perusahaan < Nilai perusahaan dilikuidasi, likuidasi lebih baik dilakukan. Likuidasi dengan menjual asetaset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga.
Perbaikan Informal. Jika prospek perusahaan di masa mendatang cukup baik, kesulitan keuangan bersifat sementara, maka restrukturisasi perlu dilakukan. Jika kesulitan tersebut bersifat permanen, maka kebangkrutan atau likuidasi merupakan pilihan yang lebih baik. Jika kesulitan perusahaan bersifat permanen, maka nilai perusahaan yang dilikuidasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan jika dijalankan terus.
Restrukturisasi. Cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi beban-beban yang menghimpit perusahaan.
Extension. Melalui perpanjangan, kreditor bersedia memperpanjang masa jatuh tempo hutangnya. Sebagai contoh, hutang yang pada mulanya jatuh tempo dalam lima tahun, sekarang diperpanjang menjadi sepuluh tahun.
Komposisi (Composition). Komposisi dilakukan melalui perubahan nilai hutang lama. Sebagai contoh, hutang lama sebesar Rp. 100 diturunkan nilainya menjadi Rp. 60. Meskipun nilai hutang turun, kreditor masih bisa menerimanya karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hutang jika perusahaan dilikuidasi.
Likuidasi. Dalam beberapa situasi likuidasi informal juga bisa dilakukan. Jika nilai perusahaan dilikuidasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan yang going concern (berjalan terus), maka perusahaan sebaiknya dilikuidasi. Likuidasi informal mempunyai kelebihan dibandingkan dengan likuidasi formal, karena lebih cepat dan bisa menghemat biaya pengadilan, sehingga nilai likuidasi yang diperoleh bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh jika likuidasi dilakukan melalui pengadilan.
Perbaikan formal melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Melalui pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kebangkrutan bisa memperoleh perlindungan dari pihak lainnya. Pengadilan berusaha agar pihak-pihak yang berkaitan memperoleh perlakuan yang adil selama proses perbaikan tersebut.
Keuntungan Perbaikan Formal. Ada dua alasan secara teoritis yang mendorong perusahaan menggunakan jalur resmi, yaitu :
1. Permasalahan Common Pool, dan
2. Permasalahan Hold Out.
Common pool. Misalkan suatu perusahaan mempunyai nilai hutang nominal sebesar total Rp. 20 milyar, yang berasal dari 10 kreditor dengan besar masing-masing adalah sama (Rp. 2 milyar). Nilai pasar perusahaan tersebut jika bertahan adalah Rp. 15 milyar. Jika dilikuidasi, aset perusahaan bisa dijual menghasilkan kas sebesar Rp. 10 milyar. Misalkan kondisi perusahaan memburuk sehingga tidak bisa membayar salah satu hutangnya, maka kreditor tersebut bisa menuntut agar perusahaan dibangkrutkan.
Hold-out. Hold-Out. Misalkan pada contoh di atas perusahaan berhasil meyakinkan kreditor agar dilakukan restrukturisasi. Hutang yang lama (yang besarnya Rp. 2 milyar untuk setiap kreditor), diganti dengan hutang baru yang nilainya lebih rendah, misal Rp. 1,4 milyar untuk setiap kreditor. Jika kreditor menyetujui usulan tersebut, total hutang menjadi Rp. 14 milyar. Karena nilai perusahaan jika jalan terus adalah Rp. 15 milyar, maka pemegang saham memperoleh sisa sebesar Rp. 1 milyar. Perusahaan dengan demikian tidak perlu dilikuidasi, tetapi masih bisa berjalan terus. Kreditor secara keseluruhan juga diuntungkan (dibandingkan jika bangkrut), karena nilai Rp. 14 milyar lebih besar dibandingkan dengan Rp. 10 milyar (jika dibangkrutkan dan dilikuidasi).
Reorganisasi. Jika nilai perusahaan going concern lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan dilikuidasi, maka pilihan reorganisasi/restrukturisasi layak dilakukan. Dalam situasi ini, operasi perusahaan akan diteruskan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama perbaikan struktur modalnya. Trustee (kurator) bisa ditunjuk untuk menjalankan reorganisasi tersebut. Rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinisip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil (fair). Prinsip kelayakan berarti rencana tersebut harus layak (bisa) dilakukan. Sebagai contoh, jika perusahaan mempunyai beban hutang terlalu tinggi sedangkan kemampuan penjualan sangat kecil, maka reorganisasi tidak layak dilakukan.
Langkah-langkah Reorganisasi.
1. Menentukan Nilai Perusahaan. Penilaian yang sering digunakan, dan yang termasuk cukup sederhana, adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Misalkan kurator atau pihak penilai memperkirakan perusahaan setelah direorganisasi mampu menghasilkan pendapatan bersih pertahunnya adalah Rp. 10 milyar. Tingkat kapitalisasi untuk perusahaan yang serupa adalah 20%. Nilai perusahaan tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini. Nilai perusahaan = Rp.10 milyar / 0,2 = Rp. 50 milyar Pihak lain bisa sampai pada angka yang berbeda. Perbedaan sangat mungkin terjadi karena sangat sulit menghitung pendapatan bersih di masa mendatang.
2. Menentukan Struktur Modal yang Baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap (bunga) agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi.
Likuidasi. Kas yang diperoleh dari likuidiasi aset perusahaan akan didistribusikan dengan urut-urutan tertentu, misal (dari yang paling berhak memperoleh pertama, sampai yang paling terakhir memperoleh hak).
1. Biaya administrasi yang berkaitan dengan urusanlikuidasi, termasuk biaya pengacara, kurator (trustee)
2. Klaim dari kreditor (hutang) yang muncul dari kegiatan bisnis mulai dari saat kasus dibawa ke pengadilan sampai ke saat trustee (kurator) diangkat
3. Gaji pegawai yang diperoleh dalam waktu 90 hari sesudah (within) petisi kebangkrutan. Jumlah ini dibatasi sampai $2.000 per-pegawai.
4. Premi pensiunan pegawai untuk masa kerja dalam 120 hari petisi kebangkrutan diajukan. Klaim ini dibatasi $2.000 perpegawai dikalikan jumlah pegawai.
5. Uang muka dari pelanggan yang membeli barang tetapi belum memperoleh barangnya.
6. Pajak pendapatan sampai tiga tahun sebelum kebangkrutan, pajak properti sampai setahun sebelum kebangkrutan, dan semua pajak pendapatan yang masih ditahan oleh perusahaan.
7. Kreditor umum.
8. Saham preferen.
9. Saham biasa.
Contoh Likuidasi dan Reorganisasi (Restrukturisasi). Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk reorganisasi.
1. Menghitung Nilai Perusahaan. Misalkan pihak pengadilan dan kurator mengestimasi penjualan di masa mendatang bisa mencapai Rp. 75 juta pertahun. Marjin keuntungan (profit margin) yang bisa dicapai diperkirakan sekitar 10%. Dengan kata lain keuntungan yang diperkirakan diperoleh perusahaan tersebut adalah sekitar Rp. 7,5 juta pertahun.
2. Menghitung Tingkat Kapitalisasi atau Tingkat Multipel, dan Nilai Perusahaan. Misalkan saja tingkat kapitalisasi perusahaan yang sejenis adalah sekitar 12%. Maka,
Nilai = 7,5 juta / 0,12 = Rp. 62,50 juta.
Tehnik multipel (seperti PER) juga bisa digunakan. Misalkan saja rasio PER (Price Earning Ratio) untuk perusahaan lain adalah sekitar 8 kali. Pihak penilai menganggap rasio tersebut cukup wajar untuk perusahaan tersebut. Dengan menggunakan tehnik tersebut nilai perusahaan adalah :
Nilai perusahaan = Rp.7,5 juta x 8 = Rp. 60 juta
Tentu saja tehnik atau cara yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda. Misalkan saja pihak kurator menentukan nilai perusahaan adalah Rp. 60 juta.
3. Menentukan Struktur Modal yang Baru. Karena jumlah Rp60 juta tersebut lebih rendah dibandingkan total klaim (total pasiva), maka struktur modal yang baru perlu ditentukan. Struktur modal yang baru diharapkan lebih meringankan beban tetap perusahaan.
4. Prediksi Kebangkrutan. Ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan. Indikator tersebut bisa berupa indikator internal (dari dalam perusahaan) dan indikator eksternal (dari luar perusahaan). Beberapa contoh indikator internal perusahaan adalah aliran kas perusahaan, strategi perusahaan, laporan keuangan, trend penjualan, kemampuan manajemen.
Indikator eksternal bisa diambil dari pasar keuangan, informasi dari pihak yang berkaitan seperti pemasok, dealer, dan konsumen. Sebagai contoh, dealer (misal sepeda motor) bisa memonitor seberapa besar minat konsumen terhadap sepeda motor merek tertentu, atau memonitor merek sepeda motor apa saja yang paling laris dan paling tidak laris.
Prediksi Kebangkrutan dengan Rasio Keuangan
1. Analisis Univariate. Analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan, dengan menganalisis terpisah (untuk setiap variabelnya).
2. Analisis Multivariate. Analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama ke dalam satu persamaan. Analisis ini bisa dipakai untuk menghilangkan kelemahan analisis univariate yang mempunyai kemungkinan konflik antar variabel. Untuk membuat model multivariat, kita perlu mendefinisikan variabel bebas dan variabel tidak bebas, seperti berikut ini (seperti model regresi).
Y = a + a1 X1 + …… + an Xn
Variabel tidak bebas (Y) biasanya berupa variabel dummy (0) untuk perusahaan yang bangkrut atau 1 untuk perusahaan yang tidak bangkrut). Kemudian X1 sampai Xn (variabel bebas) adalah variabel yang diperkirakan mempengaruhi kebangkrut an.
Model prediksi kebangkrutan multivariate yang cukup terkenal dan menjadi pioner adalah model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman (1969). Model tersebut menggunakan tehnik statistik analisis diskriminan, dan secara umumbisa dituliskan sebagai berikut ini.
Z = a + a1 X1 + …… + an Xn
Dimana, Z merupakan skor kebangkrutan, sedangkan X1…Xn adalah variabel bebas.
Model yang dikembangkan oleh Altman menghasilkan persamaan sebagai berikut ini.
Zi = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5
Dimana,
X1 = (Aktiva lancar – Hutang Lancar) / Total Aktiva
X2 = Laba yang ditahan / Total Aset
X3 = Laba sebelum bunga dan pajak / Total aset
X4 = Nilai pasar saham biasa dan saham preferen / Nilai buku total hutang
X5 = Penjualan / Total Aset
Penelitian yang dilakukan oleh Altman (1969) dengan menggunakan data di Amerika Serikat menunjukkan bahwa skor kritis untuk model tersebut adalah 1,8. Jika suatu perusahaan mempunyai skor di bawah 1,8, maka perusahaan tersebut mempunyai probabilitas yang tinggi untuk bangkrut, dan sebaliknya.
Bagaimana dengan di Indonesia, bisakah model tersebut diterapkan? Salah satu perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Amerika menggunakan model yang dipakai oleh Altman adalah sedikitnya perusahaan Indonesia yang gopublic. Jika perusahaan tidak go-public, maka nilai pasar saham tidak bisa dihitung.
Untuk mengganti nilai pasar, Altman kemudian menggunakan nilai buku saham biasa dan saham preferen sebagai salah satu komponen variabel bebasnya, dan kemudian mengembangkan model diskriminan kebangkrutan, dan memperoleh model sebagai berikut.
Zi = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5
Dimana,
X1 = (Aktiva lancar – Hutang Lancar) / Total Aktiva
X2 = Laba yang ditahan / Total Aset
X3 = Laba sebelum bunga dan pajak / Total aset
X4 = Nilai buku saham biasa dan saham preferen / Nilai buku total hutang
X5 = Penjualan / Total Aset
Nilai Z kritis ditemukan sebagai 1,2. Hal tersebut berarti jika suatu perusahaan mempunyai nilai Z di atas 1,2 maka perusahaan diperkirakan tidak mengalami kebangkrutan, dan sebaliknya. Model tersebut kemudian bisa digunakan baik untuk perusahaan yang go-public maupun yang tidak go public.