...BIAYA MODALL KASUS 1 Obligasi dikeluarkan dengan harga nominal per lembar Rp 12.000 dengan umur ekonomis 10 tahun. Hasil penjualan obligasi bersih yang diterima sebesar Rp 11.600. Bunga atau kupon obligasi pertahunnya 5% . Berapakah besarnya biaya obligasi tersebut? Penyelesaian: 1. Metode Shortcut (atas dasar kira-kira) a. Dengan rata-rata yang tersedia yang akan digunakan selama 10 tahun : 11.600 + 12.000 = 11.800 2 b. Biaya ektsra sebesar Rp. 200 (yaitu selisih antara dana yang diterima dengan jumlah dana yang harus dibayar setelah 10 tahun). Bila biaya ekstra tersebar merata 10 tahun maka biaya ektsra adalah Rp 40 (yaitu Rp 40010) ditambah pada bunga yang dibayarkan setiap tahunnya selama 10 tahun adalah sebesar Rp 600 ( yaitu 5% x Rp. 12.000) sehingga berjumlah Rp 640. c. Menghitung prosentase biaya tahunan rata-rata dsri jumlah dana rata-rata yang tersedia. Biaya bunga sebelum pajak : 64011.800 x 100% = 5,42% d. Biaya obligasi juga dapat dihitung dengan rumus pendapatan obligasi yaitu: Kd= c+f-pnp+f2 Kd= 0,06+12.000-11.6001011.600+12.0002 Kd = 600 + 12.000-11.600 10 11.600 +12.000 2 Kd = 600 + 40 11.800 = 640 11.800 = 0,0542 = 0,0542x100% = 5,42% 2. Metode pendekatan Present Value (PV) atau Metode Accurate Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan nilai sekarang dari pembayaran bunga tahunan sebesar Rp 600 + pembayaran akhir sebesar Rp 12.000 sama dengan nilai sekarang dari penerimaan sebesar Rp 11...
Words: 733 - Pages: 3
...Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21) HUSNUNNIDA MAHARANI MONICA AUDREY LUTFI ARDHANI JOINT PROGRAM – FEB UNIVERSITY OF BRAWIJAYA Withholding tax Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Memotong pajak Menyetorkan ke KPP Melaporkan pajak yang dipotong Manfaat Withholding tax Risiko Strategi Fokus Menjadikan waktu lebih efisien Menghemat biaya Meningkatkan akuntabilitas data Meningkatkan kinerja diri WP dan fiskus Meningkatkan kepatuhan Pengumpulan pajak secara otomatis Meningkatkan penerimaan pajak Withholding tax di Indonesia PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21 / 26 PPh Pasal 15 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 24 PPh Pasal 22 Identifikasi atas Objek Withholding Tax Objek PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 26 Objek PPh Pasal 4 ayat 2 • kegiatan usaha di bidang impor & bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dari APBN / APBD • Bunga, dividen, dan royalti • Penyerahan jasa yang diterima WP badan • Penyerahan jasa yang diterima WP pribadi (selain yang dipotong PPh Pasal 21) • Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto • Objek PPh yang dipotong PPh 26 dan dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto • Bunga dan diskonto obligasi • Penghasilan dari transaksi penjualan saham • Bunga deposito dan tabungan • Hadiah undian • Penghasilan atas sewa...
Words: 995 - Pages: 4
...LAPORAN KEGIATAN MAGANG PADA SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. (DIVISI KEUANGAN) Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Magang Pada Program Studi S1 Administrasi Bisnis Disusun Oleh: Ince Sitti Gina Aulia 1203110184 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS TELKOM UNIVERSITY BANDUNG 2014 LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG PADA SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. (DIVISI KEUANGAN) PERIODE JUNI-JULI 2014 Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Magang Pada Program Studi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University Disusun Oleh: Ince Sitti Gina Aulia 1203110184 Bandung, Agustus 2014 Menyetujui, Pembimbing SESB Pembimbing Telkom University Razaliegh Mohd Zain NIP. 90001548 Hadi akbar Muqarrabin Dinul Islam SE., MBA. NIP. 14831396-2 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan magang serta dapat menyelesaikan laporan kegiatan magang dengan tepat waktu tanpa adanya halangan. Laporan kegiatan magang ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis lakukan pada perusahaan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) yang beralamat di Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman 88673, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, sejak tanggal 16 Juni 2014 hingga tanggal 25 Juli 2014. Kegiatan magang ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi Administrasi Bisnis. Selain untuk...
Words: 6253 - Pages: 26
...omiPENGANTAR ILMU EKONOMI I (Ekonomi Mikro) Oleh : Ramlan Ruvendi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binaniaga Jl. Raya Pajajaran 100, Bogor ILMU EKONOMI Pengertian Ilmu Ekonomi • Scarcity (Kelangkaan) Alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Choices (Pilihan-Pilihan) Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia sementara kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Opportunity Cost (Biaya Kesempatan) Manusia bersifat rasional artinya pertimbangan menurut prinsif ekonomi dan untung rugi Oleh karena itu ekonom akan memandang bahwa alat rugi. pemuas kebutuhan akan dinilai berdasarkan alternatif penggunaannya untuk kesempatan yang lain. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan (alokasi) atas sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. • • 1 Masalah Ekonomi : • Apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya ? • Bagaimana memproduksinya ? • Untuk siapa barang dan jasa diproduksi ? Barang dan Jasa • Barang Ekonomi dan Barang Bebas g g • Barang Akhir : • • Durable goods Undurable goods Barang Modal (barang dibuat untuk menghasilkan barang lain). Barang Antara (barang yang belum dapat langsung digunakan konsumen/perlu diolah lebih lanjut). Mengapa Belajar Ilmu Ekonomi ? • Memperbaiki cara berfikir yang membantu pengambilan keputusan. • Membantu memahami masyarakat. • Membantu...
Words: 4083 - Pages: 17
...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan . . . -23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...
Words: 4134 - Pages: 17
...MAKALAH PERPAJAKAN KASUS: MANAJEMEN PAJAK PT ANDALAS PRATAMA Disusun oleh: Hengki Setiawan Fahmi Gunawan Muhamad Iqbal Rulo Ulih Toto Surbakti Nira Nurwulan Astririni (1206335092) (1206335016) (1206335281) (1206335376) (1206335306) UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI SALEMBA 2013 Statement of Authorship ”Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menyatakan dengan jelas menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Mata Ajaran : Perpajakan Kasus Manajemen Pajak – PT ANDALAS PRATAMA 1 Agustus 2013 Dr. Waluyo Judul Makalah/Tugas : Tanggal Dosen : : Nama NPM : Hengki Setiawan : 1206335092 Nama NPM : Rulo Ulih Toto Surbakti : 1206335376 Tanda Tangan : Tanda Tangan : Nama NPM : Fahmi Gunawan : 1206335016 Nama NPM : Nira Nurwulan Astririni : 1206335306 Tanda Tangan : Tanda Tangan : Nama NPM : Muhamad Iqbal : 1206335281 Tanda Tangan : 2|Page PENDAHULUAN Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup...
Words: 3289 - Pages: 14
...Daftar Isi Daftar Isi 1 BAB 1 PENDAHULUAN 2 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Rumusan Masalah 3 1.3 Tujuan Penulisan 3 BAB 2 PEMBAHASAN 3 2.1 Sejarah Singkat Waste Management Inc. 3 2.2 Kronologis Kasus 4 2.3 Penyebab Terjadinya Skandal Waste Mangement Inc. 5 2.4 Dampak dan Keberlanjutan Skandal Waste Management Inc. 6 2.5 Solusi 7 2.6 Masalah Etika 8 2.7 Teori Etika 8 BAB 3 PENUTUP 10 3.1 Kesimpulan 10 Daftar Pustaka 11 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang dengan menerapkan prinsip-prinsip etis untuk berbisnis. Dalam prinsip ini terdapat tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas ini dapat menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan perusahaan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis, dengan berdasarkan kepentingan banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan. Dan bukan didasarkan pada beberapa pihak tertentu saja. Karena itu, bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik dalam akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan. Salah satu contoh skandal yang berasal dari Amerika Serikat adalah Waste Management Inc. Perusahaan yang bergerak dalam industri pembuangan limbah...
Words: 2819 - Pages: 12
...dan penawaran terutama berguna untuk menerangkan interaksi penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Didalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jelas tentang bagaimana perubahan penawaran dan permintaan mempengaruhi perubahan harga barang pertanian, implikasi dari perubahan itu kepada pendapatan petani-petani dan produsen pertanian lainnya, serta kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga barang pertanian dan pendapatan petani. Analisis ketiga persoalan diatas merupakan bagian terpenting dari uraian dalam makalah ini. Disamping itu makalah ini juga membahas hal-hal seperti berikut, kebijakan pemerintah dalam menentukan harga maksimum dan implikasinya terhadap masyarakat, efek pajak penjualan terhadap harga dan barang yang diperjualbelikan, dan efek subsidi pemerintah terhadap harga dan jumlah barang yang diperjual belikan. BAB II PEMBAHASAN ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN Pengertian Elastisitas Secara umum, elastisitas adalah perubahan harga yang kecil akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga. Elastisitas Permintaan & Penawaran Elastisitas permintaan adalah satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Elastisitas permintaan dibedakan kepada tiga konsep berikut: elastisitas permintaan...
Words: 7611 - Pages: 31
...disebut sebagai pendapatan adalah hasil penjualan yang ada pada perusahaan tersebut uang dapat diukur secara moneter sesuai dengan nilai kontrak yang ditetapkan.Perusahaan PT “X” yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya. Keunikan usaha bidang konstruksi khususnya dilihat dari pajak yang dikenakan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada proses awal pembangunan, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada proses berlangsungnya pembangunan, dan Pajak Penghasilan yang dikenakan pada akhir tahun | 1. Bagaimana tahapan proses konstruksi dari pembelian tanah sampai menjual rumah. 2. Bagaimana penggolongan atas barang atau jasa yg digunakan dalam suatu proyek menjadi BKP/JKP dan bukan BKP/JKP. 3. Bagaimana penerapan mekanisme PPN yang tepat dalam hal pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 4. Bagaimana perhitungan perpajakan yang berkaitan dengan usaha konstruksi dan penyajian dalam LK. | 1. Untuk mengetahui proses usaha konstruksi mulai dari tahap pembebasan tanah sampai terjual perumahan tersebut. 2. Untuk mengetahuin penggolongan atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam suatu proyek perumahan. 3. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan PPN yang tepat. 4. Untuk mengetahui perhitungan perpajakan yang berkaitan usaha konstruksi dan penyajianya dalam laporan keuangan | | 1. Auliya. 2010. “Anaysis of Value Added Tax on Construction Company (Case Study on PT.Kusiba Karya)”...
Words: 696 - Pages: 3
...Bill Lee pensiun pada pertengahan 1990-an dari Triton Energy setelah memimpin minyak yang berbasis di Dallas dan perusahaan eksplorasi gas melalui tiga dekade bergolak. Selama masa Lee, Triton menemukan cadangan minyak dan gas yang besar di beberapa daerah terpencil yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun mahir minyak nding fi, ukuran kecil Triton menghambat upaya perusahaan untuk mengeksploitasi sifat minyak dan gas. Perusahaan minyak utama, bank metropolitan besar, dan investor kaya lain sering menolak untuk berpartisipasi dalam pengembangan properti migas menjanjikan dan ditemukan oleh Triton. Kenapa? Karena mereka terkesima oleh reputasi Bill Lee sebagai run-dan-gun, setan-mungkin-perawatan "wildcatter." Untuk mengimbangi Triton akses terbatas terhadap pemodal berkantung tebal, Lee terpaksa strategi kurang konvensional untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan-nya. Pada awal 1980-an, Triton minyak bulus di barat laut Perancis pada situs diabaikan oleh banyak minyak utama fi rms. Untuk mempercepat upaya pengeboran dan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing yang mulai gertakan sewa pada properti di dekatnya, Triton membentuk aliansi dengan BUMN minyak fi rm, Compagnie Francaise des PETROLES. Kemitraan ini terbukti sangat benefi finansial untuk Triton karena memberikan akses siap teguh pada lembaga pemerintah yang diatur industri perminyakan Perancis. Seorang wartawan bisnis mengomentari keterampilan politik Triton sebagai faktor kunci dalam usaha Perancis sukses....
Words: 4477 - Pages: 18
...September 2011, yang bertepatan dengan ulang tahun KAI ke-66, PT. KAI meluncurkan logo baru Visi Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders Misi Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan |Keselamatan |Ketepatan Waktu | 1 2 3 Corporate Social Responsibility Selain kontribusi kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak, sebagai Badan Usaha Milik Negara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terikat dengan tanggung jawab Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hal pembinaan kepada Usahawan Kecil dan Menengah melalui Program Bina Kemitraan, yang akumulasi alokasi dana pembinaannya adalah sebagai berikut : |Uraian |Realisasi Tahun 2009 |2009 |Ratio (%) | | | |Program |Realisasi |4 : 2 |4 : 3 | |1. Jawa Barat |420.000.000 |486.000.000 |520.000.000 |107 |123,81 | |2. Jawa Tengah ...
Words: 2287 - Pages: 10
...STUDI KASUS PT. INDOSAT TBK. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK menilai transaksi derivatif berupa lindung nilai (hedging) PT. Indosat Tbk merupakan hal yang wajar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, otoritas pasar modal tetap akan meneliti kasus Indosat ini. Berdasarkan keterangan dari direksi Indosat dan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangannya, langkah lindung nilai terhadap utang dollar AS perseroan adalah hal yang wajar dan tak melanggar aturan. Itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian terhadap fluktuasi kurs rupiah, kata Fuad Rahmany, Ketua Bapepam. Kasus Indosat mencuat pada tahun 2007 ketika anggota Komisi XI DPR, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan mengatakan, Indosat diduga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 323 miliar akibat salah kelola dalam transaksi derivatif pada tahun 2004-2006. Bapepam telah menelaah kasus ini. Namun, dari akuntan publik, Ernst & Young telah menyatakan transaksi derivatif itu wajar. Secara terpisah, Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck mengatakan, kebijakan lindung nilai itu untuk mengelola potensi risiko dari fluktuasi kurs. Itu praktik umum yang dilakukan perusahaan di seluruh dunia yang memiliki utang valas, sementara pendapatan usahanya dalam mata uang lokal. Perseroan memiliki kebijakan lindung nilai paling sedikit 50 persen dari total utang dalam denominasi dollar AS. Pada akhir triwulan I-2007, kewajiban...
Words: 1525 - Pages: 7
...KASUS 1 SISTEM PENJUALAN TUNAI 1. Fungsi – Fungsi Yang Terlibat a. Receiptionist b. Front Office Leader c. Staff Accounting d. Financial Controller 2. Flowchart (Deskripsi) [pic]Keterangan : FRC = Formulir Register Card FOC = Front Office Cashier 3. Temuan Rekomendasi a. Belum ada guest account setelah tamu check outr b. Guest Bill yang dibuat rangkap 2 seharusnya tidak disimpan semua oleh front office tetapi ada yang diberikan kepada tamu c. FRC diarsipkan di bagian Front Office 4. Flowchart Rekomendasi [pic] Keterangan : FRC = Formulir Register Card FOC = Front Office Cashier GB = Guest Bill GA = Guest Account 5. Operating List a. Receiptionist - Melakukan reservasi - Membuat FRC rangkap 2 yang akan diberikan kepada tamu dan diarsipkan b. Front Office Leader - Menerima FRC - Membuat bukti FOC rangkap 2, akan diberikan tamu dan diarsipkan sesuai tanggal - Setelah tamu check out maka menyiapkan guet bill, guest account dan rekap penjualan - Semua dokumen diarsipkan kecuali satu lembar rekap penjualan yang akan diberikan kepada staff accounting c. Staff Accounting - Menerima rekap penjualan - Posting ke buku besar - Membuat buku besar dan laporan penjualan d. Financial Controller - Menerima laporan penjualan dan menyimpannya ...
Words: 1097 - Pages: 5
...BAB I PENDAHULUAN ➢ Latar Belakang Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham. Kebijakan deviden menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai deviden atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan (laba ditahan). Deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Manajer keuangan dituntut untuk bisa menetukan kebijakan deviden yang optimal, yang menciptakan keseimbangan antara deviden saat ini dan pertumbuhan di masa akan datang. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan deviden, perusahaan perlu mempertimbangakan berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan deviden menyangkut tiga masalah yaitu seberapa banyak laba yang harus dibagikan secara rata – rata selama jangka waktu tertentu, apakah pembagian tersebut dalam bentuk tunai atau pembelian kembali, dan apakah perusahaan sebaiknya mempertahankan tingkat pertumbuhan deviden yang stabil. Dalam kenyataannya, kebijakan deviden menuai beberapa kontroversi dari para ahli keuangan. Banyak hal yang perlu dipelajari dan dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan deviden, baik resiko maupun manfaatnya bagi perusahaan, pemegang saham, sekaligus buruh yang berperan dalam kenaikan laba perusahaan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengulas paper berjudul “Kebijakan Deviden”...
Words: 9947 - Pages: 40
...I. PENDAHULUAN Kasus korupsi mengenai pengadaan simulator SIM yang terjadi dalam Polri merupakan kasus yang terjadi sejak bulan April 2012, dan hingga saat ini penyelesaiannya masih belum tuntas walau pihak terkait sudah menahan beberapa tersangka dan menyelidiki beberapa pihak yang dicurigai. Kasus ini menjadi menarik bagi penulis karena bila dirunut secara singkat, kasus ini merupakan sebuah kasus korupsi sederhana yang menurut penulis bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang lumayan singkat. Namun pada kenyataan dilapangan, kasus ini menjadi sangat dramatis karena ketidakmurnian kepentingan. Artinya adalah, kasus ini tidak selesai dengan cepat karena ditunggangi banyak kepentingan. Secara hukum, kasus ini sederhana, dimana diketahui apa penyebabnya, apa yang dipermasalahkan, siapa pelakunya, semuanya terungkap dan seharusnya secara hukum kasus ini bisa terselesaikan secara cepat. Namun dengan adanya 2 pihak yang sebelumnya bekerjasama dalam satu payung, yaitu polri dan KPK, memiliki kepentingan tersendiri dengan mengatasnamakan kepentingan institusinya, kasus ini menjadi rumit. Lalu selanjutnya, penulis akan membahas secara menyeluruh mengenai kasus ini. Mulai dari penyebab awal, kronologi, para tersangka, hingga solusi yang bisa ditawarkan untuk kasus ini sebagai pihak akademisi. Dan penulis juga akan membuat analisa tentang potensi kerugian dan kecurangan lain yang bisa timbul dari kasus dan proses perkembangannya serta pencegahan yang bisa dilakukan. Adanya dugaan...
Words: 2332 - Pages: 10
