Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim yaitu :
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu kabupaten/kota terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaan daerah, yang terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir 2) Hasil Retribusi Daerah
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari : a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perijinan Tertentu 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain : a. Bagian laba b. Deviden c. Penjualan saham milik daerah 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palu dan seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kota Palu dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada serta bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Hotel guna kesejahteraan bersama. Untuk mengitung potensi dan efektifitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas Pajak Hotel yang nilainya menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010, namun mengalami kenaikan ke tahun 2011 dan kembali menurun di tahun 2012 tetapi nilai yang ada tidak lebih dari 50% setiap tahunnya, masih jauh di bawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel tersebut belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kota Palu seperti sistem pengelolaan dan manajemen hotel.

PENYEBAB TERHAMBATNYA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan keuangan daerah yang mandiri dan berkeadilan. Pajak rumah kos di Kota Malang yang termasuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah diberlakukan semenjak 2011. Namun, pemungutan pajak rumah kos baru dilakukan pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab terhambatnya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan arti dari fenomena-fenomena. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda Kota Malang terbatas, (3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakukan dan pemungutan Pajak Rumah Kos.