Free Essay

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

In: Historical Events

Submitted By syauqijazil
Words 1743
Pages 7
NAMA : M. Syauqi Jazil
NIM : 135030201111081
K Class 2013

TAKE HOME UTS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama “Burgerkunde”. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. b. Rech en Plich ( Bambang Daroeso, 1986: 8 9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu :Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus memiliki izin. Dalam pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru, dan yang berhak mengajar hanyalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non-formal terutama dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional yakni bung Karno dan Bung Hatta. Pelaksanaan pendidikan politik baik yang dilakukan oleh guru-guru sekolah partikelir maupun yang dilakukan para tokoh pergerakan nasional, pada prinsipnya dapat di nyatakan sebagai “cikal bakal” pendidikan politik atau PKn di Jaman Indonesia merdeka. Sesudah Proklamasi kemerdekaan

Gambaran Nu’man Somantri (1976: 34-35), yakni : A. Kewarganegaraan (1957) Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. B. Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . Uud, pidato- pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di America pada tahun-tahun setelah declaration of Independence Amerika c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968) Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus di muat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi.

Menurut Ali Emran (1976: 4) isi PKn meliputi : 1. Untuk SD : pengetahuan Kewargaan negara, sejarah Indonesia, ilmu Bumi. 2. Untuk SMP : Sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan MPRs. 3. Untuk SMA : Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tatanegara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi. Tahun 1970 PKn difusikan ke dalam mata pelajaran IPS. Tahun 1972, dalam seminar di Tawangmangu Surakarta, menetapkan istlah ilmu kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti CIVICS, dan pendidikan Kewargaan Negara (PKn) sebagai istilah civic Education. Dengan demikian, IKN lebih bersifat teoritis dan PKn lebih bersifat praktis antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karna perkembangan PKn sangat tergantung pada perkembangan IKN. d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Menurut Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 mengintegrasikan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPKn. Perkembangan PKn pada masa transisi Demokrasi

Perkembangan PKn pada era Orde Baru, ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena : 1. Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan. 2. Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran. 3. Fandalisme, paternalisme dan absolutisme 4. Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Kondisi di atas berpengaruh pada perubahan kurikulum PPKn dan pelaksanaan pengajarannya di lapangan yang lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba dari pada untuk meningkatkan pemberdayaan warga Negara dalam berhubungan dengan negara. Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum pendidikan

Tujuan Negara Kesatuan RI

Tujuan negara kesatuan RI secara ekspilisit dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 diantaranya berbunyi :
“.........melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka....”
Dari bunyi alenia 4 tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya negara RI adalah :

1. melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Syarat terbentuknya Negara Kesatuan RI Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting . syarat-syarat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan. Unsur konstitutif ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenui setelah negara berdiri. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.
Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :
a. Rakyat yang bersatu
b. Daerah atau wilayah
c. Pemerintahan yang berdaulat
d. Pengakuan dari negara lain

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, yang merupakan Konvensi Hukum Internasional, Negara harus mempunyai empat unsur konsititutif, yaitu :
a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (staatvolk).
b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan.
c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat.
d. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain.

Penyebab UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali

1. Struktur ketatanegaraan indonesia yang terlalu bertumpu pada mpr sebagai pelaku kedaulatan rakyat 2. Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif 3. Adanya pasal-pasal yang terlalu luwes dan multiinterpretatif 4. Banyaknya kewenangan presiden yang mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 5. Rumusan asli UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara tidak didukung deengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan yang demokratis, bersupremasi hukum,pemberdayaan rakyat, ham, serta mengenai otonomi daerah 6. Menyempurnakan UUD yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman 7. Agar mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat 8. Memiliki banyak kelemahan baik secara konstektual ataupun secara konstruksi hukum. 9. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 10. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum

Contoh kasus yang bertentangan dengan sila pancasila
Kasus yang bertentangan dengan adanya sila pertama adalah :
a) Bom Bali
Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat (AS) menyatakan kesediaannya membantu Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk mengungkap kasus peledakan bom di Jalan Legian, Kuta, Bali, yang menewaskan sedikitnya 182 orang, Sabtu (12/10) malam. Bantuan serupa juga datang dari Polisi Federal Australia (AFP). Selain kedua tim tersebut, Polda Bali juga dibantu Polda Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menuntaskan kasus peledakan bom di Kuta itu. “Kita terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama bilateral atau kolektif dengan negara lain dalam upaya memerangi terorisme, termasuk joint investigation ataupun pertukaran informasi intelijen,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda usai mengadakan pertemuan dengan para perwakilan asing di Departemen Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/10). Perihal adanya bantuan FBI itu juga dibenarkan Kepala Badan Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri Inspektur Jenderal Saleh Saaf. Akan tetapi, ia belum mengetahui detail dari bantuan tersebut. Ia mengatakan, jajaran Kepolisian Negara RI (Polri), tambah Saleh, terbuka bagi negara mana pun yang ingin memberikan bantuan tenaga penyidiknya. “Tidak ada masalah soal itu, sebab kami pun selama ini juga sudah memiliki hubungan Interpol.” Ditegaskan, “Cuma kalau mereka datang diam-diam dan melakukan penyidikan sendiri, itu yang tidak boleh.” Sedangkan Pemerintah Australia maupun Inggris sejauh ini, menurut Saleh, baru menyampaikan kesediaan mereka untuk memberi bantuan kemanusiaan. “Seperti Australia, selain memberi bantuan tenaga medis, bahkan mereka juga sudah mengevakuasi 41 warga negaranya yang menjadi korban dalam ledakan tersebut,” ujarnya.

b) Bom Bunuh Diri di Solo
Juru bicara Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Timur Zulkarnain menduga bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Kepunton, Solo, Jawa Tengah, berkaitan langsung dengan gejolak yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu. “Pemerintah harus waspada, gejolak seperti di Ambon sudah menjalar dan tidak hanya terjadi di Ambon,” kata Zulkarnain kepada Tempo, Ahad 25 September 2011. Bom bunuh diri di Solo sendiri, tambah dia, merupakan imbas dari ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus Ambon.
Konflik yang terjadi di Ambon, tambah dia, telah menyulut banyak kelompok yang bersiap jihad ke Ambon. Hanya, pengetatan pintu-pintu masuk ke Ambon membuat banyak kelompok yang akhirnya memutuskan untuk menyalurkan niatan jihadnya di luar Ambon.
“Ini sebab-akibat, di Ambon, polisi tidak tegas dan terkesan diskriminatif,” kata Zulkarnain sembari mencontohkan tidak transparannya polisi dalam mengungkap kasus kematian seorang tukang ojek di Ambon.
“Kami tahunya si tukang ojek di Ambon itu tidak diotopsi. Jadi jangan heran kalau ada yang marah,” ujar dia. Tak hanya itu, polisi dalam kerusuhan di Ambon dinilai juga tidak transparan dalam menjelaskan terkait isu penembakan oleh sniper.
Zulkarnain melihat, selama pemerintah ataupun penegak hukum tidak tegas dan transparan dalam menyikapi kasus Ambon, selama itu pula aksi-aksi seperti yang terjadi di Solo akan terus terulang.

Analisa dari 2 contoh kasus diatas

Dari kedua kasus tersebut diatas menandakan bahwa sudah tidak relevannya warga indonesia dengan nilai pancasila khususnya pada sila pertama. Dari kasus pertama dikatakan bahwa pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan jihad, sedangkan pada kasus kedua yaitu menunjukkan bahwa adanya pendangkalan iman seseorang. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan nilai pada sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menghilangkan nyawa seseorang sekalipun alasannya adalah berjihad dan membela agama islam. Belajar dari kasus pengeboman yang sering terjadi di berbagai daerah seharusnya pemerintah mengadakan tindakan yang tegas kepada pelaku bom, memberikan hukuman kepada pelaku. Pada kasus pengeboman yang semakin marak ini terlihat pemerintah yang seolah jalan ditempat,tidak adanya tindakan yang pasti. Tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya bentuk tindakan provokasi terhadap kerukunan umat beragama. Banyaknya kasus bom menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memayungi keamanan pada masyarakat, kegagalan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang notabennya indonesia terdiri dari beragam agama’

Similar Documents

Free Essay

Kwn Tambahan

...Pengertian Pendidikan Kewarganegaan : *Menurut UU No 2 tahun 1989 tentang SIDIKNAS bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat dihandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PENDIDIKAN KEWAREGANEGARAAN. Hamdan Mansur dkk, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal : 6). *Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berkpribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif terampil disiplin, memiliki etos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kemasa depan . (CERDAS, KRITIS, DAN AKTIF BERWARGANEGARA. Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal :3) Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindak cerdas dan penuh rasa tanggung jawab seorang warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.......

Words: 3003 - Pages: 13

Free Essay

Asdasds

...Dibuat oleh kelompok 4: Anthony Wijaya /0131141216 Kelas : Bisnis 2L Danita Adriani /0131141209 Materi : Middle Class in Indonesia Eldo Mahadika /0131141107 Nita Surlyanti /0131141165 Kelas Menengah di Indonesia I. Pandangan para ahli Analisa kelas modern pada dasarnya bersumber dari dua tradisi pemikiran, Karl Marx dan Max Weber. Berikut akan dikupas padangan tentang kelas modern menurut masing-masing tokoh. A. Karl Marx Karl Marx dengan konsepsi “Marxisme” membuat suatu pendapat sendiri mengenai konsep kelas sosial. Ia berpendapat bahawa konsep kelas hanyalah alat analisa untuk melihat mekanisme penghisapan dari satu golongan atas golongan lain. Kelas sosial diukur dari seberapa seseorang memiliki faktor produksi, dan digambarkan sebagai gambaran seperti “kasta”. Ada beberapa unsur dalam teori kelas Karl Marx yang perlu diperhatikan. Pertama, tampak betapa besarnya peran segi struktural dibandingkan segi kesadaran dan moralitas. Pertentangan antar buruh dengan majikan bersifat objektif karena berdasarkan kepentingan objektif yang didasarkan kedudukan mereka masing-masing dalam proses produksi. Kedua, karena kepentingan kelas pemilik dengan kelas buruh secara objektif bertentangan, mereka juga akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Kelas pemilik, dan kelas-kelas atas pada umumnya mesti bersikap konserfatif, sedangkan kelas buruh, dan kelas-kelas bawah pada umumnya, akan besikap progresif dan revolusioner. Ketiga, dengan......

Words: 2404 - Pages: 10

Free Essay

Kwn Globalisasi

...MAKALAH KEWARGANEGARAAN TRIGER KASUS : GLOBALISASI KP F KELOMPOK 9,2,6, dan 8 ANGGOTA KELOMPOK : 1. HALINDA SARASWATI 24 2. DEVIE YERINA PUTRI 14 3. NOFI IKA NURIZZA 02 4. ANGELITA MUHAMMAD 17 5. SARI ANGRIANI 01 6. AMILLA PRABAWATY 05 7. ISMI FATMALA 06 8. PUTRI WIJAYANTI 9. FARCHANDIKA 54 10. IRMA DEFANI 58 11. RENDRA TUA SAMOSIR 59 12. DESI TELIANA SILIM 09 13. ANNISA DIENI EKA PUTRI 10 14. ARIDA INTAN KUMALASARI 13 15. NOVIANA ISMAYANTI 16 FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS SURABAYA 3 JUNI 2015 I PENDAHULUAN Sekilas Mengenai Globalisasi Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti dunia. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Pengertian globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktifitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya ketergantungan antarindividu dan antarmasyarakat di seluruh dunia.Jadi, pengertian globalisasi adalah menyatunya negara-negara yang ada di dunia menjadi satu negara yang sangat besar tanpa mengenal batas. Salah satu penyebab terjadinya......

Words: 1621 - Pages: 7

Free Essay

Computerize

...pilar CSR yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan Komunitas, Peningkatan Nilai Ekonomi, Menjaga Kelestarian Lingkungan, dan Solidaritas Kemanusiaan. Berikut program-program yang dilakukan oleh indofood: Pembangunan Sumber Daya Manusia Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan Perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non–formal, mendukung kegiatan pengembangan riset, dan meningkatkan kompetensi para guru. Beasiswa Indofood Sukses Makmur (BISMA) Setiap tahun Perseroan memberikan beasiswa bagi anak–anak karyawan yang berprestasi. Selama tahun 2011, sekitar 1.570 anak–anak telah memperoleh bantuan beasiswa yang diberikan untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Melalui bantuan pendidikan ini, Perseroan ingin mendorong siswa yang merupakan putra putri dari karyawan Indofood untuk sepenuhnya menggali potensi diri. Lebih dari 15.000 anak karyawan telah menerima beasiswa ini.Bekerjasama dengan Yayasan Karya Salemba Empat, sepanjang tahun 2011 Indofood juga memberikan beasiswa kepada 226 mahasiswa berprestasi dari Perguruan Tinggi di...

Words: 1997 - Pages: 8

Free Essay

Manajemen Umkm

...1,7 miliar dollar AS per tahun. Padahal produk tersebut termasuk komoditas rakyat yang bisa diusahakan pelaku UKM.  Baru-baru ini, ada berita hanya sekitar 20 persen perguruan tinggi swasta (PTS) Indonesia yang siap memasuki era globalisasi, utamanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) tahun 2015 dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Berita tersebut muncul dari birokrat Indonesia yang tentunya bagaikan cambuk bagi penggiat pendidikan tinggi agar mengantisipasinya. Lalu, bagaimanakah kesiapan para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi era tersebut?  Pada 12 Desember 2012, ada pertemuan para tokoh Dekopin, Asosiasi UKM, Iwapi, dan lain-lain dengan instansi pemerintah (Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenlu, BKPM). Mereka membahas perkembangan kerja sama ekonomi internasional dan langkah-langkah antisipasinya agar kelak para pelaku KUKM tidak terkaget-kaget dalam memasuki era MEA. Dalam pertemuan itu, terungkap betapa makin terbukanya negeri ini kepada pihak negara lain. Demikian sebaliknya, negeri lain pun terbuka bagi warga Indonesia sehingga dalam kerangka MEA, Indonesia harus siap menerima mereka dan siap mendatangi mereka.  Boleh dikatakan, pada tahun 2015, berlaku “Konstusi ASEAN” yang berimplikasi pada status kewarganegaraan. Orang Indonesia bukan hanya menjadi WNI, tetapi juga menjadi warga ASEAN. Dalam kesepakatan MEA, tertulis menciptakan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi yang memuat adanya aliran bebas: barang,......

Words: 876 - Pages: 4

Free Essay

Summary Global War for Talent

...SUMMARY GLOBAL WAR FOR TALENT Disusun Oleh: Yesa Ardiansyah Perdana (1306357762) MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA 2014 Introduction Seiring perkembangan ekonomi global yang pesat dari tahun 2002-2007, pemimpin bisnis dan manajer sumber daya manusia mengkhawatirkan mengenai kompetisi internasional untuk talent yang semakin intens. Survei Global Tahunan PricewaterhouseCooper menunjukkan bahwa 89% CEO yang mengikuti survei menaruh ‘people agenda’ sebagai salah satu prioritas mereka. Saat ini, dengan krisis finansial global, perlambatan ekonomi, dan restrukturisasi massal, “talent” tetap menjadi agenda penting yang difokuskan pada achiever tertinggi. Survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Hewitt (2008) menunjukkan bahwa meskipun perekonomian menurun; kebanyakan perusahaan masih berniat untuk fokus pada top talent, dengan hampir setengahnya berencana untuk menjaga atau meningkatkan biaya learning and development. The talent concept “War for talent” secara resmi diluncurkan pada tahun 1998 ketika McKinsey & Company mempublikasikan laporan yang menyatakan bahwa “talent yang lebih baik patut dipertarungkan”. Menurut McKinsey, talent adalah ... “keseluruhan kemampuan seseorang... kemampuan intrinsik, skill, pengetahuan, pengalaman, intelegensi, penilaian, sikap, karakter dan dorongan. Talent juga termasuk kemampuan untuk belajar dan berkembang”. Selain itu, bagi McKinsey talent juga mengacu pada “yang terbaik dan tercerdas”. Saat......

Words: 958 - Pages: 4

Free Essay

Hubungan Etnik

...National University of Malaysia Jurnal Hadhari Bil. 3 (2010) 61-84 Institute of Islam Hadhari CABARAN INTEGRASI ANTARA KAUM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF SEJARAH, KELUARGA DAN PENDIDIKAN MOHD RIDHUAN TEE ABDULLAH ABSTRAK Kajian berkaitan dengan integrasi kaum di Malaysia agak kompleks. Ini kerana, sosio politik setiap kaum bersifat perkauman. Agen-agen seperti sejarah, pendidikan, media, parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan amat kuat mencengkam budaya politik setiap kaum. Akhirnya, lahirlah setiap bangsa yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bukti-bukti ini diperolehi melalui tinjauan yang dibuat ke atas kajian-kajian sebelum ini. Keadaan tidak banyak berubah sehingga ke hari ini. Kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pengaruh agen sosio politik seperti sejarah, institusi keluarga dan pendidikan yang dilalui meninggalkan kesan terhadap hubungan antara kaum. Hasil kajian menunjukkan sosio-politik perkauman melahirkan sentimen perkauman yang tinggi. Integrasi masih lagi samar. Realitinya, sentimen perkauman masih kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Kata Kunci: Integrasi nasional, sosialisasi politik, politik etnik, agenda nasional, perpaduan ABSTRACT Study on integration and unity among races in Malaysia is quite complex. These are due to the facts that the political socialization agents process i.e. history, education, social, economy and politic, are race oriented. Every race fights for their own interest. Most of the past research...

Words: 8715 - Pages: 35

Free Essay

Pengajian Malaysia

...& SELAMAT SEJAHTERA ‫ا و آ‬ BAB 1: PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA TOPIK-TOPIK BAB; TOPIKMASYARAKAT BUDAYA HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA MPW 1133 PENGAJIAN MALAYSIA Tenaga Pengajar: Pengajar: En. Muhamad Wazir Bin Muslat FPSS UNiSEL, Bestari Jaya UNiSEL, Tel : 017-2406268 017email: muhamad_wazir_muslat@yahoo.com 1 2 MASYARAKAT PENGENALAN Negara D.K.R.T Malaysia dari segi Sejarah Kedudukan geografi Kedudukan ekonomi Kepelbagaian masyarakat PENGENALAN DEFINISI MASYARAKAT KONSEP-KONSEP MASYARAKAT KONSEPMASYARAKAT MAJMUK HUBUNGAN ETNIK PEMBINAAN BANGSA/NATION MALAYSIA 3 4 DEFINISI MASYARAKAT Kamus Dewan > kumpulan manusia yg menetap bersama di suatu tempattempatmengikut aturan tertentu Kelompok terbesar dari makhluk manusia dimana mereka hidup terjaring kebudayaan (Kucaraningrat) Kucaraningrat) Kelompok manusia yg telah lama hidup & bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya & berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yg mempunyai batas-batas tertentu batas(Linton) Samb... Satu kum. manusia yg b'hbg secara tetap & kum. t'sususn dlm m'jlnkan aktiviti2nya secara kolektif & merasakan bhw mrk adalah hidup b'sama. b'sama. Bukanlah individu yg sama shj m'jadi anggota satu2 msykt krn anggota baru akan terus menerus lahir di dlmnya & ada pula yg mati. Oleh mati. yg demikian t'dpt p'hub. terus menerus di p'hub. kalangan mrk yg masih hidup & kekal selama b'abad2 (Roucek & Warren, 1976) (Roucek Satu kumpulan / kelompok manusia......

Words: 16153 - Pages: 65

Free Essay

History

...kelompok bangsa atau etnik yang berbeza, tetapi berada di bawah satu tampuk pemerintahan. Menurut J.S. Furnival, masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa. Namun, tema campuran ini dalam erti kata yang sebenar, bergaul tetapi tidak bercantum. Setiap kumpulan mengamalkan agama dan adat, kebudayaan, bahasa, fahaman dan cara hidupnya sendiri. Masyarakat majmuk ini juga hidup bersebelahan tetapi terasing dalam satu unit politik. Dari segi ekonomi pula, wujud pembahagian pekerjaan mengikut kaum atau etnik. Berdasarkan pernyataan di atas: i. Terangkan secara terperinci kedudukan rakyat Tanah Melayu sebelum pembentukan masyarakat majmuk dari segi sosial, ekonomi dan politik. ii. Bincangkan ciri-ciri masyarakat majmuk dari persepktif sosial, ekonomi dan politik di Malaysia. iii. Bincangkan kesan-kesan masyarakat majmuk terhadap hubungan etnik di Malaysia. iv. Analisis dasar-dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Soalan 1 : Terangkan secara terperinci kedudukan rakyat Tanah Melayu sebelum pembentukan masyarakat majmuk dari segi sosial, ekonomi dan politik. Sebelum abad ke-19, penduduk di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo terdiri daripada golongan orang Melayu,orang Asli dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Selain itu, terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera, Indonesia. Tetapi tidak menjejaskan corak......

Words: 4441 - Pages: 18

Free Essay

Fgjgajhgdjhg

...Pengertian iptek dan kaitannya dengan islam Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method) .Sedang teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek, adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek Peran Islam dalam perkembangan iptek, adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimana pun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam ISLAM DASAR HUKUM MENUNTUT ILMU. 1. Sebagai seorang Muslim tentunya kita tidak asing hadits dari Rasullulah SAW yang berbunyi : ‘MENUNTUT ILMU ITU HUKUMNYA WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM LAKI-LAKI DAN MUSLIM PEREMPUAN, WAKTUNYA ADALAH DARI BUAIAN IBU (BAYI), SAMPAI MASUK LIANG KUBUR” Hadits dari Rasul SAW yang sangat jelas sekali perintahnya, bahwa dalam Islam menuntut ilmu hukumnya adalah WAJIB yang artinya adalah, jika dikerjakan dan dilaksanakan kita akan mendapat PAHALA, jika diabaikan, disepelekan/tidak dilaksanakan kita akan mendapat......

Words: 2351 - Pages: 10

Free Essay

Ethics

...business. Key Words: Ethics, Business, Moral ABSTRAK Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan ”kebaikan (rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat sebagai baik atau buruk. Sedangkan Penentuan baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dengan laba. Justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive...

Words: 5457 - Pages: 22

Free Essay

Green

... Achmad PKMK Zainunddin Zulfi 6 Dian Kartika Sari PKMK 7 Radita Sandia PKMK Selonot Sehat (S2) Diit untuk Penderita Diabetes 8 AKADEMI PEREKAM Agustina MEDIK & INFO KES Wulandari CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Anton Sulistya CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM Eka Mariyana MEDIK & INFO KES Safitri CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Ferlina Hastuti CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM Nindita Rin MEDIK & INFO KES Prasetyo D CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Sri Rahayu CITRA MEDIKA AKADEMI PERIKANAN YOGYAKARTA PKMK Kasubi Wingko Kaya Akan Karbohidrat yang Menyehatkan 9 PKMK Pemanfaatan Limbah Kayu Sebagai Bahan Utama Membuat Sangkar Burung Sekaligus Mengurangi Pemanasan Global Di Klaten Jawa Tengah Bolu Kulit Pisang Sebagai Peluang Usaha Mahasiswa APIKES Citra Medika Surakarta 10 PKMK 11 PKMK Tempe Lamtoro Kaya Gizi Sebagai Lauk 12 PKMK Rainbow Casava Nugget Alternatif Makanan Kaya Serat dan Gizi 13...

Words: 159309 - Pages: 638

Free Essay

Fafa

...tersebut ketika mengelola sebuah perusahaan ekspor domestik atau sebuah konglomerat multinasional. Karena dihadapkan pada semakin meningkatnya kompetisi global terhadap perluasan pasar, perusahaan multinasional mulai mengganti strategi pemasaran dan mengubah struktur organisasi mereka. Tujuan mereka adalah meningkatkan daya saing dan menjamin pengambilan posisi yang tepat dalam usaha memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan di pasar global. Globalisasi bisnis secara alamiah mendorong perusahaan – perusahaan tradisional yang semula berorientasi lokal untuk mulai berorientasi global. Perusahaan harus siap untuk bersaing dalam ekonomi global ketika lingkungan bisnis makro semakin menyempit dimana perusahaan – perusahaan yang telah mapan dalam persaingan lokal mau tidak mau harus bersiap untuk berhadap - hadapan dengan perusahaan global. Nike, semenjak berdiri pada tahun 1962 – yang waktu itu masih bernama Blue Ribbon Sports - telah melihat fenomena tersebut, dan menggunakan strategi ekspor produk untuk memasarkan produk mereka ke Jepang. Perkembangan bisnis Blue Ribbon Sport melonjak karena strategi ini, dan ketika perusahaan memutuskan berganti nama menjadi Nike pada tahun 1978, perusahaan dapat dengan segera menguasai pasar dan go public dua tahun kemudian. Nike bergerak kearah perusahaan multinasional dan mulai meredefinisi strategi pemasaran serta mengubah struktur organisasi mereka ketika perusahaan dihadapkan pada...

Words: 5216 - Pages: 21

Free Essay

Economic Report of Malaysia

...Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 2-18 6-7 10-15 18-36 37-42 42-50 50-70 65-68 70-72 Tinjauan Keseluruhan Rencana: Keluaran Potensi Ekonomi Malaysia Rencana: Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kajian Mengikut Sektor Keadaan Permintaan Dalam Negeri Harga dan Guna Tenaga Sektor Luar Negeri Rencana: Penyusunan Data Hutang Luar Negeri Malaysia: Mengambil Kira Entiti Kewangan Luar Pesisir di Labuan IOFC sebagai Pemastautin Aliran Dana Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 TINJAUAN KESELURUHAN Biarpun berhadapan dengan harga minyak yang berterusan tinggi dan kitaran elektronik global yang menurun, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) benar meningkat 5.3%. Pertumbuhan dipacu oleh sektor swasta dan didorong pula oleh dasar makroekonomi yang menyokong, serta keadaan kewangan yang menggalakkan. Permintaan pengguna swasta kekal mapan dengan pertumbuhan yang kukuh, sementara pelaburan swasta berdaya tahan untuk terus menyokong pengembangan ekonomi. Sektor awam pula terus mengambil kesempatan persekitaran yang menggalakkan untuk mengukuhkan keadaan kewangannya supaya ke paras yang lebih mapan. Graf 1.1 KDNK Benar, Perdagangan Dunia dan Kadar Inflasi Perubahan tahunan (%) 15 10 5 0 -5 -10 KDNK Perdagangan Dunia IHP 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDNK benar mengembang 5.3% pada tahun 2005. Dasar makroekonomi yang sesuai serta keadaan kewangan yang menggalakkan terus meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyokong pengembangan ekonomi yang......

Words: 39597 - Pages: 159

Free Essay

Tugas Sindy

...Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang . . . 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah INDONESIA PUBLISHING HOUSE Kotak Pos 1188 Bandung 40011 Telepon (022)) 6 3 3 2 Fax : ( 2 6027784,4 E a l i h d @ m i . o T l p n ( 2 6030392,; F x(022)2 6 2 7 Email: iph@bdg.centrin.net.id eeo 02 009 a 0 ) 078; mi: pbggalcm Kutipan Pasal 72: Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002) 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun denda/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah). © Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dicetak dan diterbitkan oleh Indonesia Publishing House Bandung 2006 Firman Tuhan Allah 6 Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang . . . 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah Departemen Kependetaan Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Dunia 6840 Eastern Avenue NW Washington, DC 20012 Seventh-day Adventist Believe.........

Words: 176042 - Pages: 705