Kebijakan Pemusatan Data Riset Nasional
Muh. Yasir
Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia yasir@ristek.go.id

ABSTRAK Saat ini lembaga riset yang melakukan kegiatan riset tersebar di Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) Pemerintah, Daerah, Perguruan Tinggi dan Industri. Masingmasing lemlitbang tersebut melakukan kegiatan riset yang sebagian besar menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, kegiatan riset yang dilakukan oleh lembaga riset tersebut sering berjalan tanpa koordinasi. Duplikasi hasil riset dengan fokus dan bidang yang sama di beberapa lembaga riset yang berbeda sering terjadi. Hal ini disebabkan fungsi koordinasi dan sinergi kegiatan riset tidak berhasil dijalankan secara optimal. Beberapa aspek menjadi faktor yang memengaruhi tingkat koordinasi dan sinergi kegiatan riset yang sangat rendah. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurang berperannya leading sector di bidang riset. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) yang berfungsi sebagai koordinator di bidang ini juga menghadapi kendala sulitnya mensinergikan lembagalembaga riset yang berada di luar koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi secara langsung, misalnya lembaga litbang di Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK) lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), perguruan tinggi, litbang daerah, dan industri. Kendala tersebut memerlukan upaya yang besar dalam mengintegrasikan seluruh lembaga litbang di Indonesia. Namun, sembari menunggu hal tersebut diwujudkan, ada solusi jangka pendek untuk meminimalisir masalah duplikasi dan redudansi kegiatan riset, yaitu mengintegrasikan data-data hasil riset dari seluruh lembaga riset. Jika data kegiatan dan hasil riset dapat diintegrasikan maka duplikasi dan redudansi kegiatan dan hasil riset dapat diminimalisir. Integrasi ini juga dapat menjadi referensi peneliti yang lain untuk mengembangkan riset yang sudah dilakukan alih-alih mengulang riset yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari integrasi data riset tersebut akan melahirkan dampak positif dari sisi efesiensi penggunaan anggaran riset yang dibiayai oleh APBN. Tidak hanya itu, data yang terpusat akan menjadi rujukan utama untuk para peneliti dalam melakukan pengembangan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga optimalisasi bidang riset di Indonesia dapat terwujud. Kata kunci—Database, litbang, riset, data, sinergi, koordinasi

I. PENDAHULUAN Berdasarkan data Index Daya Saing Global yang dilakukan oleh World Economic Forum[1], Indonesia menempati urutan ke-50 pada periode 2012-2013. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Indonesia masih menempati urutan ke 42 dari 142 negara yang disurvey. Dalam daftar ini juga ditunjukkan bahwa negara ASEAN lainnya berada jauh di atas posisi Indonesia, seperti Malaysia yang menempati peringkat ke-25 dan Singapura yang berada di peringkat ke-2. Menurut Gusti Muhammad Hatta (Menteri Negara Riset dan Teknologi, 2013), salah satu indikator tingkat daya saing sebuah negara adalah iklim inovasi dan riset. Diukur dari publikasi karya ilmiah, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di ASEAN. Selama kurun waktu 2001-2010, publikasi internasional Indonesia hanya berjumlah 7.843 tulisan, jauh dibanding Singapura, Thailand, dan Malaysia yang mempublikasikan lebih dari 30.000 publikasi ilmiah[2]. Data lain juga menyebutkan bahwa peringkat Indonesia pada Indeks Inovasi Global (GII)[3] berada jauh di bawah negara tetangga lainnya. Dari data laporan GII tahun 2013, Indonesia hanya menduduki peringkat 85 dari 142 negara, jauh dibandingkan Singapura yang menempati peringkat ke-8, Malaysia di peringkat ke-32 dan Thailand di posisi ke-57. Kurang berkembangnya iklim inovasi di Indonesia menurut data tersebut bisa ditilik dari beberapa aspek. Faktor yang paling sederhana dan berpengaruh signifikan dalam tumbuhnya iklim inovasi adalah persentasi alokasi dana riset yang disediakan oleh pemerintah.

Gambar 1. Anggaran Belanja Litbang terhadap PDB (Sumber : UNESCO 2010)

Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan bahwa alokasi dana riset hanya sebesar 0.08% dari PDB. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia yang mengalokasikan 0.7%, India 0.85% atau bahkan Singapura sebesar 2.5%. Data ini juga menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah pada dunia riset masih sangat minim. Namun dukungan anggaran yang minim bukan satusatunya penyebab rendahnya iklim inovasi di Indonesia. Sisi pemanfaatan anggaran yang minim tersebut juga belum memenuhi unsur efesiensi dan tepat sasaran. Duplikasi kegiatan dan hasil riset sering ditemukan di beberapa pembiayaan riset yang menggunakan APBN. Anggaran riset yang tersebar di beberapa kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi juga tidak dikelola secara terintegrasi, sehingga kegiatan riset berjalan secara parsial di masingmasing lembaga riset. Dari data pemetaan kegiatan riset oleh Dewan Riset Nasional (DRN) pada periode 2006-2007, terdapat sebanyak 622 satuan kerja riset yang tersebar di lemlitbang pemerintah, perguran tinggi dan industri[4]. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sebaran riset yang dilakukan ditinjau dari berbagai aspek seperti bidang riset, pelaku, sumber dana dan pola kerjasama riset serta parameter lainnya. Pemetaan tersebut menghasilkan fakta bahwa terjadi banyak tumpang tindih kegiatan riset yang dilakukan oleh lembaga riset tersebut. Seperti misalnya pada topik riset biofuel yang dilaksanaan oleh 11 lembaga riset dengan judul penelitian yang sama yaitu biofuel dari minyak bumi yang tercatat menggunakan APBN sebesar 10 Milyar Rupiah. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa langkah efesiensi yang selayaknya dilakukan demi memanfaatkan anggaran riset yang begitu minim belum dilakukan secara optimal. II. PEMBAHASAN Hingga saat ini alokasi dana yang minim merupakan sebuah kenyataan yang tidak terhindarkan. Jika dikorelasikan dengan perhatian dan penghargaan pemerintah terhadap sektor ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta riset, harapan untuk meningkatkan alokasi dana riset masih jauh dari target. Namun, upaya untuk mengoptimalkan sektor riset dengan kondisi alokasi anggaran yang minim bukanlah hal sesuatu yang mustahil. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil manfaat secara signifikan dari anggaran yang minim tersebut. Antara lain dengan dilakukannya efesiensi terhadap kegiatan-kegiatan riset. Jika dianalisa lebih dalam, persoalan rendahnya pertumbuhan inovasi di Indonesia bukan dipicu dari perihal finansial semata. Sektor riset juga menghadapi masalah yakni tidak optimalnya tata kelola terhadap kegiatan riset. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, kegiatan riset di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga riset, termasuk di antaranya kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah hingga industri. Masing-masing lembaga memiliki bidang fokus yang beberapa diantaranya berarsiran dengan lembaga riset yang lain. Hal tersebut menyebabkan banyaknya penelitian yang tumpang tindih. Pada tataran pelaksanaan, belum ada instrumen untuk memantau dan mengendalikan

kegiatan riset yang dilakukan di masing-masing lembaga, sehingga riset masih dilaksanakan secara parsial. Permasalahan disintegrasi kegiatan riset ini ditandai dengan tidak terbentuknya mekanisme koordinasi dan sinergi secara menyeluruh. Sistem yang dibentuk untuk mengatur kegiatankegiatan riset yang tersebar di berbagai lembaga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap lembaga yang memiliki dana riset memiliki program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Hal ini menyebabkan munculnya kegiatan yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)[5] tidak dapat berjalan optimal karena sangat sulit melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga riset yang berada di luar koordinasi Kemristek seperti litbang lembaga pemerintah kementerian (LPK) lainnya, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) perguruan tinggi dan industri. Kegiatan riset di masing-masing lembaga akhirnya berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme arah koordinasi yang jelas. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan di masing-masing lembaga hanya dipublikasikan melalui lembaga masing-masing tanpa melihat keterkaitan antara kegiatan riset di lembaga yang lain. Hal ini menimbulkan dampak seperti duplikasi hasil penelitian yang berimbas pada pemborosan anggaran riset yang notabene masih minim. Dengan tidak didukungnya kegiatan riset di Indonesia dengan sistem integrasi kegiatan penelitian yang memadai, maka sangat sulit bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) untuk menjalankan fungsi koordinasi antara lembaga riset di Indonesia. Tidak hanya itu, pihak pengguna hasil riset dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan industri juga tidak memiliki rujukan yang jelas mengenai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset. Selain itu, para pelaku riset juga tidak memiliki referensi yang jelas mengenai informasi terkait misalnya informasi mengenai riset mana saja yang telah dilakukan untuk mengihindari duplikasi penelitian atau informasi riset yang telah dilakukan jika ingin mengembangkan riset yang sudah ada, hingga informasi mengenai fokus dan arah pengembangan riset nasional untuk disesuaikan dengan topik riset yang akan diajukan. Solusi yang tepat untuk mengintegrasikan data hasil riset adalah membuat database yang terpusat sebagai pusat informasi kegiatan dan hasil riset khususnya yang dibiayai oleh negara. Pada prakteknya, masing-masing lembaga penelitian sudah memiliki database hasil riset untuk dipublikasikan. Namun database tersebut hanya menjadi informasi yang tidak terintegrasi dengan lembaga litbang lainnya yang mungkin memiliki fokus bidang yang sama. Hal ini menyebabkan database tersebut hanya difungsikan sebagai arsip dan bahan publikasi yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan data hasil riset dari lembaga lainnya. Berangkat dari masalah tersebut Kemristek pada tahun 2003 telah menginisiasi sebuah sistem informasi kegiatan litbang nasional yaitu Database Riset Iptek (DBRiptek). Database ini berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Indonesia. Namun secara konseptual,

database ini tidak memusatkan data dari masing-masing lembaga riset, tetapi hanya berfungsi sebagai kompilasi data riset yang tetap berada di masing-masing lembaga. DBRiptek pada prakteknya hanya berfungsi sebagai portal informasi data riset dari berbagai sumber. Akibatnya, sistem DBRiptek tidak dapat menyelesaikan persolan integrasi yang bermuara pada implikasi tumpang tindihnya pendanaan kegiatan riset. Selain masalah integrasi yang belum sempurna, persoalan yang muncul kemudian adalah tidak optimalnya pemanfaatan database ini untuk dijadikan sebagai pusat dokumentasi hasil riset. Indikasi ini terlihat dari kurangnya peningkatan jumlah koleksi data oleh masing-masing lembaga. Pemutakhiran data juga terkendala pada perbedaan sistem database yang digunakan di masing-masing lembaga. Persoalan yang juga krusial adalah mengenai format data yang tidak seragam. Masing-masing lembaga memiliki format data yang berbedabeda sehingga sulit untuk diintegrasikan secara penuh. Hal ini meunjukkan bahwa perwujudan sistem database ideal yang terpusat dan terintegrasi masih jauh dari kenyataan. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepedulian pihak terkait terhadap peran database riset juga menjadi hambatan terciptanya database yang terintegrasi antar lembaga riset. Menghadapi kendala-kendala di atas, sistem yang dibangun tidak dapat menyelesaikan esensi masalah awal. Database tersebut hanya digunakan sebagai portal pasif yang berisi kumpulan hasil riset yang datanya berasal dari masing-masing lembaga, sehingga fungsi integrasi dan pemusatan data riset belum sepenuhnya terwujud. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga membentuk Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII). Organisasi tersebut dibentuk dengan visi menjadi pusat repositori nasional dan penyedia informasi utama di bidang sains dan teknologi. Database yang dimiliki oleh LIPI mencapai lebih dari 18.000 data hasil penelitian dari LPK dan LPNK. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh Kemristek untuk membuat Decision Support System (DSS) yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pengambil keputusan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan hasil-hasil penelitian baik dari perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK di Indonesia. DSS juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisa perbandingan konten riset dengan tujuan mengurangi duplikasi dan plagiarisme riset. Selain itu, sistem tersebut juga dapat memetakan hasil-hasil riset berdasarkan kriteria tertentu. Namun hingga saat ini, sistem tersebut belum dapat mengurangi masalah disintegrasi database hasil riset serta inefesiensi pelaksanaan riset. Konsep yang diterapkan PDII dan DSS hanya sebagai pusat data pasif dimana data yang diperoleh merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Database tersebut hanya dimutakhirkan hanya ketika ada peran aktif dari peneliti untuk memberikan hasil risetnya, sehingga tidak semua kegiatan riset yang dibiayai oleh negara dapat terdokumentasi secara terpusat mengingat setiap tahunnya banyak pembiayaan riset dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di lembaga-lembaga riset. Solusi yang diperlukan untuk mengeliminir duplikasi riset dan meningkatkan efesiensi pemanfaatan anggaran riset adalah

menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan terpusat secara penuh. Jika integrasi dari sisi kelembagaan pada pelaksanaannya sulit diwujudkan, maka solusi yang lebih konkrit adalah memusatkan seluruh data hasil riset yang dibiayai menggunakan APBN ke dalam satu sistem. Implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk membuat sebuah database terpusat yang berisi data hasil riset yang dilaksanakan dalam kegiatan yang tersebar di seluruh lembaga. Sistem ini memberikan kewajiban bagi pengguna anggaran riset yang bersumber dari APBN untuk memasukkan data hasil risetnya ke database tersebut sebagai syarat pembiayaan riset. Pemusatan ini dikhususkan untuk pendanaan riset dari sumber APBN karena dampak yang dihindari adalah tumpang tindihnya kegiatan riset yang mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Kemristek diharapkan dapat menjadi koordinator dalam implementasi pemusatan data riset secara nasional. Sistem tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemusatan data secara menyeluruh sehingga sistem lain yang akan menggunakan data riset diharuskan untuk menggunakan data dari database terpusat yang dikelola oleh Kemristek. Lembaga riset yang menjadi sumber data akan diberikan akses untuk memasukkan data ke database tersebut. Sistem pemusatan data ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menelusuri kemiripan data riset untuk menghindari duplikasi kegiatan riset. Kemristek juga diharapkan dapat menciptakan regulasi sebagai dasar pemusatan data tersebut. Dengan demikian, database yang terintegrasi secara penuh dapat terealisasi dengan baik. Sistem ini nantinya akan memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Dapat dijadikan sebagai pusat rujukan lengkap bagi pengguna hasil riset untuk dimanfaatkan. 2. Lembaga pemberi dana riset dapat menggunakan database ini sebagai bahan referensi untuk menghindari duplikasi riset yang menggunakan APBN serta mengarahkan pembiayaan riset sesuai dengan prioritas utama dan kebijakan riset Indonesia. 3. Pelaku riset dapat menjadikan database ini sebagai bahan acuan untuk melakukan pengembangan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Strategi tersebut akan sejalan dengan upaya pemusatan fokus riset dan penciptaan kolaborasi antar pelaku riset. Dengan demikian, data riset yang digunakan sebagai bahan acuan bersumber dari satu pusat yang terintegrasi, sehingga kegiatan riset yang menggunakan APBN dapat terkontrol dengan baik. Isu lainnya yang terkait dengan integrasi database hasil litbang ini adalah mengenai tindak lanjut hasil riset untuk diproduksi secara massal. Berdasarkan data Business Innovation Centre (BIC), didapatkan data bahwa hanya 8% dari invensi yang terpilih dalam lima buku serial 100 penemuan yang dirilis oleh Kemristek yang diproduksi secara massal. Kurangnya kesesuaian antara kebutuhan pengguna hasil litbang dengan riset yang dilakukan oleh peneliti salah satunya disebabkan karena kurangnya pelibatan pengguna hasil riset dalam melakukan kegiatan riset. Hal seperti ini terjadi karena beberapa pengguna hasil litbang sebenarnya memiliki kebutuhan tertentu, namun mereka tidak mempunyai akses

untuk melihat ketersediaan hasil riset yang telah dilakukan oleh litbang, serta tidak ada wadah untuk pelibatan pengguna hasil litbang dalam melaksanakan kegiatan riset. Dengan terimplementasinya integrasi sistem database tersebut diharapkan mampu memunculkan dampak positif lainnya seperti terbentuknya sebuah sistem informasi hasil litbang yang dapat digunakan pengguna hasil litbang untuk mencari solusi terkait permasalan tertentu atau bahkan dapat dijadikan sebagai forum interaksi pengguna hasil litbang untuk menyampaikan permasalahan mereka sehingga hasil-hasil riset yang dilakukan oleh peneliti tidak sekadar dijadikan sebagai arsip dokumen tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna hasil litbang. Proses integrasi database perlu pula dikawal dengan pembuatan regulasi pendukung. Tanpa ada intervensi regulasi yang menuntut hal tersebut diwujudkan, maka proses integrasi sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya komponen lembaga yang terlibat dalam kegiatan riset di Indonesia. Perancangan regulasi antara lain dapat berisi mengenai pemusatan data hasil riset yang dibiayai oleh APBN. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan komitmen dan keterbukaan bagi seluruh lembaga untuk berbagi data dan informasi terkait hasil riset di masing-masing lembaga. III. PENUTUP Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Riset dan Teknologi tahun 2013, disebutkan bahwa salah satu rumusan hasil RAKORNAS tersebut adalah perlunya dibangun database riset dan dukungan instrumen untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang menghimpun periset dari LPNK, LPK, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Litbang Swasta, baik di pusat maupun di daerah. Isu tersebut diangkat melihat fenomena sulitnya menumbuhkan iklim inovasi yang kompetitif di sektor riset. Alokasi anggaran yang lebih sedikit dibandingkan negara lain merupakan salah satu persoalan mendasar. Namun, meningkatkan alokasi anggaran riset tidak serta merta meningkatkan kualitas riset secara menyeluruh. Di satu sisi, jumlah publikasi internasional dan invensi yang diproduksi secara massal memang masih sangat minim. Hal tersebut tidak sebanding dengan dana riset yang dikeluarkan melalui APBN setiap tahunnya. Fakta tersebut menerangkan bahwa penambahan alokasi dana riset tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas riset yang dilakukan oleh lembaga litbang. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas riset dengan cara membuat sistem database hasil litbang terpusat. Database ini memiliki fungsi sebagai pusat data dan publikasi hasil riset, wadah interaksi antara pelaku riset dan pengguna hasil litbang, rujukan untuk mengurangi duplikasi riset, serta menjadi bahan acuan untuk menentukan fokus pembiayaan riset. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah kegiatan riset yang berkualitas serta sesuai dengan arah kebijakan riset dan kebutuhan pengguna hasil litbang. Dibutuhkan pula regulasi yang mewadahi kebijakan tersebut agar penerapan

pemusatan database hasil riset yang melibatkan seluruh lembaga riset dapat dilakukan dengan baik. REFERENSI
[1] The Global Competitiveness Report 2012-2013. Diperoleh dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRe port_2012-13.pdf. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [2] Publikasi Ilmiah dan Paten Indonesia Rendah. Diperoleh dari http://sains.kompas.com/read/2013/01/07/11454710/Publikasi.Il miah.dan.Paten.Indonesia.Rendah. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [3] The Global Innovation Index 2013. Diperoleh dari http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.p df. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [4] Agenda Riset Nasional dan Permasalahan Sinergi Riset di Indonesia (2013). Diperoleh dari http://www.drn.go.id/index.php/en/component/content/article/8berita-terkini/260-agenda-riset-nasional-dan-permasalahansinergi-riset-di-indonesia. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [5] Fungsi Kementerian Riset dan Teknologi. Diperoleh dari http://ristek.go.id/index.php/module/Profile/id/2.Diakses tanggal 10 Oktober 2014.