D. DEFINE THE PROBLEM/S
Fakta penting yang terdapat dalam kasus monopoli PT.PLN ini adalah bahwa PT.PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik yang bergerak dalam bidang pengadaan listrik nasional sekaligus pendistribusinya, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata.
Stakeholders yang menjadi kunci pada kasus PT.PLN ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut : Pemerintah
Karyawan

Pemegang Saham
Konsumen
Komunitas
PT. PLN

Dari iluatrasi bagan diatas, PT.PLN mempunyai tanggung jawab baik secara finansial maupun moral kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepada konsumennya yang merupakan professional interest, kemudian pada para pemegang saham yang dapat berupa professional dan personal interest, para karyawan pun mempunyai professional interest terhadap perusahaan, serta komunitas yaitu masyarakat luas dan pemerintah sebagai penguasa yang memiliki professional interest terhadap PT.PLN Masalah inti yang membutuhkan keputusan dalam kasus monopoli PT.PLN ini adalah bahwa PT.PLN memonopoli penentuan harga listrik yang harus dibayar masyarakat walaupun sekarang ini sudah ada 27 independent power producer di Indonesia. Yang kedua, kerugian yang dirasakan masyarakat ketika PT.PLN melakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008 dengan alasan defisit daya listrik yang semakin parah. Kedua masalah ini berdampak sistemik pada kebutuhan listrik mayoritas masyarakat, mulai dari perubahan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sebanyak sekali dalam sebulan sampai kepada daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan pemadaman listrik secara sepihak sehingga investor pun enggan untuk berinvestasi.
E. ETHICAL REVIEW
Prinsip-prinsip mengenai etika bisnis yang mempunyai koneksi khusus pada kasus PT.PLN ini antara lain teori etika deontologi, teori etika teleologi, dan teori etika utilitarianisme. Menurut teori etika deontologi, PT.PLN tidak etis dalam kegiatan usahanya karena belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata walaupun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik. Sehingga, tidak sesuai dengan konsep teori deontologi ini yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan harus bernilai moral karena berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.
Menurut teori etika teleologi, PT.PLN dinilai etis dalam kegiatan usahanya karena monopoli PT.PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fakta ini sesuai dengan konsep teori etika teleologi yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.
Menurut teori etika utilitarianisme, PT.PLN dinilai tidak etis karena melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT.PLN. Fakta ini sesuai dengan konsep teori etika utilitarianisme yang menilai suatu tindakan itu etis jika bermanfaat bagi sebanyka mungkin orang.

Dari ketiga prinsip etika bisnis ini, kelompok kami memprioritaskan pada teori etika utilitarianisme yang menilai dampak dan manfaat bagi banyak orang (the greater good for a greater number of people) , kemudian setelah teori ini prioritas kami yang kedua adalah pada teori deontologi, dan terakhir pada teori teleologi.