Free Essay

Sejarah Pancasila

In: Historical Events

Submitted By luhan
Words 612
Pages 3
SEJARAH PANCASILA

Kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Militer di Indonesia pada tanggal 17 September 1944 oleh perdana Menteri Koyso, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk suatu badan yang bertugas mempelajari langkah-langkah mana yang perlu diambil sebagai persiapan kemerdekaan. Penyampaian tersebut sebagai lanjutan pada tanggal 29 April 1945.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tnggal 28 Mei 1945 telah dilantik resmi oleh badan yang diketuai seorang jepang, akan tetapi kenyataanya dipimpin secara bergiliran oleh dua orang ketua muda, yaitu Dr. Rajiman Wediodinigrat dan R.P. Suroso. Pada mulanya anggotanya yang berjumlah 63 orang. Badan ini mengadakan dua kali sidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945.

Dalam sidang pertama kali yang dikemukakan oleh Ketua Dr. Rajiman meminta kepada para anggota agar memaparkan pendapat mereka tenatng apa yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka. Sementara anggota berpendapat bahwa pernyataan itu akan membawa ke persoalan filsafat dan menghambat penyusunan konstitusi, soal dasar negara tersebut sidang pertama. Yang dimaksud adalah suatu “hilosophisce grondslang” dikatakan sebagai falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar serupa dianggap perlu karena Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang hanya berfungsi sebagai suatu gambaran yang jelas tentang hakikat, dasar dan tujuannya. Oleh sebab itu pendiri Negara pertama harus mempunyai gambaran dasar yang jelas tentang negara yang dimaksud dan tempat warga negara didalamnya. Gagasan dasar akan menjadi landasan dan pedoman bagi kerja sama antar pemerintah sebagai pemimpin negara dan rakyat sebagai mereka yang dipimpin.

Dalam perumusan Pancasila ini ada dua tokoh diantaranya sebagai berikut : 1. Prof.Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang tidak banyak berbeda seperti berikut : a. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. b. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan, agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus. d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asaskekeluargaan, system tolong-menolong dan system kooperasi. e. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya

Prof. Supumo dengan tegas menolak aliran individualisme dan liberalisme maupun teori kelas ajaran Marx, dan Lenin, sebagai dasar Indonesia Merdeka, dan menandaskan bahwa politik pembangunan negara harus disesuaikan dengan susunan masyarakat Indonesia. Maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam pengertian ini menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh rakyat Indonesia sebgai persatuan yang teratur dan tersusun.

2. Muhamad Yamin dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 mengusulkan sebagai dasar negara lima sila berikut : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut juga tercantum dalam rancangan pembukaan UUD yang diserahkannya sesudah pidatonya, tetapi dalam rumusannya yang sedikit berbeda dan hampir sama dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, seperti berikut : …. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalamsatu susunan negara Repuplik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Source: http://www.scribd.com/doc/21121576/Sejarah-Lahirnya-Pancasila

Similar Documents

Free Essay

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

...digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut.  b. Rech en Plich ( Bambang Daroeso, 1986: 8 9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu :Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang  panjang.   Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus memiliki izin. Dalam  pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru, dan yang berhak mengajar hanyalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non-formal terutama dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional yakni bung Karno dan Bung Hatta.......

Words: 1743 - Pages: 7

Free Essay

Pancasila Yang Selalu Di Balik Tirai Indonesia

...Pancasila yang selalu di Balik Tirai Indonesia oleh Dyah Inastra Damapuspita, 1006759706 Fakultas Ilmu Komputer Judul: Menjaga etika bermasyarakat Penulis: Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group Data Publikasi: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/01/171961/68/11/Menjaga-Etika-Bermasyarakat-/ya diakses 5 Oktober 2010, 13.20 Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Segala sesuatu dalam penyelesaian masalahnya selalu dihadapkan dengan Pancasila. Akan tetapi, mengapa perilaku dan sifat masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila? Mengapa bahkan ada pejabat yang tidak hapal Pancasila? Mengapa Indonesia yang seharusnya terkenal lemah lembut malah lebih terkenal kekerasannya? Toeti Adhitama, dalam artikelnya menulis mengenai Pancasila sebagai sistem nilai di Indonesia. Sepanjang sejarah bangsa ini, masyarakat Indonesia dijiwai nilai-nilai dan moral Pancasila. Menurut Toeti, itu mengandung makna bahwa etika politik Indonesia seharusnya merujuk ke falsafah tersebut. Semua sistem kenegaraan seharusnya bernapaskan falsafah tersebut, bukan yang bernapaskan ideologi asing mana pun. Semua tindakan-tindakan yang masyarakat lakukan seharusnya berlandaskan Pancasila. Sayangnya, spirit untuk meyakini Pancasila sebagai landasan idiil bangsa, dan UUD'45 sebagai landasan yuridis, telah menipis. Padahal, kelima sila Pancasila sudah menunjukkan bahwa Pancasila tidak mengunggulkan mayoritas ataupun minoritas. Dia memenangkan moralitas. Menurut Toeti,......

Words: 317 - Pages: 2

Free Essay

Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi

...ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Ringkasan dan Implikasi Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh......

Words: 1255 - Pages: 6

Free Essay

Kwn Tambahan

...manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berkpribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif terampil disiplin, memiliki etos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kemasa depan . (CERDAS, KRITIS, DAN AKTIF BERWARGANEGARA. Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal :3) Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindak cerdas dan penuh rasa tanggung jawab seorang warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (CERDAS, KRITIS, DAN AKTIF BERWARGANEGARA. Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal : 4) Latarbelakanng Pendidikan Kewarganegaraan. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. - Sebelum penjajahan (Nusantara) - Masa Penjajahan, perjuangan bersifat kedaerahan bersifat fisik. - Kebangkitan Nasional, 20 mei 1908. Perjuangan non fisik. (angkatan...

Words: 3003 - Pages: 13

Free Essay

Mencegah Disintegrasi Bangsa

...suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). (Wikipedia.org) DEFINISI DISINTEGRASI BANGSA Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994). PENYEBAB MUNCUL IDE SEPARATISME Dalam proses yang menyebabkan adanya kemauan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau kelompok manusia dari suatu golongan, pastilah terdapat alasan yang melatarbelakangi atas keinginan mereka tersebut. Baik itu karena mereka merasa tidak nyaman, ekonomi negara yang tidak stabil, ketidakadilan, faktor sejarah dan pengaruh dari luar. Rakyat Merasa Hidup Tidak Nyaman Faktor rasa nyaman yang dimiliki oleh rakyat merupakan salah satu penyebab munculnya ide separatisme. Ketika rakyat merasa tidak diterima oleh lingkungannya, tidak mendapat keamanan dalam hidupnya, tidak dapat hidup dengan layak, dan kurangnya perhatian dapat menyebabkan muncul ide untuk memisahkan diri dari suatu negara. Faktor-faktor berikut yang menyebabkan seseorang merasa hidupnya tidak nyaman : Ekonomi Ketidakmerataan ekonomi, kemiskinan merupakan salah satu penyebab rakyat merasa tidak nyaman. Ketika penduduk di sebuah negara memiliki penghasilan yang sangat rendah dan jumlahnya sangat banyak, mereka cenderung ingin memisahkan diri dari suatu negara karena......

Words: 1094 - Pages: 5

Free Essay

Kewarganegaraan

...Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa ham adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Koentjoro Poerbapranoto ( 1976 ), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Jadi, dapat disimpulkan bahwa ham adalah hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati dijaga dan dilindungi oleh setiap individu guna untuk mencapai keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga (3) teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (realistic theory), teori relativisme kultural (cultural relativism theory) dan teori radikal universalisme (Peter Davis,1994).            ......

Words: 6505 - Pages: 27

Free Essay

Definisi Perekonomian Indonesia

...Definisi perekonomian Indonesia Secara umum perekonomian indonesia adalah cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut UUD 1945 perekonomian indonesia adalah sistem perekonomian campuran dimana negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang merupakan pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara Macam-macam sistem perekonomian di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Tradisional Merupakan sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istiadat, kebiasaan dan nilai budaya setempat Ciri – ciri: a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan; b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana; c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan; d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana. 2. Sistem Ekonomi Liberalis Merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya Ciri –ciri : a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi; b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar; c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil; e) hak milik atas alat-alat produksi dan......

Words: 2612 - Pages: 11

Free Essay

Social Politic

...“INTEGRASI POLITIK” KELOMPOK VI BAB II PEMBAHASAN 2.1 PengertianIntegrasi Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu : * Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu * Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut : * Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus (kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar) * Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi sosial...

Words: 2472 - Pages: 10

Free Essay

Happy Go Lucky

...Amalan saling membantu tunjang utama hidup masyarakat Akhlak yang mulia sesungguhnya daripada pantulan keimanan yang mengisi dada seseorang. Jika tahap imannya rendah, maka akan tampak lemah akhlaknya begitulah jika tinggi nilai keimanan, budi pekertinya jelas terpuji. Diri yang kaya dengan kebaikan akhlak mencerminkan kesempurnaan iman seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya.” - (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud) Manusia secara fitrahnya perlu hidup bermasyarakat dan tidak sempurna jika menjalani kehidupan sendirian. Bagi memastikan masyarakat terbina dalam keadaan selari kehendak Islam, maka setiap anggota masyarakat sewajarnya memiliki akhlak yang baik. Dengan itu, hubungan antara sesama insan terjalin erat, hidup dalam suasana mesra, berkasih-sayang, selesa serta maju jaya. Sikap mementingkan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri adalah suatu keperluan hidup bermasyarakat. Ia membayangkan adanya suasana persaudaraan jitu dan sewarna dengan arahan agama bahawa setiap Muslim itu semuanya bersaudara. Meskipun begitu, bukanlah bermakna harus mengabaikan kepentingan diri atau keluarga sendiri. Ini adalah gambaran antara ciri orang beriman seperti dinyatakan junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Tidak beriman seseorang kamu hinggalah dikehendakinya berlaku pada saudaranya apa yang dikehendakinya berlaku pada dirinya.” - (Hadis Muttafaqun ‘alaih) Apabila berlaku......

Words: 4306 - Pages: 18

Free Essay

Business Law

...menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat (nasabah) agar menyimpan dana mereka di bank, kemudian bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Selain itu, Bank juga dapat menyediakan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (transfer), cek perjalanan (travelers cheque), dan pembayaran tagihan. Agar tercipta sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan harus dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu: 1. Asas Demokrasi Ekonomi Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asas kepercayaan (Fiduciary Principle) Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank harus dilandasi dengan hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Hal ini didasari kondisi yang ada bahwa sumber modal usaha Bank berasal dari dari masyarakat yang disimpan kepadanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya. 3. Asas kerahasiaan (Confidential Principle) Asas...

Words: 3979 - Pages: 16

Free Essay

Gbhn and the Development Planning in Indonesia

...GBHN AND THE DEVELOPMENT PLANNING IN INDONESIA Imam Subkhan Abstract After more than a decade Indonesia entered the New Reform era, there is now a desire among some politicians and intellectuals to revive the concept of the Guidelines (GBHN) to guide development planning as it was once used under the New Order regime. The desire was based on the view that the current development planning has led to much turmoil, collision and no sustainability. This paper describes the Guidelines used for development planning in the reform era called Long Term Development Plan (RPJMN) is somewhat similar to the Guidelines (GBHN) in the perspective of theory of modernization development. Therefore, chaos, development planning collision is actually not caused by the absence of the Guidelines itself, but rather on the changes of the state power system into more horizontal system so that no state agency is able to fully control the development planning from the center down to regions, something which was done well in the era of the New Order. Keywords: GBHN, RPJMN, Modernist, Development. During a political debate in Jakarta late March 2014, the 3rd President of Indonesia, BJ Habibie recalled the importance of having a Broad Guidelines of State Policy (GBHN) to be revived1. In late January 2014, at a meeting with Golkar Party cadres, Habibie also reminded the same thing. "We are aware, in the absence of such Guidelines the development in Indonesia will not run well on the long run. So, I want to...

Words: 6496 - Pages: 26

Free Essay

Student

...BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kajian hukum perdata, karena ada segi dari hukum itu yang merupakan aspek hukum privat. Yang dilindungi dalam sistem perlindungan HKI adalah hak kekayaan intelektual dari pemilik hak. Dalam hukum perdata, disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.[1] Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Perlu diperhatikan disini bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.[2] Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum HKI termasuk dalam lingkup hukum kebendaan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal lain yang juga menjadikan hukum HKI termasuk dalam aspek hukum privat adalah dari segi pemberian lisensi. Agar tidak melanggar hak atau kuasa dari si pemilik hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pemberian lisensi harus didahului dengan adanya perjanjian lisensi antara pemohon lisensi dan pemberi lisensi yakni si pemilik......

Words: 21677 - Pages: 87

Free Essay

Green

...No. Nama Perguruan Tinggi AKADEMI AKUNTANSI PGRI JEMBER Nama Pengusul Sisda Rizqi Rindang Sari Program Kegiatan Judul Kegiatan 1 PKMK KUE TART CAENIS ( CANTIK, ENAK DAN EKONOMIS) BERBAHAN DASAR TAPE 2 AKADEMI FARMASI KEBANGSAAN Nensi MAKASSAR AKADEMI KEBIDANAN CITRA MEDIKA SURAKARTA AKADEMI KEBIDANAN GIRI SATRIA HUSADA AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDIKA SIDOARJO AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDIKA SIDOARJO AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDIKA SIDOARJO Putri Purnamasari PKMK LILIN SEHAT AROMA KURINDU PANCAKE GARCINIA MANGOSTANA ( PANCAKE KULIT MANGGIS ) 3 PKMK 4 Latifah Sulistyowati PKMK Pemanfaatan Potensi Jambu Mete secara Terpadu dan Pengolahannya sebagai Abon Karmelin (Karamel Bromelin) : Pelunak Aneka Jenis Daging Dari Limbah Nanas Yang Ramah Lingkungan, Higienis Dan Praktis PUDING“BALECI”( KERES) MAKANAN BERSERATANTI ASAM URAT 5 Achmad PKMK Zainunddin Zulfi 6 Dian Kartika Sari PKMK 7 Radita Sandia PKMK Selonot Sehat (S2) Diit untuk Penderita Diabetes 8 AKADEMI PEREKAM Agustina MEDIK & INFO KES Wulandari CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Anton Sulistya CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM Eka Mariyana MEDIK & INFO KES Safitri CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Ferlina Hastuti CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM Nindita Rin MEDIK & INFO KES Prasetyo D CITRA MEDIKA AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES Sri Rahayu CITRA MEDIKA AKADEMI PERIKANAN YOGYAKARTA PKMK Kasubi Wingko Kaya Akan......

Words: 159309 - Pages: 638