Judul
Tema
Sub-tema

: Membangun Pondasi Pelayanan Pendidikan Negara Indonesia
: Sektor Pelayanan Sebagai Pengemudi Perubahan
: Pelayanan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang tidak bisa disingkirkan hampir oleh setiap orang di manapun serta kapanpun. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup serta sebagai investasi hidup jangka panjang dalam menjalani kehidupan secara sempit dan luas. Keadaan ini menjadikan pendidikan sebagai aspek penting dalam pengembangan kualitas hidup. Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat penduduk yang terbesar di dunia dengan jumlah penduduk menurut BPS (20142015) mencapai 254,9 juta jiwa. Negara Indonesia sangat ketergantungan dengan kualitas pendidikan di dalamnya, sehingga selalu mengusahakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pada pengembangan kualitas pendidikan itu sendiri. Segala sumber daya yang dimiliki oleh
Indonesia serta target wajib belajar 12 tahun ternyata belum bisa menerapkan pelayanan pendidikan dengan baik untuk rakyatnya.
Menurut Global School Rangkings, Indonesia menempati peringkat 69 dunia dari 76 negara dunia dalam hal sistem pendidikan pada tahun 2015 sehingga masuk peringkat sepuluh terburuk. Kesulitan dalam hal akses transportasi siswa-siswa menuju sekolah yang masih sering terjadi, ketersediaan sekolah serta penganjar yang belum merata di daerah, kualitas guru serta dosen yang masih belum memadai, terjadinya perubahan kurikulum yang belum bisa diterapkan dengan baik karena adaptasi yang memerlukan waktu, serta pertanyaan mengapa anggaran besar pada pendidikan belum bisa membuat kualitas pendidikan Indonesia merata baik dari sisi daerah maupun sisi sosial masyarakat. Keseluruhan permasalahan mengenai pendidikan yang dialami Indonesia ini mengakibatkan harus adanya pengembangan pada standar pelayanan minimal. Maka apabila semua perbaikan yang nantinya telah bisa dilaksanakan membuat Indonesia dapat mencapai target wajib belajar 12 tahun tersebut bagi warga negara Indonesia.
Kondisi pendidikan Indonesia yang mulai menata diri belum diikuti oleh pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang merata di daerah. Kondisi tersebut salah satunya terjadi di daerah Indonesia bagian timur yang mendominasi keaadaan tersebut. Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukkan jika ada lebih dari 50% anak-anak usia sekolah berusia sekitar 3-19 tahun di Papua tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Tidak adanya transportasi yang memadai serta pemerataan fasilitas listrik yang belum memadai dari negara menjadi permasalahannya.
Dalam hal ini seharusnya pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang fokusnya khusus pada pemerataan sarana prasarana sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini lah yang nantinya akan mencari, melaporkan, dan menjembatani daerah dengan pemerintah pusat untuk program pemerataan sarana dan prasarana.
Terkait kurikulum pendidikan, sampai tahun 2015 Indonesia telah berganti kurikulum hingga 11 kali. Kurikulum pertama Indonesia ada pada saat masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1947. Setelah itu terjadi pergantian kurikulum lainnya yang tercatat terjadi pada tahun 1952, 1964, 19,68, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan terakhir adalah pada tahun 2015. Sejak tahun 2004 hingga 2015 perubahan atau pergantian kurikulum terjadi masing-masing hanya dua tahun. Perubahan yang menurut pemerintah telah melalui proses yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait ini biasanya menimbulkan pro kontra baik pada sisi waktu maupun kebijakannya. Dari segi waktu sagat merugikan bagi sekolah, komite sekolah serta murid-murid sekolah yang harus siap walaupun dipaksakan, sedangkan dari sisi kebijakan seharusnya perubahan kurikulum melalui berbagai proses seleksi, persetujuan berbagai pihak termasuk saran-saran dari perguruan tinggi, dan penerapannya yang harus diberi

waktu lebih dalam hal persiapannya. Oleh karena itu pergantian kurikulum yang berniat baik untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya harus dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak menyebabkan pergantian kurikulum yang terkesan singkat dan atau terburu-buru.
Pada sisi SDM menurut Kemenristekdikti (2015) jumlah dosen kurang dari 160.000 orang dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 5,4 juta orang. Perbandingan tersebut sangat jauh sehingga membuat efektivitas kegiatan belajar mengajar kurang. Dari segi kualitas SDM pun jumlah dosen yang sekitar 30% merupakan lulusan S1, sedangkan lulusan S2 hanya 15% dan lulusan S3 lebih sedikit yaitu 11%. Hal ini terjadi karena kurangnya rekrutmen dosen yang dilakukan akibat sedikitnya jumlah formasi dosen yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB.
Dalam meningkatkan kulitas dosen dan guru pun harus memiliki kriteria serta cara yang berbeda dengan perekrutan pegawai lainnya. Hal ini untuk memperhatikan bila ada pemahaman yang menyimpang dari calon pengajar, kesehatannya, perilaku, serta kualitas ilmu yang terbaik. Banyak kasus di dunia pendidikan yang berkenaan dengan kasus kekerasan saat di sekolah oleh pengajar menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan perekrutan pengajar dengan metode seleksi yang khusus. Permasalahan tersebut merupakan dasar dari standar pelayanan minimal (SPM).
Kebijakan pemerintah mengenai SDM juga seharusnya memperhatikan pemerataan murid-murid sekolah. Indonesia pada saat ini membolehkan siswa sekolah untuk bersekolah pada tempat yang jauh dari lingkungan rumahnya dengan alasan bahwa sekolah tersebut berkualitas. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakmerataan kualitas murid di setiap sekolah.
Seharusnya murid-murid sekolah diberi pilihan untuk mendaftar kepada sekolah mana yang diinginkannya dengan mempertimbangkan kedekatan lingkungan rumahnya, dengan begitu maka setiap sekolah akan memiliki kualitas yang sama-sama dari sisi kemerataan murid baik kecerdasan maupun ekonomi, dan keadaan sosialnya serta mencegah kepadatan jalan
(kemacetan) akibat terpusatnya daerah dengan titik-titik sekolah yang kualitasnya baik namun tidak merata.
Mengenai anggaran pendidikan dan kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelayanan pendidikan pada tahun 2016 ini anggaran pendidikan bertambah dari sebelumnya menjadi
Rp424,8 triliun. Anggaran tersebut terbagi dua untuk Kemenristekdikti dan Kemendikbud.
Kemenristek dikti mendapat anggaran Rp43,79 triliun naik dari sebelumnya yang hanya mendapatkan Rp37,9 triliun. Berbeda dengan Kemenristekdikti, Kemendikbud hanya mendapatkan 49,23 triliun dari sebelumnya yang mendapat anggaran sebanyak 53,27 triliun.
Penurunan anggaran yang diberikan pada kemendikbud bisa menyebabkan terhalangnya pembuatan sarana prasarana pendidikan di daerah, beasiswa, dan dana bantuan lainnya.
Sedangkan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah lebih berkaitan dengan Kemendikbud, jadi bagaimana Indonesia dapat mencapai target wajib belajar 12 tahun bila bantuan yang diberikan pada pendidikan dasar melalui Kemendikbud dikurangi.
Menata pelayanan pendidikan di Indonesia dengan berbagai persoalannya tidak mustahil untuk dilakukan. Beragam permasalahan sarana prasarana sekolah yang belum merata pembangunannya dapat diatasi dengan pembentukan lembaga khusus pengembangan sarana dan prasarana, SDM pengajar yang masih jauh perbandingannya dengan jumlah mahasiswa atau murid sekolah yang terlalu tinggi dapat diatasi dengan melakukan rekrutmen yang teratur, pengannggaran pendidikan yang ada perlu lebih ditrasparankan penggunaannya, serta kebijakan pergantian kurikulum yang lebih baik perlu pengkajian mendalam oleh pemerintah dalam waktu penerapannya dan sistemnya. Seluruhnya merupakan salah satu solusi yang in shaa Aallah dapat diterapkan pemerintah dalam melayani pendidikan Bangsa Indonesia.