Free Essay

National Research Data Centralization Policy

In: Computers and Technology

Submitted By ravenville
Words 2760
Pages 12
Kebijakan Pemusatan Data Riset Nasional
Muh. Yasir
Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia yasir@ristek.go.id

ABSTRAK Saat ini lembaga riset yang melakukan kegiatan riset tersebar di Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) Pemerintah, Daerah, Perguruan Tinggi dan Industri. Masingmasing lemlitbang tersebut melakukan kegiatan riset yang sebagian besar menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, kegiatan riset yang dilakukan oleh lembaga riset tersebut sering berjalan tanpa koordinasi. Duplikasi hasil riset dengan fokus dan bidang yang sama di beberapa lembaga riset yang berbeda sering terjadi. Hal ini disebabkan fungsi koordinasi dan sinergi kegiatan riset tidak berhasil dijalankan secara optimal. Beberapa aspek menjadi faktor yang memengaruhi tingkat koordinasi dan sinergi kegiatan riset yang sangat rendah. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurang berperannya leading sector di bidang riset. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) yang berfungsi sebagai koordinator di bidang ini juga menghadapi kendala sulitnya mensinergikan lembagalembaga riset yang berada di luar koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi secara langsung, misalnya lembaga litbang di Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK) lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), perguruan tinggi, litbang daerah, dan industri. Kendala tersebut memerlukan upaya yang besar dalam mengintegrasikan seluruh lembaga litbang di Indonesia. Namun, sembari menunggu hal tersebut diwujudkan, ada solusi jangka pendek untuk meminimalisir masalah duplikasi dan redudansi kegiatan riset, yaitu mengintegrasikan data-data hasil riset dari seluruh lembaga riset. Jika data kegiatan dan hasil riset dapat diintegrasikan maka duplikasi dan redudansi kegiatan dan hasil riset dapat diminimalisir. Integrasi ini juga dapat menjadi referensi peneliti yang lain untuk mengembangkan riset yang sudah dilakukan alih-alih mengulang riset yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari integrasi data riset tersebut akan melahirkan dampak positif dari sisi efesiensi penggunaan anggaran riset yang dibiayai oleh APBN. Tidak hanya itu, data yang terpusat akan menjadi rujukan utama untuk para peneliti dalam melakukan pengembangan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga optimalisasi bidang riset di Indonesia dapat terwujud. Kata kunci—Database, litbang, riset, data, sinergi, koordinasi

I. PENDAHULUAN Berdasarkan data Index Daya Saing Global yang dilakukan oleh World Economic Forum[1], Indonesia menempati urutan ke-50 pada periode 2012-2013. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Indonesia masih menempati urutan ke 42 dari 142 negara yang disurvey. Dalam daftar ini juga ditunjukkan bahwa negara ASEAN lainnya berada jauh di atas posisi Indonesia, seperti Malaysia yang menempati peringkat ke-25 dan Singapura yang berada di peringkat ke-2. Menurut Gusti Muhammad Hatta (Menteri Negara Riset dan Teknologi, 2013), salah satu indikator tingkat daya saing sebuah negara adalah iklim inovasi dan riset. Diukur dari publikasi karya ilmiah, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di ASEAN. Selama kurun waktu 2001-2010, publikasi internasional Indonesia hanya berjumlah 7.843 tulisan, jauh dibanding Singapura, Thailand, dan Malaysia yang mempublikasikan lebih dari 30.000 publikasi ilmiah[2]. Data lain juga menyebutkan bahwa peringkat Indonesia pada Indeks Inovasi Global (GII)[3] berada jauh di bawah negara tetangga lainnya. Dari data laporan GII tahun 2013, Indonesia hanya menduduki peringkat 85 dari 142 negara, jauh dibandingkan Singapura yang menempati peringkat ke-8, Malaysia di peringkat ke-32 dan Thailand di posisi ke-57. Kurang berkembangnya iklim inovasi di Indonesia menurut data tersebut bisa ditilik dari beberapa aspek. Faktor yang paling sederhana dan berpengaruh signifikan dalam tumbuhnya iklim inovasi adalah persentasi alokasi dana riset yang disediakan oleh pemerintah.

Gambar 1. Anggaran Belanja Litbang terhadap PDB (Sumber : UNESCO 2010)

Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan bahwa alokasi dana riset hanya sebesar 0.08% dari PDB. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia yang mengalokasikan 0.7%, India 0.85% atau bahkan Singapura sebesar 2.5%. Data ini juga menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah pada dunia riset masih sangat minim. Namun dukungan anggaran yang minim bukan satusatunya penyebab rendahnya iklim inovasi di Indonesia. Sisi pemanfaatan anggaran yang minim tersebut juga belum memenuhi unsur efesiensi dan tepat sasaran. Duplikasi kegiatan dan hasil riset sering ditemukan di beberapa pembiayaan riset yang menggunakan APBN. Anggaran riset yang tersebar di beberapa kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi juga tidak dikelola secara terintegrasi, sehingga kegiatan riset berjalan secara parsial di masingmasing lembaga riset. Dari data pemetaan kegiatan riset oleh Dewan Riset Nasional (DRN) pada periode 2006-2007, terdapat sebanyak 622 satuan kerja riset yang tersebar di lemlitbang pemerintah, perguran tinggi dan industri[4]. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sebaran riset yang dilakukan ditinjau dari berbagai aspek seperti bidang riset, pelaku, sumber dana dan pola kerjasama riset serta parameter lainnya. Pemetaan tersebut menghasilkan fakta bahwa terjadi banyak tumpang tindih kegiatan riset yang dilakukan oleh lembaga riset tersebut. Seperti misalnya pada topik riset biofuel yang dilaksanaan oleh 11 lembaga riset dengan judul penelitian yang sama yaitu biofuel dari minyak bumi yang tercatat menggunakan APBN sebesar 10 Milyar Rupiah. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa langkah efesiensi yang selayaknya dilakukan demi memanfaatkan anggaran riset yang begitu minim belum dilakukan secara optimal. II. PEMBAHASAN Hingga saat ini alokasi dana yang minim merupakan sebuah kenyataan yang tidak terhindarkan. Jika dikorelasikan dengan perhatian dan penghargaan pemerintah terhadap sektor ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta riset, harapan untuk meningkatkan alokasi dana riset masih jauh dari target. Namun, upaya untuk mengoptimalkan sektor riset dengan kondisi alokasi anggaran yang minim bukanlah hal sesuatu yang mustahil. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil manfaat secara signifikan dari anggaran yang minim tersebut. Antara lain dengan dilakukannya efesiensi terhadap kegiatan-kegiatan riset. Jika dianalisa lebih dalam, persoalan rendahnya pertumbuhan inovasi di Indonesia bukan dipicu dari perihal finansial semata. Sektor riset juga menghadapi masalah yakni tidak optimalnya tata kelola terhadap kegiatan riset. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, kegiatan riset di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga riset, termasuk di antaranya kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah hingga industri. Masing-masing lembaga memiliki bidang fokus yang beberapa diantaranya berarsiran dengan lembaga riset yang lain. Hal tersebut menyebabkan banyaknya penelitian yang tumpang tindih. Pada tataran pelaksanaan, belum ada instrumen untuk memantau dan mengendalikan

kegiatan riset yang dilakukan di masing-masing lembaga, sehingga riset masih dilaksanakan secara parsial. Permasalahan disintegrasi kegiatan riset ini ditandai dengan tidak terbentuknya mekanisme koordinasi dan sinergi secara menyeluruh. Sistem yang dibentuk untuk mengatur kegiatankegiatan riset yang tersebar di berbagai lembaga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap lembaga yang memiliki dana riset memiliki program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Hal ini menyebabkan munculnya kegiatan yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)[5] tidak dapat berjalan optimal karena sangat sulit melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga riset yang berada di luar koordinasi Kemristek seperti litbang lembaga pemerintah kementerian (LPK) lainnya, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) perguruan tinggi dan industri. Kegiatan riset di masing-masing lembaga akhirnya berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme arah koordinasi yang jelas. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan di masing-masing lembaga hanya dipublikasikan melalui lembaga masing-masing tanpa melihat keterkaitan antara kegiatan riset di lembaga yang lain. Hal ini menimbulkan dampak seperti duplikasi hasil penelitian yang berimbas pada pemborosan anggaran riset yang notabene masih minim. Dengan tidak didukungnya kegiatan riset di Indonesia dengan sistem integrasi kegiatan penelitian yang memadai, maka sangat sulit bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) untuk menjalankan fungsi koordinasi antara lembaga riset di Indonesia. Tidak hanya itu, pihak pengguna hasil riset dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan industri juga tidak memiliki rujukan yang jelas mengenai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset. Selain itu, para pelaku riset juga tidak memiliki referensi yang jelas mengenai informasi terkait misalnya informasi mengenai riset mana saja yang telah dilakukan untuk mengihindari duplikasi penelitian atau informasi riset yang telah dilakukan jika ingin mengembangkan riset yang sudah ada, hingga informasi mengenai fokus dan arah pengembangan riset nasional untuk disesuaikan dengan topik riset yang akan diajukan. Solusi yang tepat untuk mengintegrasikan data hasil riset adalah membuat database yang terpusat sebagai pusat informasi kegiatan dan hasil riset khususnya yang dibiayai oleh negara. Pada prakteknya, masing-masing lembaga penelitian sudah memiliki database hasil riset untuk dipublikasikan. Namun database tersebut hanya menjadi informasi yang tidak terintegrasi dengan lembaga litbang lainnya yang mungkin memiliki fokus bidang yang sama. Hal ini menyebabkan database tersebut hanya difungsikan sebagai arsip dan bahan publikasi yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan data hasil riset dari lembaga lainnya. Berangkat dari masalah tersebut Kemristek pada tahun 2003 telah menginisiasi sebuah sistem informasi kegiatan litbang nasional yaitu Database Riset Iptek (DBRiptek). Database ini berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Indonesia. Namun secara konseptual,

database ini tidak memusatkan data dari masing-masing lembaga riset, tetapi hanya berfungsi sebagai kompilasi data riset yang tetap berada di masing-masing lembaga. DBRiptek pada prakteknya hanya berfungsi sebagai portal informasi data riset dari berbagai sumber. Akibatnya, sistem DBRiptek tidak dapat menyelesaikan persolan integrasi yang bermuara pada implikasi tumpang tindihnya pendanaan kegiatan riset. Selain masalah integrasi yang belum sempurna, persoalan yang muncul kemudian adalah tidak optimalnya pemanfaatan database ini untuk dijadikan sebagai pusat dokumentasi hasil riset. Indikasi ini terlihat dari kurangnya peningkatan jumlah koleksi data oleh masing-masing lembaga. Pemutakhiran data juga terkendala pada perbedaan sistem database yang digunakan di masing-masing lembaga. Persoalan yang juga krusial adalah mengenai format data yang tidak seragam. Masing-masing lembaga memiliki format data yang berbedabeda sehingga sulit untuk diintegrasikan secara penuh. Hal ini meunjukkan bahwa perwujudan sistem database ideal yang terpusat dan terintegrasi masih jauh dari kenyataan. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepedulian pihak terkait terhadap peran database riset juga menjadi hambatan terciptanya database yang terintegrasi antar lembaga riset. Menghadapi kendala-kendala di atas, sistem yang dibangun tidak dapat menyelesaikan esensi masalah awal. Database tersebut hanya digunakan sebagai portal pasif yang berisi kumpulan hasil riset yang datanya berasal dari masing-masing lembaga, sehingga fungsi integrasi dan pemusatan data riset belum sepenuhnya terwujud. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga membentuk Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII). Organisasi tersebut dibentuk dengan visi menjadi pusat repositori nasional dan penyedia informasi utama di bidang sains dan teknologi. Database yang dimiliki oleh LIPI mencapai lebih dari 18.000 data hasil penelitian dari LPK dan LPNK. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh Kemristek untuk membuat Decision Support System (DSS) yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pengambil keputusan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan hasil-hasil penelitian baik dari perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK di Indonesia. DSS juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisa perbandingan konten riset dengan tujuan mengurangi duplikasi dan plagiarisme riset. Selain itu, sistem tersebut juga dapat memetakan hasil-hasil riset berdasarkan kriteria tertentu. Namun hingga saat ini, sistem tersebut belum dapat mengurangi masalah disintegrasi database hasil riset serta inefesiensi pelaksanaan riset. Konsep yang diterapkan PDII dan DSS hanya sebagai pusat data pasif dimana data yang diperoleh merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Database tersebut hanya dimutakhirkan hanya ketika ada peran aktif dari peneliti untuk memberikan hasil risetnya, sehingga tidak semua kegiatan riset yang dibiayai oleh negara dapat terdokumentasi secara terpusat mengingat setiap tahunnya banyak pembiayaan riset dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di lembaga-lembaga riset. Solusi yang diperlukan untuk mengeliminir duplikasi riset dan meningkatkan efesiensi pemanfaatan anggaran riset adalah

menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan terpusat secara penuh. Jika integrasi dari sisi kelembagaan pada pelaksanaannya sulit diwujudkan, maka solusi yang lebih konkrit adalah memusatkan seluruh data hasil riset yang dibiayai menggunakan APBN ke dalam satu sistem. Implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk membuat sebuah database terpusat yang berisi data hasil riset yang dilaksanakan dalam kegiatan yang tersebar di seluruh lembaga. Sistem ini memberikan kewajiban bagi pengguna anggaran riset yang bersumber dari APBN untuk memasukkan data hasil risetnya ke database tersebut sebagai syarat pembiayaan riset. Pemusatan ini dikhususkan untuk pendanaan riset dari sumber APBN karena dampak yang dihindari adalah tumpang tindihnya kegiatan riset yang mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Kemristek diharapkan dapat menjadi koordinator dalam implementasi pemusatan data riset secara nasional. Sistem tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemusatan data secara menyeluruh sehingga sistem lain yang akan menggunakan data riset diharuskan untuk menggunakan data dari database terpusat yang dikelola oleh Kemristek. Lembaga riset yang menjadi sumber data akan diberikan akses untuk memasukkan data ke database tersebut. Sistem pemusatan data ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menelusuri kemiripan data riset untuk menghindari duplikasi kegiatan riset. Kemristek juga diharapkan dapat menciptakan regulasi sebagai dasar pemusatan data tersebut. Dengan demikian, database yang terintegrasi secara penuh dapat terealisasi dengan baik. Sistem ini nantinya akan memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Dapat dijadikan sebagai pusat rujukan lengkap bagi pengguna hasil riset untuk dimanfaatkan. 2. Lembaga pemberi dana riset dapat menggunakan database ini sebagai bahan referensi untuk menghindari duplikasi riset yang menggunakan APBN serta mengarahkan pembiayaan riset sesuai dengan prioritas utama dan kebijakan riset Indonesia. 3. Pelaku riset dapat menjadikan database ini sebagai bahan acuan untuk melakukan pengembangan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Strategi tersebut akan sejalan dengan upaya pemusatan fokus riset dan penciptaan kolaborasi antar pelaku riset. Dengan demikian, data riset yang digunakan sebagai bahan acuan bersumber dari satu pusat yang terintegrasi, sehingga kegiatan riset yang menggunakan APBN dapat terkontrol dengan baik. Isu lainnya yang terkait dengan integrasi database hasil litbang ini adalah mengenai tindak lanjut hasil riset untuk diproduksi secara massal. Berdasarkan data Business Innovation Centre (BIC), didapatkan data bahwa hanya 8% dari invensi yang terpilih dalam lima buku serial 100 penemuan yang dirilis oleh Kemristek yang diproduksi secara massal. Kurangnya kesesuaian antara kebutuhan pengguna hasil litbang dengan riset yang dilakukan oleh peneliti salah satunya disebabkan karena kurangnya pelibatan pengguna hasil riset dalam melakukan kegiatan riset. Hal seperti ini terjadi karena beberapa pengguna hasil litbang sebenarnya memiliki kebutuhan tertentu, namun mereka tidak mempunyai akses

untuk melihat ketersediaan hasil riset yang telah dilakukan oleh litbang, serta tidak ada wadah untuk pelibatan pengguna hasil litbang dalam melaksanakan kegiatan riset. Dengan terimplementasinya integrasi sistem database tersebut diharapkan mampu memunculkan dampak positif lainnya seperti terbentuknya sebuah sistem informasi hasil litbang yang dapat digunakan pengguna hasil litbang untuk mencari solusi terkait permasalan tertentu atau bahkan dapat dijadikan sebagai forum interaksi pengguna hasil litbang untuk menyampaikan permasalahan mereka sehingga hasil-hasil riset yang dilakukan oleh peneliti tidak sekadar dijadikan sebagai arsip dokumen tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna hasil litbang. Proses integrasi database perlu pula dikawal dengan pembuatan regulasi pendukung. Tanpa ada intervensi regulasi yang menuntut hal tersebut diwujudkan, maka proses integrasi sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya komponen lembaga yang terlibat dalam kegiatan riset di Indonesia. Perancangan regulasi antara lain dapat berisi mengenai pemusatan data hasil riset yang dibiayai oleh APBN. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan komitmen dan keterbukaan bagi seluruh lembaga untuk berbagi data dan informasi terkait hasil riset di masing-masing lembaga. III. PENUTUP Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Riset dan Teknologi tahun 2013, disebutkan bahwa salah satu rumusan hasil RAKORNAS tersebut adalah perlunya dibangun database riset dan dukungan instrumen untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang menghimpun periset dari LPNK, LPK, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Litbang Swasta, baik di pusat maupun di daerah. Isu tersebut diangkat melihat fenomena sulitnya menumbuhkan iklim inovasi yang kompetitif di sektor riset. Alokasi anggaran yang lebih sedikit dibandingkan negara lain merupakan salah satu persoalan mendasar. Namun, meningkatkan alokasi anggaran riset tidak serta merta meningkatkan kualitas riset secara menyeluruh. Di satu sisi, jumlah publikasi internasional dan invensi yang diproduksi secara massal memang masih sangat minim. Hal tersebut tidak sebanding dengan dana riset yang dikeluarkan melalui APBN setiap tahunnya. Fakta tersebut menerangkan bahwa penambahan alokasi dana riset tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas riset yang dilakukan oleh lembaga litbang. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas riset dengan cara membuat sistem database hasil litbang terpusat. Database ini memiliki fungsi sebagai pusat data dan publikasi hasil riset, wadah interaksi antara pelaku riset dan pengguna hasil litbang, rujukan untuk mengurangi duplikasi riset, serta menjadi bahan acuan untuk menentukan fokus pembiayaan riset. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah kegiatan riset yang berkualitas serta sesuai dengan arah kebijakan riset dan kebutuhan pengguna hasil litbang. Dibutuhkan pula regulasi yang mewadahi kebijakan tersebut agar penerapan

pemusatan database hasil riset yang melibatkan seluruh lembaga riset dapat dilakukan dengan baik. REFERENSI
[1] The Global Competitiveness Report 2012-2013. Diperoleh dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRe port_2012-13.pdf. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [2] Publikasi Ilmiah dan Paten Indonesia Rendah. Diperoleh dari http://sains.kompas.com/read/2013/01/07/11454710/Publikasi.Il miah.dan.Paten.Indonesia.Rendah. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [3] The Global Innovation Index 2013. Diperoleh dari http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.p df. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [4] Agenda Riset Nasional dan Permasalahan Sinergi Riset di Indonesia (2013). Diperoleh dari http://www.drn.go.id/index.php/en/component/content/article/8berita-terkini/260-agenda-riset-nasional-dan-permasalahansinergi-riset-di-indonesia. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. [5] Fungsi Kementerian Riset dan Teknologi. Diperoleh dari http://ristek.go.id/index.php/module/Profile/id/2.Diakses tanggal 10 Oktober 2014.

Similar Documents

Premium Essay

Homeland Security Research Design

...Homeland Security Research Design Chris Hix HSM421: Research & Analysis in Homeland Security Professor:  Kenneth Jenkins March 7, 2016 Homeland Security Research Design The United States has invested heavily in maintaining cyber security and border security in the homeland. Federal, State, and Local level initiatives have been implemented to escalate enforcement undertakings in communities across the country. These efforts are geared towards thwarting illegal border crossings and unlawful presence and occur in tandem with workplace enforcement to prevent illegal employment. However, these measures are not level with the excessive’ focus on terrorist threats displayed by agencies tasked with ensuring homeland security. The system is correctly focused on the terrorist threat posed by radical groups that are miles away while exhibiting complacency to more immediate threats. For instance, hackings, illegal immigration, human, and substance trafficking do more damage in a year than the combined damage of all terrorist activities to ever occur on American soil. Consequently, if the system is to achieve its mandate of ensuring Homeland Security, its main focus should be on immediate threats, of which cyber and border security are of most concern. The continued focus on terrorism as the central threat to homeland security necessitates an examination of the key factors that influence decision-making regarding homeland security. Hypotheses Getting the priorities......

Words: 2565 - Pages: 11

Free Essay

Beaver Critic

...to capitulate their geographical advantage since the area was abundant in coal deposits, and lead to one of the wealthiest expansions in Maritime history. As Acheson famously points out, the local attitude was that despite transportation problems, it would still become the industrial centre of Canada because only it had commercially viable iron and coal deposits, and only it could control Montreal fuel resources. Why then, did the end of an era dominated by manufacturing lead to an economic stagnation that left a permanent imprint over the course of the century? Over the years, historians and economists alike have deemed a variety of factors as accountable for the general economic backwardness that prevailed. While some of these academic research pose contradictions amongst themselves, the general proposition is that the phenomenon was driven by a mixture of social economic rationalization, political incentives, and geographically inherent conditions. To shed more in-depth light on the analysis of the Maritime experience, a preliminary examination is required on the various proposals of when the downturn started. These different arguments on timing serve as...

Words: 3661 - Pages: 15

Premium Essay

Swateer

...ARTICLE IN PRESS Int. J. Production Economics 106 (2007) 323–345 www.elsevier.com/locate/ijpe Organizational structures and the performance of supply chain management Soo Wook Kimà College of Business Administration, Seoul National University, San 56-1, Sillim-dong, Kwanak-gu, Seoul, Republic of Korea Accepted 12 July 2006 Available online 26 September 2006 Abstract The objective of this paper is to suggest a set of best organization structures for efficient supply chain management. For this, this paper derives organization types for supply chain management according to the formalization and centralization level of an independent department responsible for supply chain management (SCM) activities, and hierarchical relationship in organizational position and operational responsibility between the SCM department and existing other functional departments. And then, this paper identifies organizational characteristics, which have significant influences on SCM performance by investigating the difference in performance across the proposed organization types. From the results of empirical test, this paper finds that even though too excessive formalization and centralization of the SCM department within a firm may interrupt complete SC integration and performance improvement, a certain range of control by the SCM department is inevitable to build the fundamentals of integrated supply chain management, and thus the temporary pursuit of intensive control focused organization type......

Words: 13751 - Pages: 56

Premium Essay

Strategic Ihrm

...into the overall strategic management of the MNE. This includes describing the links of global business strategy to the performance of HR responsibilities in international business and discussing the outcomes that a strategically managed international business might expect from effectively tying together an international business strategy and SIHRM. The chapter then summarizes the findings of research studies on the nature and role of strategic IHRM. LEARNING OBJECTIVES * Describe the development of SIHRM and the process of international strategic management. * Describe the evolution of the MNE in terms of various stages of internationalization and the methods firms use to enter international markets. * Describe the process for developing MNE strategy and IHRM strategy and the relationship between the two. * The extent and nature of research into the practice of strategic IHRM. CHAPTER REVIEW OUTLINE I. Strategic International Human Resource Management: An Introduction SIHRM is the part of IHRM that focuses on creating and implementing IHRM policies and practices that help achieve an MNE’s international vision and objectives, that is, its international strategy. It also involves the strategic management of the IHR function...

Words: 2870 - Pages: 12

Free Essay

Newspaper Industry

...Evidence from a Chinese Newspaper Yanhui Wu London School of Economics Job Market Paper February 2011 Abstract Authority de…nes the formal structure of an organization, and is essential for the allocation of resources inside the …rm. This paper develops a theory of authority in a multiple layer hierarchy, in which the distribution of authority alleviates incentive incompatibilities. To examine the theory, I collect monthly personnel data from about 200 journalists over three years in a Chinese newspaper, and provide evidence on their incentives and performance under two basic organizational forms — centralization and decentralization. Relying on an unexpected organizational reform from decentralizing to centralizing editorial power in some divisions of the newspaper, I …nd three main results: 1) centralization improves the quality of the journalists’performance, in terms of the newspaper’ inters nal assessment and the external measures of news content; 2) centralization reduces the journalists’activities for private gain; 3) centralization decreases the editorial activities conducted by managing editors. These results are in line with the theory: a more centralized hierarchy achieves better control over workers’ opportunistic behaviour, at the cost of depressing middle managers’initiative. Key Words: Authority, Organizational Structure, Incentives, Information, Action Distortion, Decision Bias, Media Bias JEL Classi…cations: D2 J5 L2 M5 Economics Department and Centre......

Words: 21296 - Pages: 86

Premium Essay

Airasia

...Thomas Bähr | Michelle Lindlar TIB—German naTIonal lIBrary of ScIence and TechnoloGy ›Varying realities?‹ —sWOt analysis Of a cOnsOrtially Operated digital preserVatiOn system »The belief that one’s own view of reality is the only reality is the most dangerous of all delusions.« paul WatzlaWick IntroductIon: The swot analysis is a strategic management model. It forms the basis of almost all attempts to formalize the process of strategy development. Examples for external factors in a swot analysis are technological developments, market trends, other institutions and politics. Examples for internal factors are financial resources, knowhow, staff and image. H E n ry M I n Tz B E rg The poster will exemplify how a swot analysis can be used in the context of a consortially operated digital preservation system using the example of goportis—Leibniz Library network for research Information, the strategic network of the three german national Libraries. SWot analySIS: O ppO rTu n i Ti es Th r eaTs sTr en gThs SO Strate g i eS • service model • (organisational/contractual) flexibility towards changes • knowledge exchange • collaboration in standard tasks (e.g. technology watch, community watch, format registry work) • re-use of practical experiences of partners in system (e.g. configurations, workflows, preservation planning) St Strateg i eS • observation of digital preservation community for evolving standards and......

Words: 648 - Pages: 3

Premium Essay

The Global Integration of Diversity Management: a Longitudinal Case Study

...well-known European MNC, which has been attempting to integrate diversity management globally throughout its worldwide operations. Adopting a Finnish host-country perspective, the study investigates what TRANSCO has been integrating, how it has tried to facilitate this and the challenges that have arisen throughout the process. The results indicate that TRANSCO has committed a considerable amount of resources to the global diversity management integration process, reflected in the myriad of integration mechanisms utilized. In terms of their integration strategy, it was evident that TRANSCO was able to achieve global consistency at the level of diversity philosophy, but was forced to rely on a more multi-domestic approach to implementing diversity policies and practices. The challenges encountered served to highlight the demographic, cultural and institutional embeddedness of diversity management when transferred into a non-Anglo-Saxon host context. Keywords Diversity management; multinational corporation; institutional theory; Finland. Introduction Although increasing workforce diversity and its...

Words: 11681 - Pages: 47

Premium Essay

Organizational Culture of National University of Science and Technology (Nust)

...Final Project GMT - 506 Management Theories & Practices Organizational Culture of National University of Science and Technology (NUST) Submitted to Dr. Faisal Asghar Imam Submitted by Anum Malik Ayoosha Saleem Haseeb Ahmad Muhammad Iqrash Awan Zammad Ahmad NUST Business School Table of Contents 1 2 3 4 5 Introduction ........................................................................................................................................... 3 Organization’s Background .................................................................................................................. 3 Research Methodology ......................................................................................................................... 3 Literature Review.................................................................................................................................. 4 Findings................................................................................................................................................. 5 5.1 Artifacts......................................................................................................................................... 5 Physical artifacts ................................................................................................................... 5 Information artifacts.............................................................................................................. 6 5.1.1...

Words: 3483 - Pages: 14

Premium Essay

Yyj Gfhfghjg Ereegrhtr

...Management with ERP Applications VIDEO CASE Systems Systems TAGS SUMMARY URL CASE Coordination of decentralized business units; centralization of business rules; data security; management decision making; real-time “enterprise wide” resource planning (ERP); collaboration; knowledge sharing. China’s state owned strategic resources enterprise Sinosteel Corporation uses Oracle Enterprise Resource Management (ERP) to strengthen its business management and global reach. L= 4:50. http://www.youtube.com/watch?v=j5rBGljckjw “Sinosteel Corporation (abbreviated as Sinosteel) is a central enterprise under the administration of the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission. There are 76 subsidiaries under the administration of Sinosteel, among which 53 are in China and 23 abroad. The revenue from core businesses reaches RMB 111 billion in 2008. Chinese currency is called the Renminbi (RMB), and it is currently trading at .146 US dollars in 2009. Sinosteel is mainly engaged in developing and processing of metallurgical mineral resources, trading and logistics of metallurgical raw materials and products, and related engineering technical service and equipment manufacture. It is a large multicontinued CHAPTER 8 CASE 1 SINOSTEEL STRENGTHENS MANAGEMENT WITH ERP APPLICATIONS 2 national enterprise with core businesses engaging in resources development, trade & logistics, engineering project and science & technology, equipment......

Words: 810 - Pages: 4

Premium Essay

Network Structure and Inter-Organizational Knowledge Sharing Capability

...Network Structure and Inter-organizational Knowledge Sharing Capability ABSTRACT This paper examines how the structure of a supply network can affect the inter-organizational knowledge sharing capability, which is expressed by absorptive capacity and shared identity. The supply network structure is analyzed by two dimensions – formality and centrality. Propositions about the relationships between network structure and knowledge sharing capability are suggested at the end. Subject Areas: Supply chain management, Inter-organizational knowledge sharing, Absorptive capacity, Shared identity, Network structure. 1 1. INTRODUCTION Historically, individual organizations have tried to improve their own performance in an effort to gain competitive advantage. Today, the success of an individual organization depends largely on the performance of its suppliers and customers [1]. Consequently, supply chain or supply network management is one of the critical success factors in today’s marketplace [2]. As organizations increasingly connect with and rely on partners and suppliers in their supply networks, interdependencies among these organizations naturally increase. This increase, in turn, makes today’s supply networks more complex [3], and members of such complex supply networks face many sources of uncertainties – internal as well as external1. Fisher [4] argues that the strategy of the supply network – lean vs. responsive – should be aligned with the product types – functional vs...

Words: 4801 - Pages: 20

Premium Essay

Human Capital and Sustainable Development

...Topic of Research Proposal: HUMAN CAPITAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NIGERIAN ECONOMY. Background of the Study Human Capital has been recognized globally as one major factor that is responsible for the wealth of nations. According to Smith (1776) and Folloni & Vittadini (2010), human capital refers to the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society. Without adequate investment in developing the human capital which is the process of increasing knowledge, skills and the capacities of people in the country, the possibility of sustainable development might be minimal. Investment in the human resource determines the type, quality, availability and productivity of the nation’s manpower. It involves the socio-economic development strategies (European Commission, 2007) critically needed to facilitate sustainable development. One major challenge facing Nigeria as a nation within the global community, is how to achieve sustainable development. According to the IMF (2002), sustainable development is made of three pillars. They are economic development, social development and environmental development. The essence of these pillars are to maintain and enhance the capacity and capability of future generations while meeting the needs of the present generation. To accomplish these multi-dimensional tasks, human capital should be strategically cultivated and positioned for the preservation of both the present and the future economic growth and......

Words: 4067 - Pages: 17

Premium Essay

Virtualization

...Virtualization and Its Benefits Virtualization and Its Benefits AITP – Research and Strategy Advisory Group Christine, Leja, CCP, Chair Richard C. Barnier Charles L. Brown, CCP Paul F. Dittmann Paul Koziel Mark Welle J.T. Westermeier, JD, CCP Abstract Virtualization provides many benefits – greater efficiency in CPU utilization, greener IT with less power consumption, better management through central environment control, more availability, reduced project timelines by eliminating hardware procurement, improved disaster recovery capability, more central control of the desktop, and improved outsourcing services. With these benefits, it is no wonder that virtualization has had a meteoric rise to the 2008 Top 10 IT Projects! This white paper presents a brief look at virtualization, its benefits and weaknesses, and today’s “best practices” regarding virtualization. The Association of Information Technology Professionals (AITP) recommends these “best practices” to obtain the benefits that virtualization offers. Copyright 2008, Association of Information Technology Professionals. Permission to copy for personal non-commercial use granted. When the paper is referenced or quoted, direct the reader to www.aitp.org. Special thanks to the following editor: Mike Hinton, Southwestern Illinois College AITP Research and Strategy Advisory Group October 14, 2008 Page 1 of 40 Virtualization and Its Benefits Executive Summary Virtualization has quickly evolved from......

Words: 16382 - Pages: 66

Free Essay

Terrorism

...Abstract This paper explores four different topics on homeland security and anti-terrorism policies. The creation of the Department of Homeland Security or (HDS). What policies had to be implemented and what did the creation of a new agency affected or benefit. The impact that international terrorism has caused the United States of America and how this policies and changes help build a stronger defense against them. The implementation of local enforcement agencies and the community in the fight to deter terrorist attacks. The Federal Emergency Management Agency or (FEMA) and how organizational bureaucracy hindered cooperation and communication among local and federal agencies. This paper will address what measures have been and can be taken in the future to improve inter-agency cooperation and communication. Table of Content Terrorism and Homeland Security: The Impacts on Preventative Measures Abstract……………………………………………………………………………………………2 Introduction………………………………………………………………………………………..4 Terrorism and the creation of the DHS………................................................................................4 USA PATRIOT ACT……………………………………………………………………………...5 Appropriate roles of agencies and community………………………………………………….5-6 Preventative plans…………………………………………………………………………………6 Community Emergency Response………………………………………………………………...6 FEMA……………………………………………………………………………………………..7 National Response Plan…………………………………………………………………………...7 Interagency......

Words: 2744 - Pages: 11

Premium Essay

Education

...itself which contradict the almost absolute delegation of authority suggested by this entry in the State list; and what is even more significant, the Central Government has since shown an unprecedented activity and interest in the field of education ever since the attainment of independence. In 1947, it appointed a University Commission and has since been engaged in evolving common policies in Higher education such as the introduction of the three-year degree course. This was followed by a Secondary Education Commission which tried to introduce a number of uniform trends in a field where the Centre has had hardly any constitutional authority. No Commission was appointed in the field of Primary education. But the scheme of Basic education was declared to have gone beyond the stage of experimentation and was also adopted as the national pattern at the Elementary stage. The interest of the Central Government in Technical education and scientific research has been too obvious to need any illustration. Besides, an innumerable number of Committees and Reports have tried to iron out an all-India thought, policy and programme in almost every sector of education. Of still greater importance is the revival of the Central grants for education which had been discontinued in 1918-1919. In the period of post-war reconstruction as well...

Words: 19844 - Pages: 80

Premium Essay

Imm Soan Cau Hoi Midterm

...The values that distinguished countries from each other could be grouped statistically into four clusters. These four groups became the Hofstede dimensions of national culture: • Power Distance (PDI) • Individualism versus Collectivism (IDV) • Masculinity versus Femininity (MAS) • Uncertainty Avoidance (UAI) A fifth Dimension was added in 1991 based on research by Michael Bond who conducted an additional international study among students with a survey instrument that was developed together with Chinese employees and managers. That Dimension, based on Confucian dynamism, is Long-Term Orientation (LTO) and was applied to 23 countries. In 2010, research by Michael Minkov allowed to extend the number of country scores for this dimension to 93, using recent World Values Survey data from representative samples of national populations. What about Vietnam? If we explore the Vietnamese culture through the lens of the 5-D Model, we can get a good overview of the deep drivers of Vietnamese culture relative to other world cultures. Power distance This dimension deals with the fact that all individuals in societies are not equal – it expresses the attitude of the culture towards these inequalities amongst us. Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed unequally. Vietnam scores high on this dimension (score of 70) which means that......

Words: 1792 - Pages: 8